JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah masih sangat bergantung pada aktivitas pertambangan, khususnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Hingga saat ini, kontribusi sektor tambang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Tengah mencapai 73 persen, menjadikannya sektor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah tersebut.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan PT Freeport Indonesia telah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring bersama para bupati dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh kabupaten di Papua Tengah pada Kamis, 5 Juni 2025. “Jadi di Papua Tengah, 73 persen pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi pertambangan,” ujar Gubernur Meki Fritz Nawipa dalam rapat tersebut.
Dampak Langsung Larangan Ekspor terhadap PDRB Papua Tengah
Penurunan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah pada triwulan pertama tahun 2025, yang tercatat minus 25 persen, menjadi perhatian banyak pihak. Gubernur Nawipa menegaskan bahwa penurunan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat yang mencabut izin ekspor PT Freeport Indonesia sejak November 2024.
Pencabutan izin tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari insiden terbakarnya fasilitas smelter milik Freeport. Sejak saat itu, perusahaan tambang raksasa tersebut tidak dapat mengekspor hasil tambangnya, yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan dan pada gilirannya memengaruhi PDRB Papua Tengah. “Freeport sudah melaporkan, dengan terbakarnya smelter beberapa waktu lalu, mereka tidak mendapatkan izin ekspor. Izin ekspornya sudah dicabut sejak November 2024, yang akhirnya membuat Freeport tidak bisa mengirimkan hasil tambang dan dampaknya pendapatan menjadi berkurang. Kondisi ini akan terjadi sampai akhir tahun 2025,” terang Gubernur Nawipa.
Meki menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Freeport sendiri, penurunan di sektor tambang memang signifikan. Namun ia menyebutkan bahwa sektor-sektor lain mulai menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi. “Tapi kabar baiknya adalah pertumbuhan dari sektor lainnya naik 2,35 persen,” ungkap Nawipa.
Klarifikasi Terhadap Isu Kinerja Pemerintah Papua Tengah
Menanggapi kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait pertumbuhan ekonomi yang negatif, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak berdasar jika tidak disertai pemahaman terhadap data ekonomi aktual. “Jadi ada yang tanya ke pasar itu orang yang tidak mengerti. Karena data dari BPS sudah jelas, begitu juga data dari Freeport dan Bank Indonesia,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terburu-buru menyalahkan pemerintah daerah, melainkan melihat data dan fakta secara objektif. Penurunan kinerja ekonomi yang bersumber dari sektor tambang menurutnya bukanlah hasil dari kesalahan kebijakan, melainkan akibat eksternal yang sulit dihindari.
Akselerasi Pertanian dan Peternakan sebagai Solusi Diversifikasi Ekonomi
Menyadari ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan, Gubernur Papua Tengah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor lain, khususnya pertanian dan peternakan. Ia berencana untuk memanggil kepala dinas terkait guna membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi non-tambang. “Untuk terus meningkatkan sektor pertanian dan peternakan, maka saya akan memanggil kepala dinas masing-masing mempercepat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di luar sektor tambang,” katanya.
Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi di Papua Tengah agar daerah tersebut tidak lagi terlalu bergantung pada fluktuasi harga dan operasional sektor tambang.
Pemerintah Provinsi Janjikan Peningkatan Belanja Daerah
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengakui bahwa belanja pemerintah daerah saat ini belum mencapai tingkat optimal. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh proses penyesuaian terhadap visi dan misi gubernur serta wakil gubernur terpilih yang baru saja dilantik. “Kami mengakui belanja kita belum optimal. Tapi yakinlah ke depannya akan maksimal, karena disesuaikan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” ujar Silwanus.
Ia optimistis dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan, belanja pemerintah Papua Tengah akan mengalami lonjakan signifikan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan program-program strategis lainnya.
Tantangan dan Harapan Ekonomi Papua Tengah
Kondisi ekonomi Papua Tengah saat ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama tambang. Ketika aktivitas tambang terganggu, ekonomi daerah pun ikut terguncang. Namun dengan munculnya inisiatif untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan belanja daerah, harapan untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang tetap terbuka.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah didorong untuk mempercepat realisasi program-program diversifikasi ekonomi agar ketergantungan terhadap tambang dapat berkurang secara bertahap. Dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, Papua Tengah memiliki peluang besar untuk menciptakan model pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kontribusi 73 persen terhadap PDRB, ketergantungan Papua Tengah terhadap PT Freeport Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, situasi yang tengah dihadapi akibat larangan ekspor memberikan momentum refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun ulang strategi pembangunan yang lebih beragam.
Kebijakan percepatan pengembangan sektor non-tambang seperti pertanian dan peternakan, serta komitmen untuk meningkatkan belanja pemerintah secara signifikan, menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua Tengah. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang tidak lagi bergantung pada satu sektor dominan saja.
