JAKARTA - Dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan kepada pemerintah agar mempertimbangkan untuk mengambil alih PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuannya dengan perwakilan pekerja Sritex di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Edy menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan nasib ribuan pekerja di perusahaan tersebut.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sritex saat ini adalah ancaman kebangkrutan yang berpotensi mengakibatkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Di tengah situasi ini, Edy menyampaikan pandangannya bahwa dukungan dari pemerintah dalam bentuk investasi atau pengambilalihan oleh BUMN dapat menjadi solusi yang efektif.

Posisi Strategis di Sektor Ekonomi

Edy menilai bahwa Sritex memiliki posisi yang sangat strategis dalam sektor industri tekstil dan garmen di Indonesia. “Kalau Sritex memiliki dampak ekonomi yang tinggi, mengapa negara tidak masuk dan membantu menyelamatkan Sritex?” ujar Edy. Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah berniat mencarikan investor baru bagi Sritex dan menegaskan bahwa pengambilalihan oleh BUMN dapat memberikan kepastian lebih bagi stabilitas ekonomi perusahaan dan kesejahteraan pekerjanya.

Pentingnya Keterlibatan BUMN

Edy menjelaskan bahwa kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangkaian pertemuan berkaitan dengan Sritex menunjukkan adanya kemungkinan pemerintah mempertimbangkan keterlibatan BUMN. “Pak Erick Thohir diundang, ada Menaker, Presiden juga memanggil Erick Thohir. Kalau Menaker jelas urusan hak pekerja, tapi kalau BUMN, barangkali negara mau investasi, boleh,” tambah Edy.

Menurutnya, pengambilalihan oleh BUMN tidak hanya akan membantu menyelamatkan ribuan pekerjaan, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian nasional. “Syukur-syukur kalau usulan saya dianggap Sritex berdampak pada perekonomian nasional,” kata Edy.

Mendorong Kejelasan dari Pemerintah

Edy mendorong pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil guna menyelamatkan Sritex. "Kalau memang ini positif untuk investasi, mengapa negara tidak masuk dan membantu menyelamatkan Sritex?" desak Edy, yang berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai strategi penyelamatan Sritex.

Respons dari Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Usulan Edy mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pekerja dan pemangku kepentingan industri. Beberapa perwakilan pekerja yang hadir dalam audiensi tersebut menyatakan harapan mereka agar adanya solusi cepat untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan pekerjaan mereka.

Pemerintah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan pengambilalihan Sritex oleh BUMN. Namun, langkah Edy mendapat dukungan dari rekan-rekannya di DPR yang berharap solusi ini dapat menjadi jembatan dalam menjaga stabilitas ekonomi sektor industri tekstil di Indonesia.

Proses Menuju Keputusan

Meski masih dalam tahap usulan, langkah konkrit perlu segera diambil mengingat risiko sosial dan ekonomi yang mengancam jika Sritex tidak dapat kembali stabil secara finansial. Upaya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mempercepat penyusunan strategi menyeluruh bagi penyelamatan Sritex.

Sambil menunggu kabar lebih lanjut, Edy dan timnya terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional dan, paling penting, nasib para pekerja yang bergantung pada keberlangsungan Sritex.

Usulan pengambilalihan Sritex oleh BUMN yang diajukan oleh Edy Wuryanto adalah upaya mengedepankan nasib ribuan pekerja yang terancam PHK dan menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor strategis. Kepastian dan aksi cepat dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan keadaan ini dapat dikelola dan Sritex bisa bangkit dari ancaman kebangkrutannya.

Bersama pemangku kebijakan dan masyarakat luas, langkah ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru untuk mengatasi permasalahan PHK massal dan menjaga stabilitas ekonomi di sektor industri vital seperti tekstil dan garmen.