JAKARTTA - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di wilayahnya berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Salah satu langkah konkret terbaru yang dilakukan adalah menggelar rapat pembahasan dokumen teknis pertambangan dari PT Baras Lariang Mineral yang berencana melakukan kegiatan penambangan pasir sungai di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas ESDM Sulbar dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting dalam sektor pertambangan, mulai dari pejabat fungsional analis kebijakan, Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM, hingga manajemen PT Baras Lariang Mineral. Forum tersebut menjadi ruang terbuka untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan menyempurnakan rencana kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan.
Penekanan pada Kepatuhan dan Kelayakan Teknis
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulbar, Ilham, menyampaikan pandangan penting mengenai standar yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dilakukan. Ia menegaskan bahwa evaluasi mencakup lebih dari sekadar aspek teknis.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa seluruh rencana pertambangan yang akan dilaksanakan di Sulawesi Barat telah memenuhi standar teknis, administratif, finansial, dan sosial. Semua harus mengacu pada prinsip tata kelola pertambangan yang baik dan berkelanjutan,” ujar Ilham mewakili Kepala Dinas, Bujaeramy Hassan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pertambangan tidak semata soal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menyangkut kelayakan administratif, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.
Bahas Seluruh Aspek Teknis dan Sosial
Dokumen teknis yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup berbagai aspek penting. Di antaranya adalah kondisi lokasi penambangan, rencana produksi, mitigasi dampak terhadap lingkungan, kelengkapan administrasi, tata kelola keuangan, serta program pemberdayaan masyarakat.
Hal penting lainnya yang turut dikaji adalah rencana pasca-tambang, terutama terhadap wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Lariang. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap keberlanjutan ekosistem, bahkan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan.
Pihak perusahaan dalam forum ini menyampaikan presentasi yang memuat pendekatan operasional mereka yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam pemaparannya, perusahaan menyatakan bahwa seluruh kegiatan nantinya akan dijalankan dengan tanggung jawab penuh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Forum Diskusi Terbuka untuk Masukan Konstruktif
Selain sebagai forum evaluasi, rapat ini juga menjadi ruang diskusi yang inklusif. Semua pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, serta melakukan klarifikasi terhadap berbagai bagian dari dokumen teknis yang diajukan.
Diskusi yang terbuka ini memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan pelaku usaha dapat duduk bersama untuk mencari titik temu terbaik dalam upaya mewujudkan kegiatan pertambangan yang produktif namun tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Melalui pembahasan ini, PT Baras Lariang Mineral diharapkan dapat menyempurnakan dokumen teknis mereka sesuai dengan masukan yang telah diberikan, sebagai bagian dari prasyarat untuk melangkah ke proses perizinan selanjutnya.
Wujud Nyata Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Rapat pembahasan ini mencerminkan adanya sinergi nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menciptakan sektor pertambangan yang tertib, ramah lingkungan, dan memberi dampak ekonomi positif bagi daerah.
Dinas ESDM Sulbar menaruh harapan besar bahwa forum seperti ini dapat menjadi wadah komunikasi efektif dan menjadi bagian dari sistem tata kelola pertambangan yang lebih baik di masa mendatang.
Lebih jauh lagi, kegiatan ini mendukung arah pembangunan daerah yang telah dicanangkan melalui Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Khususnya pada aspek penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta penyediaan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Terus Dorong Inovasi dan Transparansi
Dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM Sulbar tetap berkomitmen untuk mendorong transparansi dan inovasi. Seluruh proses yang dijalankan mengedepankan prinsip akuntabilitas, termasuk dalam menilai kelayakan sebuah kegiatan pertambangan.
Langkah-langkah ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan keberhasilan kegiatan industri, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan menjaga prinsip tata kelola yang baik, sektor pertambangan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.