JAKARTA - Dalam semangat membangun hubungan yang lebih harmonis antara otoritas dan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkenalkan sebuah pendekatan baru yang mengedepankan sisi apresiatif: Piagam Wajib Pajak. Langkah ini menjadi penanda penting dalam perubahan paradigma pelayanan perpajakan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata bersifat pengawasan dan penegakan, tetapi juga mendorong kolaborasi melalui penghargaan.
Melalui peluncuran Piagam Wajib Pajak, DJP ingin menumbuhkan budaya kepatuhan yang lebih kuat di tengah masyarakat. Piagam ini bukan sekadar lembaran simbolis, melainkan alat yang membawa semangat edukasi, motivasi, dan pembinaan yang konstruktif bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen DJP dalam memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang secara konsisten melaksanakan kewajibannya dengan benar. “Penerbitan Piagam Wajib Pajak ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada wajib pajak yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan perpajakan,” ujar Dwi.
Penghargaan ini pun hadir sebagai bagian dari pendekatan pembinaan, yang bertujuan untuk membangun interaksi positif antara otoritas pajak dan masyarakat. Dwi menjelaskan bahwa piagam tersebut tidak serta-merta diberikan, tetapi melalui proses seleksi berdasarkan sejumlah kriteria. Penerima piagam harus memiliki catatan kepatuhan yang bersih, tidak sedang terlibat dalam pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan, maupun sengketa pajak.
Namun, Dwi menegaskan bahwa keberadaan piagam tidak menjadi jaminan bahwa penerimanya terbebas dari kemungkinan pemeriksaan pajak di masa mendatang. “Piagam ini bukan jaminan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pajak,” katanya. Pemeriksaan akan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil analisis risiko.
Kehadiran Piagam Wajib Pajak ini sejalan dengan upaya DJP dalam mendorong kepatuhan sukarela. Strategi ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang menempatkan pendekatan humanis sebagai salah satu pilar utama. Dalam konteks ini, DJP mengedepankan bukan hanya teknologi, tetapi juga pendekatan sosial dan psikologis guna membangun ekosistem perpajakan yang sehat.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh yang dilakukan DJP. Tidak hanya modernisasi melalui digitalisasi layanan, DJP juga mulai memanfaatkan pendekatan berbasis perilaku (behavioral insights) untuk merancang strategi kepatuhan yang lebih efektif dan relevan.
Piagam ini juga diharapkan mampu menjadi pemantik semangat bagi kalangan pelaku usaha lainnya agar semakin sadar dan aktif menjalankan kewajiban perpajakannya. Tak terbatas pada perusahaan besar, DJP berharap semangat ini menjalar ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat umum. Dengan begitu, pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.
Lebih dari sekadar penghargaan, piagam ini membawa misi sosial untuk membangun rasa kebanggaan atas kontribusi terhadap negara. Melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, masyarakat turut berpartisipasi dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan.
DJP juga terus memperkuat peran edukasi dalam ekosistem perpajakan. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, DJP ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Edukasi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku jangka panjang dalam cara masyarakat melihat dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka.
Menariknya, DJP memberikan kewenangan kepada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) untuk menerbitkan Piagam Wajib Pajak. Langkah ini menunjukkan bahwa program ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dirancang agar menjangkau secara merata seluruh wilayah Indonesia. Implementasi program dilakukan dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan secara nasional, guna menjamin konsistensi dan keadilan.
Inisiatif ini menandai fase baru dalam hubungan antara otoritas pajak dan masyarakat. Piagam Wajib Pajak menjadi simbol komunikasi dua arah yang berlandaskan pada rasa saling percaya dan tujuan bersama dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan.
Di balik lembar piagam tersebut, tersimpan harapan besar DJP: membangun budaya kepatuhan sukarela yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas hubungan antara negara dan warganya. Dengan pendekatan seperti ini, pajak menjadi bagian dari identitas nasional, sebuah kebanggaan yang melekat pada setiap warga negara yang aktif berkontribusi membangun Indonesia.
Ke depan, DJP berkomitmen untuk terus menciptakan inovasi pelayanan dan pendekatan kebijakan yang makin ramah serta solutif bagi masyarakat. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjadikan sistem perpajakan Indonesia lebih kuat, inklusif, dan berorientasi masa depan.