JAKARTA - Dalam upaya mencapai target ambisius membangun tiga juta rumah selama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius terkait sertifikasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang bermasalah. Masalah ini berpotensi mengganggu kelancaran program perumahan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya Penyelesaian Masalah Sertifikat KPR
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini. Dalam percakapan dengan para pengembang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Maruarar fokus pada perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya persoalan terkait kepemilikan sertifikat di masa depan.
"Saya sudah rapat dengan developer dan juga dengan BPKP. Sudah saya sampaikan pesan Presiden. Di ujungnya itu rakyat harus happy," ungkap Maruarar kepada wartawan pada Minggu, 9 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Pesan ini secara eksplisit menekankan pentingnya kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan program ini.
Masalah yang Ada dan Dampaknya
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), salah satu bank penyalur KPR, mengungkapkan bahwa 120 ribu unit rumah dengan skema KPR masih bermasalah akibat sertifikat yang belum terselesaikan. Kondisi ini mengakibatkan saldo pokok pinjaman mencapai Rp 3,3 triliun dari 38.144 debitur. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi BBTN, namun juga bagi program ambisius yang diinisiasi oleh Prabowo.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menyatakan bahwa masalah sertifikat ini bukan hanya terkait dengan pengembang nakal tetapi juga melibatkan notaris yang tidak bertanggung jawab. "Ada banyak nasabah KPR yang sudah melunasi cicilan selama 15 bahkan hingga 20 tahun, tetapi sertifikat mereka masih bermasalah," tegas Nixon. Hal ini menggambarkan betapa kompleks dan krusialnya permasalahan ini untuk segera diatasi.
Program Perumahan Prabowo: Kemajuan dan Strategi
Menurut Maruarar Sirait, sejak pemerintahan Prabowo dimulai pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, realisasi penyaluran KPR subsidi mencapai 93.484 unit. Dari jumlah tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 39.399 unit telah disalurkan melalui skema KPR FLPP dan akad Tapera.
Secara rinci, 10.232 unit saat ini dalam tahap pembangunan, 11.783 unit merupakan stok rumah siap huni, 23.419 unit telah mendapatkan persetujuan kredit, dan 8.717 unit telah memasuki tahap akad kredit. Langkah konkret ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mewujudkan program ini meskipun terdapat tantangan di lapangan.
Penyebab dan Upaya Penyelesaian Sertifikat Bermasalah
Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, menjelaskan bahwa munculnya kasus sertifikat bermasalah ini timbul akibat berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah sertifikat dalam proses hukum, hingga perusahaan developer yang bubar atau pailit. Masalah lebih lanjut muncul dari notaris yang tidak bertanggung jawab, sertifikat hilang atau berada di bank lain, serta persoalan penjualan di bawah tangan.
"Atas persoalan tersebut, Perseroan telah melakukan langkah penyelesaian termasuk perbaikan proses bisnis," ujar Ramon dalam penjelasan resmi kepada Bursa Efek Indonesia. Upaya perbaikan ini mencakup perbaikan jumlah sertifikat bermasalah menjadi sebanyak 38.144 debitur per 31 Desember 2024. Ramon juga menyatakan bahwa BTN berkomitmen menyelesaikan masalah ini dalam jangka waktu tiga tahun hingga 2028.
Dalam upaya penyelesaian, BTN telah membentuk divisi operasional kredit untuk memastikan legalitas pemberian kredit terpenuhi sesuai peraturan. Perseroan juga telah membentuk satuan tugas khusus guna menangani developer dan notaris bermasalah, serta bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN melalui nota kesepahaman untuk mempercepat penyelesaian sertifikat.
Tantangan Ke Depan dan Dukungan Berbagai Pihak
Ramon menyebutkan bahwa BTN melakukan profiling terhadap permasalahan sertifikat berdasarkan kelompok developer. Manajemen menerapkan sistem rating — seperti platinum, gold, silver, dan bronze — yang menilai kinerja developer berdasarkan volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (NPL), serta kepatuhan dalam pengurusan sertifikat.
Tantangan ke depan adalah memastikan prosedur dan kebijakan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Dengan organisasi yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, bank, dan pengembang yang bertanggung jawab, diharapkan 3 juta rumah bisa terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sebagaimana visi pemerintah.
Melalui upaya penanganan yang komprehensif dan sinergi dari berbagai pihak yang terkait, Prabowo tetap optimistis bahwa program perumahan tiga juta rumah bisa tercapai, meskipun dihadapkan pada berbagai persoalan. "Ini adalah langkah penting bagi kami untuk memastikan setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak," ungkap Maruarar menutup pernyataannya.