JAKARTA — Insiden tragis yang melibatkan dua kapal, Tug Boat Roselyne 08 dan kapal tanker MT Ronggolawe, di perairan utara Lamongan, Jawa Timur, memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, menilai lemahnya pengawasan di sektor pengangkutan energi, khususnya yang melibatkan perusahaan pelat merah seperti Pertamina dan para pemilik kapal, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya musibah tersebut.

Sebagai informasi, insiden kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu ini menciptakan ledakan dahsyat yang mengakibatkan kerusakan parah pada kedua kapal. Kebakaran yang berlangsung di perairan yang dikenal padat aktivitas pelayaran itu memicu kekhawatiran serius akan standar keselamatan dalam proses pengangkutan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan produk turunannya yang mudah terbakar.

Yulian Gunhar menyampaikan keprihatinannya atas insiden ini. Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap sektor transportasi energi menunjukkan adanya celah serius dalam sistem yang seharusnya menjamin keselamatan dan keamanan distribusi energi nasional. Terlebih, sektor ini memiliki peranan vital dalam menjaga ketahanan energi Indonesia.

"Pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina maupun pemilik kapal dalam pengangkutan energi sangat lemah. Padahal, ini adalah sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Yulian dalam pernyataan resminya.

Menurut Yulian, insiden seperti ini seharusnya bisa dicegah apabila ada pengawasan yang ketat dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten di lapangan. Ia menekankan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pengangkutan energi wajib mematuhi regulasi keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Yulian juga menyoroti perlunya audit berkala terhadap armada kapal yang digunakan dalam distribusi energi untuk memastikan kelayakan operasional.

"Dengan insiden ini, kita perlu memperketat pengawasan, melakukan audit berkala terhadap kapal-kapal pengangkut energi, dan memastikan semua pihak mematuhi SOP secara konsisten," tambahnya.

Seperti diketahui, kapal tanker MT Ronggolawe merupakan salah satu armada yang digunakan untuk pengangkutan BBM. Dalam kejadian naas tersebut, kapal ini tengah melakukan kegiatan transfer muatan bersama Tug Boat Roselyne 08. Diduga, terjadi kebocoran bahan bakar yang kemudian memicu ledakan hebat dan kebakaran yang melahap kedua kapal.

Meski hingga saat ini penyelidikan atas insiden tersebut masih berlangsung, indikasi awal menyebutkan adanya potensi kelalaian dalam prosedur pengamanan dan penanganan bahan bakar. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini belum berjalan optimal.

Yulian menambahkan, Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses distribusi energi, baik melalui jalur darat maupun laut, dilakukan dengan tingkat keamanan tertinggi. Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan tidak hanya membahayakan awak kapal, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar serta dapat mengganggu pasokan energi nasional.

"Sebagai entitas negara, Pertamina harus menjadi contoh dalam penerapan standar keselamatan yang tinggi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali karena dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi materiil maupun citra perusahaan," ujar Yulian dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Yulian mendorong pihak berwenang, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Ia menilai, hasil investigasi tersebut nantinya harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat terkait pengangkutan energi, guna mencegah insiden serupa di masa depan.

"Kami di DPR akan terus mengawal kasus ini. Hasil investigasi harus diumumkan secara transparan dan menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku industri energi," kata Yulian, menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini.

Insiden ini juga menyorot pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pengangkutan energi. Pelatihan berkala dan sertifikasi kompetensi bagi awak kapal serta petugas pengawas menjadi kebutuhan mendesak agar mereka memiliki keahlian dalam menangani situasi darurat, termasuk risiko kebakaran dan kebocoran bahan bakar.

Selain itu, Yulian juga mengingatkan bahwa aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pengangkutan energi. Tumpahan minyak akibat kecelakaan seperti ini bisa mencemari laut dan berdampak buruk terhadap ekosistem perairan, yang pada akhirnya juga merugikan masyarakat sekitar.

"Kerusakan lingkungan akibat insiden seperti ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Sejalan dengan sorotan Yulian Gunhar, publik juga mendesak agar regulator dan perusahaan terkait memperbaiki sistem pengawasan secara menyeluruh. Desakan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat akan keamanan jalur distribusi energi, khususnya dalam menghadapi tantangan meningkatnya permintaan energi nasional.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPR RI berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna mendapatkan penjelasan rinci mengenai insiden di Lamongan. Yulian menyebutkan bahwa RDP ini diharapkan dapat mengungkap akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi konkret yang bisa diterapkan ke depan.

"Melalui rapat dengar pendapat nanti, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan regulasi dalam pengangkutan energi diperbaiki secara menyeluruh," ungkap Yulian.

Dengan terjadinya insiden kebakaran di perairan Lamongan ini, kembali terbukti bahwa sektor pengangkutan energi tidak bisa dipandang sebelah mata. Kesiapan infrastruktur, ketegasan regulasi, serta kedisiplinan dalam penerapan standar keamanan harus terus ditingkatkan untuk menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dan menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional.

Sebagai penutup, Yulian mengingatkan, "Kita semua harus belajar dari insiden ini. Jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi di masa mendatang. Pengawasan harus ditingkatkan, dan keselamatan harus menjadi prioritas utama."