JAKARTA - Dorongan kuat untuk mengatasi tantangan penyediaan hunian layak bagi masyarakat terus bergema. Salah satunya datang dari Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang menawarkan pendekatan baru berbasis kekuatan komunitas: koperasi perumahan.
Gagasan ini tidak hanya menjadi respons terhadap persoalan klasik seperti keterbatasan akses lahan dan tingginya harga rumah, tetapi juga bentuk konkret dari semangat gotong royong yang telah lama mengakar di masyarakat Indonesia.
Ferry melihat bahwa komunitas-komunitas, baik di desa maupun di kota, sesungguhnya memiliki potensi besar untuk membentuk koperasi yang mampu membangun dan mengelola perumahan sendiri. “Mereka berhak mendirikan koperasi untuk kepentingan apapun, termasuk dalam konteks komunitas masyarakat,” ungkapnya dalam acara Festival Pamer Kampung Kota sekaligus peresmian Model Koperasi Perumahan di Yogyakarta.
Lebih dari sekadar konsep, model koperasi perumahan menawarkan solusi komprehensif. Dengan pendekatan ini, masyarakat memiliki kontrol penuh atas setiap tahapan pembangunan: dari pengadaan tanah, proses pembangunan fisik, hingga pengelolaan kawasan setelah rumah selesai dibangun. Artinya, kendali tetap berada di tangan anggota koperasi para penghuni itu sendiri.
“Ini adalah pendekatan baru yang bisa membantu memecahkan masalah pengadaan tanah, pembangunan rumahnya, dan cara pengelolaan masyarakat,” jelas Ferry.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi pun tak tinggal diam. Mereka siap memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi para pengurus dan pengelola koperasi yang bergerak di bidang ini. Tidak hanya itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga disiapkan untuk menjadi mitra pembiayaan koperasi-koperasi perumahan yang diinisiasi oleh komunitas warga.
Inisiatif ini menjanjikan bukan hanya dari sisi pembangunan fisik perumahan, tetapi juga dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Menurut Ferry, koperasi perumahan tidak sebatas menjadi pengembang, tetapi juga terlibat dalam rantai pasok yang lebih luas. Mulai dari pengelolaan bahan baku, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga menciptakan skema pembiayaan partisipatif yang berbasis pada semangat kebersamaan.
“Skema pembiayaan gotong royong menjadi kekuatan koperasi, berbeda dengan skema konvensional yang individualistis,” tambahnya.
Untuk memperjelas bagaimana konsep ini bekerja di lapangan, Ferry menyampaikan contoh nyata dari sebuah rumah flat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hunian itu merupakan hasil kolaborasi warga dalam membentuk koperasi yang bertindak sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB). Seluruh biaya pembangunan disepakati secara terbuka oleh anggota koperasi dan ditanggung bersama melalui mekanisme simpanan wajib.
Contoh tersebut menggambarkan bahwa dengan sistem koperasi, warga bisa memiliki akses terhadap hunian yang terjangkau tanpa mengorbankan transparansi dan kualitas. “Ini menjadi salah satu alternatif solusi di tengah harga tanah dan hunian yang semakin tinggi,” katanya.
Tentu saja, untuk mewujudkan model ini secara masif, perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sisi kebijakan. Ferry menyatakan komitmen untuk meninjau ulang regulasi yang ada, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kolaborasi lintas kementerian dianggap krusial agar koperasi perumahan tidak hanya menjadi inisiatif sporadis, melainkan gerakan nasional yang terstruktur.
Kunci sukses dari model ini terletak pada keterlibatan langsung masyarakat. Oleh karena itu, Ferry mengajak seluruh pegiat koperasi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk bersatu dalam mengembangkan koperasi perumahan sebagai pilar pembangunan rakyat.
“Kalau komunitas sudah bergerak bersama, koperasi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun perumahan yang adil dan terjangkau,” ujarnya penuh optimisme.
Daya tarik pendekatan koperasi bukan hanya terletak pada efisiensi biaya, tetapi juga pada nilai-nilai kolektif yang ditanamkannya. Di tengah tantangan urbanisasi yang semakin kompleks dan kian sempitnya lahan di perkotaan, koperasi perumahan hadir sebagai solusi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih dari itu, inisiatif ini membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam merancang masa depan hunian mereka sendiri. Tidak hanya sebagai pengguna akhir, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengelola.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, koperasi perumahan bisa menjadi alternatif utama dalam strategi pembangunan hunian nasional. Di sisi lain, masyarakat pun semakin menyadari pentingnya membangun solidaritas ekonomi melalui wadah koperasi.
Kini, tinggal menunggu waktu dan komitmen dari berbagai elemen bangsa untuk menjadikan gagasan ini bukan sekadar wacana, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.