JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah hingga kini masih sangat bergantung pada aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa 73 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsinya masih disumbang oleh sektor pertambangan, khususnya dari operasional Freeport.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Meki Nawipa usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama seluruh kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah melalui Zoom Meeting.
“Jadi di Papua Tengah, 73 persen pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi pertambangan,” tegas Gubernur Meki Nawipa dalam pernyataannya.
Namun, ia juga mengakui bahwa kinerja sektor tambang saat ini tengah mengalami tekanan serius, yang berimplikasi langsung terhadap performa ekonomi daerah. Hal ini diperparah dengan musibah kebakaran smelter milik PT Freeport Indonesia beberapa waktu lalu, serta pencabutan izin ekspor perusahaan sejak November 2024. Akibatnya, Freeport tidak bisa mengekspor hasil tambangnya hingga akhir tahun 2025.
“Freeport sudah melaporkan, dengan terbakarnya smelter beberapa waktu lalu, mereka tidak mendapatkan izin ekspor. Izin ekspornya sudah dicabut dari November 2024, yang akhirnya membuat Freeport tidak bisa mengirimkan hasil tambang dan dampaknya pendapatan menjadi berkurang. Kondisi ini akan terjadi sampai akhir tahun 2025,” ujar Gubernur.
Meskipun sektor pertambangan menurun tajam, sektor lain justru menunjukkan pertumbuhan positif. Menurut Gubernur Meki Nawipa, sektor-sektor non-tambang seperti pertanian dan peternakan mengalami peningkatan sebesar 2,35 persen.
Ia pun membantah anggapan bahwa pemerintah provinsi tidak mampu mengelola ekonomi daerah. Menurutnya, penurunan ekonomi yang terjadi murni akibat tekanan di sektor pertambangan dan bukan disebabkan oleh lemahnya kinerja pemerintahan daerah.
“Jadi ada yang tanya ke pasar itu orang yang tidak mengerti. Karena data dari BPS sudah jelas, begitu juga data dari Freeport dan Bank Indonesia,” ujar Meki Nawipa dengan tegas, merespons kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, Bank Indonesia, dan pihak PT Freeport Indonesia untuk memverifikasi data-data ekonomi terkini. Koordinasi ini dilakukan untuk memahami secara menyeluruh dinamika pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, terutama melalui indikator utama seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sebagai informasi, PDRB adalah nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, dan menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah.
Gubernur Meki menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor lain agar ketergantungan terhadap pertambangan dapat diminimalkan. Ia berencana menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas terkait, khususnya dinas pertanian dan peternakan, untuk mempercepat program dan realisasi anggaran dalam sektor-sektor produktif tersebut.
“Saya akan panggil kepala dinas masing-masing untuk mempercepat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di luar sektor tambang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, turut menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah saat ini memang belum maksimal. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh proses penyesuaian program pembangunan dengan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur terpilih.
“Kami mengakui belanja kita belum optimal. Tapi yakinlah ke depannya akan maksimal, karena disesuaikan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” kata Sekda Silwanus Sumule.
Ia optimistis bahwa dalam satu hingga dua bulan ke depan, realisasi belanja pemerintah Papua Tengah akan meningkat drastis dan turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis selain pertambangan.
Ketergantungan pada Satu Sektor Dinilai Berisiko
Ketergantungan ekonomi terhadap satu sektor, seperti pertambangan, dinilai sebagai tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam kasus Papua Tengah, dominasi kontribusi tambang terhadap PDRB menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, sektor ini mampu menyumbang pemasukan daerah dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, jika terjadi gangguan seperti larangan ekspor atau penurunan produksi, maka perekonomian daerah dapat langsung terpuruk.
Kondisi ini pun menjadi perhatian utama pemerintah provinsi untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi, dengan memperkuat sektor-sektor lain yang punya potensi pertumbuhan tinggi namun selama ini belum tergarap maksimal, seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata.
Langkah ini menjadi penting mengingat Papua Tengah merupakan daerah baru hasil pemekaran dari Papua, sehingga masih membutuhkan konsolidasi pembangunan di berbagai bidang.
Dorongan Percepatan Ekonomi Lewat Infrastruktur dan Sumber Daya Lokal
Untuk menopang rencana diversifikasi ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah menggodok sejumlah strategi berbasis potensi lokal. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas pertanian di dataran tinggi, serta memberdayakan peternak lokal melalui bantuan bibit, pakan, dan pelatihan.
Selain itu, upaya perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan dan irigasi, juga menjadi perhatian untuk memudahkan distribusi hasil produksi dari pedalaman ke pusat-pusat ekonomi lokal.
“Jika infrastruktur dan akses pasar sudah baik, maka pertanian dan peternakan bisa menjadi sektor penggerak ekonomi yang tidak kalah penting dari pertambangan,” ujar salah satu pejabat dinas pertanian Papua Tengah yang enggan disebutkan namanya.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat Diperlukan
Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi krusial. Gubernur Meki Nawipa berharap ada dukungan lebih besar dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat program-program ekonomi alternatif di Papua Tengah.
“Kami butuh dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran, pelatihan SDM, maupun pendampingan teknis,” ungkapnya dalam beberapa kesempatan sebelumnya.
Dengan berbagai langkah yang tengah ditempuh, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang dan menciptakan pondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata.
Meskipun saat ini sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung ekonomi Papua Tengah, pemerintah daerah terus berupaya keras untuk melakukan transformasi ekonomi. Di tengah tantangan yang muncul akibat berhentinya ekspor Freeport, fokus diarahkan kepada sektor pertanian dan peternakan sebagai motor pertumbuhan baru. Dengan dukungan data yang valid dari BPS, BI, dan Freeport, serta langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah, diharapkan Papua Tengah dapat membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri.
