JAKARTA - Di tengah dinamika pemerintahan, peran wakil menteri (wamen) di Indonesia semakin mendapat sorotan khususnya terkait keterlibatan mereka dalam perusahaan BUMN. Posisi tersebut ternyata membuka peluang bagi para wamen untuk menjadi komisaris di BUMN, yang secara tidak langsung membawa dampak positif baik bagi pengembangan karir maupun peningkatan kesejahteraan pejabat negara. Menariknya, fenomena ini juga mengundang perhatian serius dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang secara jujur membagikan pengalamannya mengenai hal ini.
Sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin memimpin beberapa menteri dan tentu saja berhubungan erat dengan para wakil mereka. Namun, ia mengakui bahwa penghasilan para wamen ternyata bisa lebih besar dari menteri, terutama karena posisi komisaris yang mereka emban di perusahaan BUMN. Pengalaman ini diungkapkannya dalam sebuah acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII) di Jakarta Selatan, yang sekaligus mengundang senyum dan refleksi.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menyapa wamen yang hadir seperti Aminuddin Ma’ruf (Wamen BUMN), Faisol Riza (Wamen Perindustrian), dan Juri Ardiantoro (Wamen Sekretaris Negara) semua adalah kader PMII yang bersanding dalam kabinet. Dengan nada ringan dan humor, ia menyampaikan bagaimana posisi komisaris BUMN membuatnya ngiler, mengakui bahwa dulu ia tidak terlalu memperhatikan isi dompetnya, namun sekarang melihat posisi wamen yang juga menjadi komisaris membuatnya berpikir ulang.
Fenomena ini tentu menyiratkan sisi positif terkait pemberdayaan pejabat di struktur birokrasi yang juga terlibat di perusahaan negara. Posisi komisaris BUMN tidak hanya menjanjikan honor yang menarik, tetapi juga fasilitas penunjang yang luar biasa, termasuk pembagian tantiem remunerasi tambahan berupa bagian laba perusahaan yang dapat mencapai belasan miliar rupiah per tahun di BUMN papan atas. Hal ini menjadikan jabatan komisaris sebagai peluang strategis sekaligus bentuk penghargaan atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diemban.
Secara umum, sistem remunerasi di BUMN mengaitkan gaji komisaris dengan gaji direktur utama perusahaan tersebut, di mana komisaris utama menerima hingga 45 persen dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota komisaris 40 persen. Besaran gaji dan tantiem ini bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing BUMN, terutama yang berstatus papan atas seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, Telkom, dan lain-lain. Sehingga, kesempatan bagi para wakil menteri untuk merangkap posisi komisaris adalah sebuah langkah yang menguntungkan sekaligus menambah nilai kontribusi mereka terhadap pengelolaan perusahaan negara.
Lebih dari sekadar materi, keterlibatan wamen dalam jajaran komisaris mengisyaratkan harmonisasi dan sinergi antara kebijakan pemerintah dengan strategi bisnis BUMN. Para komisaris dari kalangan pejabat pemerintahan dapat memberikan arahan dan pengawasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga peran mereka sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan dinamika perusahaan negara.
Menariknya, sikap terbuka dan jujur dari Menko Cak Imin tentang “kegirangan” atau rasa ingin mendapatkan kans serupa mencerminkan sisi manusiawi pejabat negara, yang tetap ingin berkembang dan mengoptimalkan peluang yang ada untuk memberikan dampak positif bagi diri sendiri sekaligus institusi. Kesempatan menjadi komisaris membuka pintu bagi para wamen untuk belajar lebih jauh tentang manajemen perusahaan besar, memperluas jejaring, sekaligus meningkatkan kapasitas profesional mereka.
Tidak dapat dipungkiri, fenomena ini juga menandai kebijakan pemerintah yang semakin inklusif dalam membagi pengalaman dan kesempatan kepada pejabat di berbagai tingkatan. Program penempatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dapat dilihat sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan dan perusahaan, memungkinkan kolaborasi sinergis dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Sikap kritis namun penuh optimisme yang disampaikan Cak Imin menyiratkan bahwa hawa segar yang dirasakan wamen sebagai komisaris bisa menginspirasi pejabat lain untuk terus meningkatkan performa dan dedikasi. Keterlibatan aktif dalam BUMN sebagai komponen vital ekonomi negara adalah peluang emas untuk mengimplementasikan kebijakan nasional secara langsung dan melakukan inovasi yang berdampak luas.
Secara keseluruhan, inisiatif pengangkatan wakil menteri menjadi komisaris di BUMN bukan hanya soal peningkatan pendapatan pribadi, melainkan sebagai upaya strategis memperkuat manajemen perusahaan milik negara dan sekaligus membangun pengalaman pejabat negara demi masa depan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dan seluruh elemen birokrasi dalam memperkuat pondasi ekonomi Indonesia yang berbasis pada pemberdayaan dan kolaborasi.
Dalam konteks tersebut, keberadaan para wamen sebagai komisaris BUMN mampu memperkuat struktur tata kelola pemerintahan dan perusahaan, sehingga menghadirkan sinergi positif yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme. Kesempatan ini juga menjadi motivasi bagi pejabat lain untuk terus berkembang, berinovasi, dan berkontribusi secara nyata pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dari cerita dan pengalaman Menko Muhaimin Iskandar ini, dapat disimak bahwa jabatan bukan hanya soal prestise, melainkan juga peluang untuk memperluas pengaruh positif dan memberikan dampak signifikan dalam pembangunan bangsa melalui perusahaan-perusahaan BUMN yang mendukung perekonomian negara dan rakyat Indonesia.
Dengan gambaran positif tersebut, langkah integrasi antara pemerintahan dan perusahaan BUMN melalui penempatan pimpinan di berbagai level menjadi contoh nyata bahwa sinergi antar institusi dapat berjalan selaras demi kepentingan masyarakat luas. Ini adalah dorongan nyata bagi Indonesia untuk terus maju dalam memperkuat perekonomian dan memberdayakan sumber daya manusia unggul dalam balutan kolaborasi harmonis antara sektor publik dan korporasi negara.