JAKARTA - Dalam dunia energi listrik, kebijakan pemerintah dapat berdampak besar terhadap kehidupan jutaan masyarakat. Baru-baru ini, skema power wheeling menjadi perdebatan sengit di Indonesia. Namun, keputusan presiden saat ini menjadi titik balik penting dalam diskusi tersebut. Serikat Pekerja PT PLN (Persero), dikenal sebagai SP PLN, mengungkapkan rasa lega dan apresiasi atas keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menolak penerapan skema power wheeling, sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Hal ini disampaikan dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta.
Ketua Umum DPP SP PLN (Persero) M. Abrar Ali mengungkapkan apresiasinya terhadap keputusan tersebut. "Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas penolakan skema power wheeling sebagaimana disampaikan Pak Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi," ujar Abrar.
Menurut Abrar, penolakan terhadap skema power wheeling menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik utama bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan bahwa skema ini dapat menggerus peran vital BUMN seperti PT PLN dalam sektor kelistrikan nasional. "PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia harus dipertahankan, dan kami sangat mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan tenaga listrik hingga 107 GW dalam 15 tahun mendatang, di mana 75 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan 4,3 GW dari nuklir," papar Abrar.
Skema Power Wheeling dan Dampaknya
Sebelumnya, penolakan terhadap skema power wheeling kerap disuarakan oleh SP PLN. Skema ini dianggap sebagai langkah liberalisasi sektor kelistrikan yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Ketika skema ini diterapkan, pihak swasta diperbolehkan memproduksi serta menjual listrik langsung kepada masyarakat, melemahkan kontrol negara atas penyediaan energi vital ini.
Pengaruh dari kebijakan semacam itu bisa cukup merugikan. Dengan power wheeling, harga listrik bisa menjadi fluktuatif dan ditentukan oleh mekanisme pasar, yang tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen. Mengenai hal ini, SP PLN menekankan pentingnya pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan segelintir pengusaha.
RUU EBET dan Masa Depan Kebijakan Energi di Indonesia
SP PLN juga menyoroti pentingnya menghapus skema power wheeling dari RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Menurut Abrar, dampak negatif dari skema tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapat oleh negara dan masyarakat. "Untuk soal power wheeling ini, sikap yang sangat bijak dan patriotik adalah dengan menghapusnya dari RUU EBET agar tidak lagi dibahas di DPR. Karena lebih besar mudharat dibanding manfaatnya bagi negara dan masyarakat," tegas Abrar.
SP PLN menegaskan bahwa mereka akan tetap vokal dalam menolak skema power wheeling, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan norma hukum serta konstitusi yang berlaku di Indonesia. Keputusan ini juga didukung dengan pandangan bahwa kontrol negara atas penyediaan energi harus tetap kokoh untuk memastikan kestabilan dan keterjangkauan harga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan SP PLN terhadap Kebijakan Energi Presiden
Di tengah perdebatan yang terjadi, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema power wheeling mendapat dukungan penuh dari SP PLN. Pernyataan Hashim Djojohadikusumo, sebagai Utusan Khusus Presiden, telah memperkuat komitmen pemerintah untuk lebih memprioritaskan peran PLN sebagai pemasok listrik nasional, sambil mendorong peningkatan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT).
Ke depan, Serikat Pekerja PLN berharap dapat terus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan energi yang diambil selalu membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, keberlanjutan pasokan listrik hingga pelosok negeri dapat terjamin dan seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati listrik yang berkualitas dengan harga yang wajar.
Dalam perjalanan ini, kolaborasi antarlembaga tetap vital. Dengan komitmen bersama untuk mematuhi dan menegakkan konstitusi, Indonesia diharapkan dapat mencapai target energi barunya, dimana peran PLN sebagai tulang punggung penyediaan listrik nasional tetap terjaga dan berkembang. Langkah-langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di dunia energi terbarukan di masa depan.