JAKARTA – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya menggandeng Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk mengadakan bimbingan teknis (bimtek) khusus mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dalam upaya intensif memverifikasi dan memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos).
Sebagai kota besar yang terus berkembang, Surabaya menghadapi tantangan dalam memastikan validitas data penerima bantuan sosial. Kepala Dinsos Surabaya, Anna Fajrihatin, menegaskan pentingnya langkah ini dalam mengintegrasikan dan memvalidasi data dari tiga sumber utama pemerintah pusat. "Kami menerima tiga sumber data yang terbukti belum tervalidasi, termasuk penerima manfaat yang sudah meninggal dunia atau mengalami perubahan kondisi ekonomi," ujar Anna di kantor Dinsos Surabaya.
Mengapa Validasi Data Menjadi Prioritas?
Menurut Anna, validasi data sangat krusial agar dapat disatukan menjadi satu data tunggal yang akurat. "Bimtek ini kami berikan agar PKH dapat memastikan keakuratan setiap data penerima bansos. Tanpa validasi ini, tidak mungkin bagi kami untuk memastikan bantuan tepat sasaran," tambahnya.
Koordinator PKH Wilayah Jawa Timur III, Agus Sudrajat, turut memberikan pandangan serupa dengan menyoroti pentingnya sinkronisasi data yang berasal dari berbagai sistem, seperti Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). "Bimtek ini membekali SDM PKH agar siap melakukan verifikasi data langsung di lapangan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber data saja," ungkap Agus.
Pendekatan Verifikasi yang Lebih Mendalam
Di tengah permasalahan yang dihadapi, salah satu fokus utama yang ditekankan dalam bimtek adalah memperbaiki data anomali. Ini mencakup verifikasi kebenaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengatasi kasus inclusion error dan exclusion error. "Dengan proses validasi ini, kita bisa memastikan bansos hanya diberikan kepada masyarakat yang benar membutuhkan," tegas Agus.
Untuk memastikan validitas data, tim pendamping PKH akan melakukan metode verifikasi door to door. Mereka akan mengunjungi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengajukan sekitar 30 hingga 40 pertanyaan. Pendekatan ini tidak hanya menilai data semata, tetapi juga menggali kondisi sebenarnya di lapangan.
Tantangan Teknologi dan Solusi Efektif
Bimtek ini juga melibatkan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses verifikasi. Para pendamping akan dibekali dengan aplikasi SIKS Mobile, yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Dengan alat ini, data hasil verifikasi akan langsung masuk ke sistem, memudahkan perhitungan penerima bansos yang valid. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses verifikasi ini dalam waktu 12 hari,” jelas Agus.
Pentingnya penyesuaian teknologi dalam pemutakhiran data tidak dapat dipungkiri. SIKS Mobile memungkinkan pemangku kepentingan melihat perubahan data secara real time, sehingga dapat memutuskan kebijakan yang tepat dengan cepat. Agus menambahkan, "Data hasil verifikasi akan langsung masuk ke sistem SIKS Mobile, sehingga jumlah penerima bansos yang valid akan diketahui setelah proses selesai."
Langkah Ke Depan
Ke depan, Dinsos Surabaya bersama PKH berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi bantuan sosial. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, bantuan dapat disalurkan lebih efektif dan efisien. Diharapkan, langkah ini menjadi salah satu bagian dari reformasi besar dalam sistem perlindungan sosial di Surabaya yang bisa diadopsi di wilayah lainnya.
Melalui bimtek ini, Dinsos Surabaya membuktikan komitmennya untuk beradaptasi dengan tantangan zaman dan memanfaatkan teknologi secara maksimal, demi tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih merata dan berkeadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Anna, “Langkah ini bukan hanya sekadar program, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan Surabaya yang lebih baik.”
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, harapan besar tertuju pada hasil yang lebih konkret dalam pemberian bansos, memastikan setiap upaya pelayanan sosial benar-benar mencapai mereka yang berhak dan membutuhkannya. Ini adalah babak baru dalam sejarah pelayanan sosial di Surabaya, diharapkan mampu memberikan inspirasi dan model bagi kota lain di Indonesia.