JAKARTA - Isu transportasi kian mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Bukan tanpa alasan, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan terjangkau telah menjadi tuntutan utama masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat, hal ini mendorong pemerintah provinsi untuk menyusun rencana jangka panjang yang ambisius: membangun sistem transportasi publik yang terpadu dan ramah lingkungan di seluruh wilayah metropolitan.
Langkah tersebut tak hanya sebatas wacana. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung warga, khususnya di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, menjadi dasar penting bagi penyusunan sistem baru yang lebih efisien.
Biaya Transportasi Jadi Beban Rumah Tangga
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Dedi menyampaikan kekhawatirannya terkait pengeluaran rumah tangga yang membengkak hanya untuk kebutuhan mobilitas harian. Di beberapa wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, biaya transportasi bisa mencapai Rp 2 juta per bulan. Jumlah ini tentu sangat memberatkan, terlebih bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Untuk itu, ia menilai bahwa diperlukan langkah strategis dari seluruh pemangku kepentingan. "Kami tengah menggodok rencana pembangunan sistem transportasi publik," ucap Dedi.
Kekuatan Fiskal Daerah Jadi Modal Awal
Menurut Gubernur, sejumlah daerah di Jawa Barat sebenarnya memiliki kekuatan fiskal yang cukup untuk mulai melakukan pembenahan transportasi publik. Bekasi, Bogor, dan Karawang disebut sebagai contoh daerah dengan kemampuan anggaran memadai.
“Nanti saya akan bicara ke Pak Bupati Bekasi, ke Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor juga fiskalnya tinggi, ke Bupati Karawang, untuk segera membangun sistem transportasi publik lingkungan,” kata Dedi.
Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tak ingin bekerja sendiri, melainkan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan kekuatan fiskal masing-masing daerah, potensi kerja sama dalam pembangunan moda transportasi ramah lingkungan akan menjadi kekuatan baru bagi sistem mobilitas di Jawa Barat.
Cekungan Bandung Jadi Model Integrasi
Salah satu wilayah yang sedang dipersiapkan menjadi percontohan sistem transportasi terintegrasi adalah Cekungan Bandung. Wilayah ini meliputi lima daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Menurut Dedi, pendekatan pembangunan sistem transportasi di kawasan ini diarahkan untuk menjadi model kawasan metropolitan yang saling terhubung. Rencana ini bertujuan untuk mengefisienkan mobilitas warga, serta memangkas biaya dan waktu tempuh harian.
Dengan integrasi antardaerah ini, pemerintah berharap bisa memberikan pelayanan transportasi yang jauh lebih baik bagi warga, terutama di kawasan-kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.
Target Implementasi 2027
Tidak hanya sebatas wacana, Pemprov Jabar juga telah menetapkan target waktu. Gubernur Dedi menyatakan bahwa pembangunan sistem transportasi ini telah dimasukkan dalam prioritas anggaran daerah. Pemprov menargetkan seluruh persiapan dan perencanaan rampung pada tahun 2026, dan implementasi akan dimulai pada 2027.
“Dalam jangka panjang, keluhan masyarakat soal mahalnya transportasi bisa teratasi. Tapi itu harus dilakukan bersama, investasinya antara Gubernur dengan para Bupati dan Wali Kota,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan transportasi publik yang berkualitas.
Komitmen terhadap Lingkungan dan Kualitas Hidup
Lebih dari sekadar efisiensi, Gubernur Jabar juga menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang ramah lingkungan. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi, tantangan polusi udara dan kemacetan menjadi nyata di banyak wilayah metropolitan.
Transportasi publik yang terintegrasi dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sistem ini juga diharapkan bisa mendukung perbaikan kualitas udara dan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat urban.
Sinergi Lintas Wilayah Jadi Kunci Sukses
Upaya membangun transportasi publik di kawasan metropolitan tidak bisa berdiri sendiri. Dengan struktur wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 27 kota dan kabupaten, pendekatan pembangunan harus melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Gagasan besar ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam menjawab tantangan mobilitas masyarakat yang semakin kompleks. Melalui kerja sama antardaerah, perencanaan anggaran yang matang, dan penguatan infrastruktur publik, harapan akan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan semakin nyata.
Jalan Menuju Transformasi Mobilitas
Perencanaan yang digagas Pemprov Jabar tidak hanya akan berdampak pada kemudahan mobilitas, tetapi juga pada transformasi besar dalam pola hidup masyarakat. Dengan tersedianya transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi, masyarakat akan memiliki pilihan mobilitas yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.
Gagasan ini juga sejalan dengan tren kota-kota besar dunia yang mengedepankan pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari tata kelola kota yang berorientasi pada masa depan.
Jika tidak ada aral melintang, pada 2027 masyarakat Jawa Barat akan mulai menikmati hasil dari perencanaan besar ini. Komitmen Pemprov Jabar, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya transformasi sistem transportasi publik di provinsi ini.