JAKARTA - Upaya peningkatan layanan transportasi laut di wilayah timur Indonesia kembali menjadi perhatian anggota DPR RI Komisi VI, Helga Sihombing Tampubolon. Dalam kunjungannya ke Sorong, Helga secara khusus menyoroti peran strategis dua BUMN, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Helga, transportasi laut merupakan jalur penting yang menjadi tumpuan masyarakat di Papua Barat Daya. Pelni, sebagai penyedia layanan pelayaran penumpang dan barang, memiliki tanggung jawab besar untuk terus memperkuat pelayanannya di wilayah ini. “Pelni perlu meningkatkan pelayanannya, karena sangat dibutuhkan masyarakat Sorong. Keandalan transportasi laut menjadi penopang kehidupan ekonomi di daerah kepulauan seperti Papua,” ujar Helga.
Helga menilai bahwa aksesibilitas wilayah kepulauan di timur Indonesia sangat ditentukan oleh kinerja BUMN transportasi, seperti Pelni dan Pelindo. Oleh karena itu, peran keduanya sangat krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Dalam kunjungan tersebut, Helga juga meninjau langsung pelabuhan Sorong yang dikelola oleh Pelindo. Ia menyampaikan pentingnya peningkatan infrastruktur pelabuhan agar distribusi logistik bisa berjalan lancar. “Pelindo sebagai pengelola pelabuhan harus memastikan infrastruktur dan fasilitas memadai. Ini menyangkut konektivitas dan efisiensi distribusi logistik, termasuk untuk kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi antara Pelindo dan Pelni dapat diperkuat, sehingga proses bongkar muat serta keberangkatan dan kedatangan kapal tidak terkendala. “Sinergi antara Pelindo dan Pelni perlu ditingkatkan, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan tidak ada hambatan yang berulang,” imbuh Helga.
Selain menyuarakan kebutuhan akan peningkatan layanan, Helga juga menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan pihak pelabuhan. Masyarakat berharap keberadaan Pelni di Sorong terus diperkuat, baik dari sisi armada, frekuensi pelayaran, hingga pelayanan penumpang. “Kami menerima banyak aspirasi. Salah satunya terkait kebutuhan kapal tambahan untuk rute tertentu yang ramai penumpang,” jelasnya.
Helga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mendorong kementerian BUMN untuk memastikan anak usaha di sektor transportasi laut terus berbenah. Dalam konteks ini, Pelni diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rute-rute yang memiliki beban tinggi, khususnya pada momen tertentu seperti libur panjang atau musim liburan sekolah.
Ia menilai bahwa dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat di wilayah Sorong dan sekitarnya, perlu ada langkah strategis dari Pelni dalam menjawab tantangan tersebut. “Pelni harus mampu membaca kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kapasitas kapal tidak mencukupi pada saat lonjakan penumpang. Itu harus diantisipasi dengan baik,” tegasnya.
Dalam konteks pelayanan, Helga juga menekankan pentingnya peningkatan standar kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang. Menurutnya, pelayanan publik oleh BUMN harus mencerminkan semangat profesionalisme dan keberpihakan kepada rakyat. “Saya berharap Pelni terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Penumpang harus merasa aman dan nyaman,” katanya.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Pelindo, Helga mengapresiasi langkah perusahaan dalam memperluas fasilitas pelabuhan. Namun, ia juga mendorong agar Pelindo tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga aspek pelayanan kepada pengguna jasa. “Fasilitas harus ditunjang oleh pelayanan yang baik. Kepuasan pengguna jasa pelabuhan adalah hal utama,” ujar Helga.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa BUMN memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga agen pembangunan. Oleh karena itu, menurutnya, setiap langkah investasi dan ekspansi harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
Kunjungan kerja Helga Tampubolon ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR RI terhadap BUMN di berbagai daerah. Ia berharap masukan dari lapangan bisa menjadi bahan dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan menyampaikan keluhan terhadap pelayanan transportasi laut yang dijalankan BUMN. “Kami di DPR siap menjadi jembatan antara masyarakat dan BUMN. Aspirasi masyarakat adalah masukan penting dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan,” pungkas Helga.
Melalui penguatan peran Pelni dan Pelindo, diharapkan wilayah timur Indonesia, khususnya Sorong dan sekitarnya, dapat merasakan dampak nyata dari pelayanan transportasi laut yang prima. Perbaikan layanan bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.