JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Salah satu langkah signifikan adalah memastikan aktivasi kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) yang sebelumnya sempat terganggu akibat kendala administrasi.
Komitmen Pemkab Rembang adalah Kesehatan untuk Semua
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro, mengkonfirmasi bahwa layanan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkab Rembang untuk masyarakat kurang mampu telah beroperasi normal kembali. “Alhamdulillah, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan sudah kembali aktif. Insyaallah, masyarakat yang berhak menerima BPJS gratis dari Pemkab kini dapat menggunakan fasilitas kesehatan seperti biasa,” ujar Gus Hanies, sapaan akrabnya, saat diwawancarai usai rapat koordinasi dengan Kepala OPD.
Kendala administrasi yang sempat mengganggu layanan ini kini berhasil diatasi, menandai salah satu komitmen nyata Pemkab Rembang untuk memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Penyelesaian ini adalah hasil dari kerja keras berbagai pihak di pemerintahan daerah yang secara intensif mencari solusi terbaik.
Langkah Strategis yakni Verifikasi dan Validasi Data
Pemkab Rembang tidak hanya puas dengan mengaktifkan kembali kepesertaan, namun juga berfokus pada peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kesehatan ini. Menurut Gus Hanies, pemetaan yang lebih akurat terus dilakukan untuk memastikan program ini benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak. "Perlu dilakukan pemetaan yang lebih akurat, untuk memastikan bahwa bantuan ini diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Oleh karena itu, verifikasi dan validasi data akan terus kami lakukan secara berkala," jelasnya.
Pemkab Rembang menyadari pentingnya data yang akurat dan terverifikasi dalam memastikan efisiensi dan efektifitas program ini. Oleh sebab itu, berbagai upaya perbaikan dan pembaruan data akan terus dilakukan dengan melibatkan dinas terkait.
Pengawasan Program untuk Mewujudkan Pelayanan Optimal
Wakil Bupati juga menambahkan bahwa langkah-langkah memperkuat mekanisme pengawasan sedang diperkuat. Hal ini untuk memastikan agar setiap warga kurang mampu di Kabupaten Rembang bisa mendapatkan haknya terkait layanan kesehatan. "Pengawasan akan terus kami tingkatkan agar program ini berjalan optimal dan tepat sasaran," tegas Gus Hanies.
Peningkatan mekanisme pengawasan dan kontrol bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan program ini mencapai orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Dengan demikian, semua warga di Rembang akan mendapatkan akses yang adil terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia.
Data JKN di Rembang Memiliki Gambaran Nyata
Berdasarkan data terbaru dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati, jumlah total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rembang telah mencapai 648.762 orang dari total penduduk sebanyak 665.501 jiwa. Pada tahun 2025, terjadi penambahan peserta baru sebanyak 1.060 orang dalam program tersebut. Penambahan ini menunjukkan bahwa jumlah warga yang tertanggung oleh BPJS Kesehatan semakin meningkat, mencakup hampir seluruh populasi di wilayah tersebut.
Cerita sukses ini menjadi bukti nyata dari tekad Pemkab Rembang dalam mendukung program JKN yang diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang merata dan menyentuh seluruh kalangan masyarakat.
Harapan ke Depan
Ke depannya, Pemkab Rembang berencana melakukan berbagai inovasi dan pendekatan baru dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan berbasis sistem BPJS Kesehatan. Sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dan unit pelayanan kesehatan, akan terus ditingkatkan. Optimalisasi sumber daya manusia di sektor kesehatan juga menjadi fokus utama agar pelayanan yang diberikan semakin maksimal.
Dengan semua strategi dan langkah konkret ini, masyarakat Rembang diharapkan dapat tenang dan nyaman dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Langkah langkah yang diambil oleh Pemkab Rembang ini bukan hanya mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah daerah terhadap warganya, tetapi juga sebagai contoh yang baik bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, harapan akan terwujudnya layanan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh di Rembang bukanlah sekadar mimpi.