JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menolak usulan penerapan skema power wheeling dalam sektor ketenagalistrikan. Sikap ini diambil untuk memastikan bahwa negara dapat terus mengendalikan sepenuhnya ketahanan energi nasional. Keputusan ini disampaikan melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap investasi asing namun harus tetap menjaga ketahanan dan kedaulatan sektor energi dalam negeri.
Skema Power Wheeling untuk Menghindari Wild West
Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2025, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan alasan di balik penolakan skema power wheeling oleh Presiden Prabowo. Hashim menjelaskan bahwa skema ini dapat menimbulkan risiko besar untuk keandalan listrik di Indonesia. "Ini kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing," ujar Hashim. “Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia.”
Dalam sistem power wheeling, pemilik pembangkit listrik swasta memiliki peluang untuk menyalurkan langsung listriknya kepada konsumen akhir. Meskipun konsep ini dapat menarik bagi pihak swasta, pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut dapat menggerus pengendalian tarif listrik dan kepastian pasokan yang dikelola oleh negara, berpotensi mengorbankan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Tegasnya Sikap Pemerintah dalam Mempertahankan Kendali Energi
Hashim menekankan bahwa selama masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, skema power wheeling tidak akan diterima. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa negara harus menjadi entitas utama yang mengendalikan dan memastikan ketahanan energi. "Jadi di sini pertimbangan dari Presiden, negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia (Prabowo) Presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," tambah Hashim.
Daya Tarik Investasi Ketenagalistrikan Indonesia bagi Global
Meskipun skema power wheeling ditolak, Indonesia tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku global di sektor ketenagalistrikan. Hashim mengisyaratkan bahwa banyak investor dari berbagai negara, termasuk Qatar dan Abu Dhabi, terus menunjukkan minat investasi mereka di Indonesia. "Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, kita dianggap bankable," tutur Hashim.
Keberadaan Indonesia yang dipandang sebagai lingkungan investasi yang aman dan menguntungkan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas politik, kebijakan pro-investasi, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Kondisi ini berupaya dikapitalisasi oleh pemerintah untuk mendatangkan investasi yang bermanfaat bagi pembangunan dan pemerataan energi di Indonesia.
Pengaruh Terhadap Masa Depan Energi Baru dan Terbarukan
Sikap tegas Presiden Prabowo ini juga memberi isyarat pada strategi besar negara terkait transisi energi global. Indonesia saat ini tengah berada dalam tahap transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah menyadari pentingnya menjaga kendali pengelolaan sektor ketenagalistrikan untuk mendukung kebijakan EBT yang efektif dan berkelanjutan.
Meskipun demikian, dukungan terhadap investasi asing yang sejalan dengan target EBT tetap menjadi bagian dari pandangan jangka panjang Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan investasi global untuk mendukung pengembangan teknologi baru yang ramah lingkungan dan berdaya guna tinggi, tanpa mengorbankan kedaulatan pengendalian energi nasional.
Penolakan skema power wheeling oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah penting dalam usaha menjaga ketahanan energi nasional Indonesia. Keputusan ini diambil dengan refleksi yang mendalam mengenai konsekuensi dari power wheeling yang dapat menciptakan "wild west" dalam sektor ketenagalistrikan. Sementara itu, pemerintah terus mengupayakan lingkungan investasi yang kondusif bagi negara-negara asing dengan tetap mengedepankan kendali negara dalam sektor ketenagalistrikan, memastikan bahwa transisi energi menuju energi baru dan terbarukan tetap dapat berjalan secara terukur dan terkendali.