JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Pada tahun 2025, terdapat perubahan signifikan yang perlu diketahui oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk percepatan pencairan bansos tahap 1 dan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data baru.

Percepatan Pencairan Bansos Tahap 1 Tahun 2025

Pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2025 telah dipercepat. KPM diharapkan segera memeriksa saldo rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka untuk memastikan penerimaan bantuan. Nominal bantuan yang diterima bervariasi tergantung pada kategori penerima. Misalnya, ibu hamil menerima Rp750.000 setiap triwulan, sementara anak usia dini mendapatkan jumlah yang sama. 

Penggunaan DTSEN sebagai Basis Data Baru

Salah satu perubahan terbesar dalam penyaluran bansos tahun 2025 adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS yang selama ini digunakan memiliki beberapa kelemahan, seperti data yang kurang mutakhir dan akurat. DTSEN hadir sebagai solusi dengan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi, mencakup informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia. Dengan begitu, diharapkan bansos dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. 

Poin Penting yang Wajib Diketahui KPM

Data penerima bansos tahap 1 tahun 2025 hanya akan berlaku hingga triwulan pertama (Maret 2025). Setelah itu, data akan diperbarui menggunakan DTSEN. Artinya, akan ada kemungkinan perubahan daftar penerima, baik penambahan maupun pengurangan KPM. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan data mereka akurat dan terkini. 

Uji dan Pemutakhiran Data

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama melakukan pengujian dan pemutakhiran DTSEN. Lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan (ground check). Tujuannya adalah untuk memverifikasi keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka. Proses ini sangat penting untuk memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Pentingnya Kunjungan Petugas Survei

Warga yang tidak dikunjungi petugas survei berisiko tidak lagi menerima bansos di tahap berikutnya. Untuk itu, penting bagi KPM untuk kooperatif dan memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Kehadiran petugas survei bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyaluran bansos akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Dokumen yang Harus Disiapkan

KPM yang dikunjungi petugas survei wajib menyiapkan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Selain itu, jawablah pertanyaan petugas dengan jujur dan lengkap. Informasi yang diberikan akan digunakan untuk memutakhirkan data dan memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang berhak. 

Tujuan Bansos

Bansos bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak, atau modal usaha produktif. Penyaluran bansos yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang akurat dan terintegrasi melalui DTSEN, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Pengajuan Sanggahan

Jika Anda menemukan penerima bansos yang dianggap tidak layak, Anda dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan bansos disalurkan kepada yang berhak. Dengan adanya mekanisme pengajuan sanggahan, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih transparan dan akuntabel. 

Simpan Bukti Penarikan Bansos

KPM wajib menyimpan struk bukti penarikan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025 sebagai bukti penerimaan. Hal ini penting untuk keperluan administrasi dan memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh yang berhak. Selain itu, bukti penarikan dapat digunakan jika terjadi permasalahan atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. 

Perubahan besar dalam penyaluran bansos tahun 2025, termasuk percepatan pencairan tahap 1 dan penerapan DTSEN, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan data yang lebih akurat dan sistem penyaluran yang lebih efisien, bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi penerima.