JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tengah bersiap merealisasikan salah satu janji kampanye mereka, yaitu program kesehatan gratis bagi warga Kaltim. Masyarakat kini dengan penuh harap menantikan kepastian program yang dijanjikan selama kampanye pemilihan kepala daerah ini.

Ketua Tim Transisi, Rusmadi Wongso, menginformasikan bahwa pembahasan regulasi terkait program kesehatan gratis kini memasuki tahap akhir. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), yang diharapkan segera diterbitkan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat. “Kami sudah siap, tinggal menunggu regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Yang jelas, setiap warga Kalimantan Timur akan mendapatkan layanan berobat gratis,” ungkapnya saat ditemui awak media usai rapat pimpinan di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda Ulu.

Fokus Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Meski program ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah, perlu diketahui bahwa layanan kesehatan gratis ini akan difokuskan terlebih dahulu kepada masyarakat kurang mampu. Menurut Rusmadi, kalangan masyarakat menengah dan atas sudah memiliki jalur jaminan kesehatan yang berbeda. Misalnya, pegawai negeri sudah ditanggung oleh instansi tempat mereka bekerja, sedangkan pegawai swasta umumnya mendapatkan BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. "Bagi masyarakat kurang mampu, terutama yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri Kelas 3, biaya kepesertaan akan ditanggung oleh Pemprov Kaltim," tegas Rusmadi.

Adapun peserta BPJS Kelas 1 dan Kelas 2 tetap akan mengikuti sistem yang sudah ada tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah provinsi.

Anggaran Rp79 Miliar Disiapkan

Dalam kaitannya dengan pembiayaan program ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp79 miliar untuk melunasi tunggakan pembayaran BPJS yang ada. “Sesuai dengan komitmen kami sejak awal, program ini tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran. Karena ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden,” jelas Seno Aji.

Persiapan anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat kurang mampu di Kaltim mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan tidak terganggu oleh masalah biaya.

Proses Sosialisasi dan Pendaftaran

Sebelum penerapan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke semua kabupaten dan kota. Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang tertinggal informasi dan semua bisa memahami syarat serta prosedur pendaftaran program kesehatan gratis ini dengan baik. Pemprov mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama kepala desa dan ketua RT, untuk menyukseskan sosialisasi ini.

Tantangan dan Harapan

Pelaksanaan program kesehatan gratis adalah langkah besar yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, dari pemerintah daerah hingga tenaga kesehatan di lapangan. Meskipun persiapan regulasi sedang dalam tahap akhir, masih ada tantangan dalam hal pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan ini. “Kami berharap proses pendataan ini bisa cepat selesai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujar Rusmadi.

Sejumlah pihak berharap bahwa dengan suksesnya program ini, standar pelayanan kesehatan di wilayah Kaltim dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat bisa terus terjaga. “Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kaltim dan kami berharap seluruh masyarakat mendukung program ini,” pungkasnya.

Berita terkini mengenai realisasi program kesehatan gratis ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat dampaknya yang begitu besar bagi masyarakat luas. Jika berhasil diterapkan, Kabupaten Kaltim berpotensi menjadi model bagi provinsi lain dalam implementasi program kesehatan berbasis bantuan pemerintah.

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, pemerintah daerah Kaltim kini tinggal menunggu waktu untuk meluncurkan program ini secara resmi. Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti berita terbaru terkait perkembangan program ini agar tidak ketinggalan mendapatkan manfaat dari inisiatif mulia pemerintah daerah.