JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) melalui penguatan sinergi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta diikuti sejumlah kepala daerah dari 11 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya dukungan data yang akurat dan mutakhir dalam menyukseskan program perumahan bersubsidi. Ia menyebut, pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa dicapai jika berbasis pada data yang presisi.

“Data yang kuat adalah fondasi bagi pengambilan kebijakan yang tepat. Kami sangat menghargai peran BPS dalam mewujudkan Jabar Istimewa,” ujar Dedi Mulyadi.

Kolaborasi Strategis BPS dan Pemprov

Sinergi antara Pemprov Jabar dan BPS diarahkan untuk memperkuat keakuratan dan validitas data penerima manfaat program perumahan, baik dari kalangan MBR maupun ASN. Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam pernyataannya menegaskan bahwa BPS memiliki peran sentral dalam menyediakan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan demi mendukung ketepatan sasaran bantuan perumahan.

“Validitas data sangat menentukan ketepatan sasaran program perumahan nasional. Kami di BPS berkomitmen menyediakan data MBR dan ASN yang layak menerima bantuan rumah layak huni,” ujar Sonny Harry.

Keberadaan data MBR dan ASN yang lengkap dan valid sangat penting mengingat target program ini adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Dengan penyediaan data yang tepat, diharapkan program perumahan bersubsidi tidak salah sasaran dan mampu menjangkau kalangan yang benar-benar membutuhkan.

Hadirkan Sejumlah Pejabat dan Kepala Daerah

Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh tokoh penting lainnya, seperti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Plt. Sekretaris Utama BPS Moh. Edy Mahmud, Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, dan Plt. Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus. Keterlibatan para pejabat ini menjadi cerminan keseriusan lintas sektor dalam mendorong keberhasilan program perumahan.

Para kepala daerah dari 11 kabupaten/kota yang hadir juga menunjukkan dukungan konkret terhadap penguatan penyediaan rumah layak huni di daerah masing-masing, terutama untuk kategori MBR dan ASN.

Jabar Istimewa Butuh Basis Data Kokoh

Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti bahwa program perumahan bersubsidi ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan Jawa Barat ke depan, yakni “Jabar Istimewa.” Menurutnya, segala bentuk pembangunan harus berangkat dari data yang dapat dipercaya dan diperbaharui secara berkala.

Dalam diskusi lanjutan yang dilakukan bersama jajaran BPS, Dedi menyampaikan bahwa selain program perumahan, data statistik juga dibutuhkan untuk mendukung berbagai kebijakan lainnya, termasuk dalam hal perencanaan infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

“Kami tidak hanya membutuhkan data untuk program perumahan, tapi juga untuk keseluruhan kebijakan pembangunan yang lebih terarah,” tambah Dedi.

Dorongan untuk Pembaruan Data Ekonomi

Tidak hanya berhenti pada data MBR dan ASN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong BPS untuk terus memperbarui data ekonomi makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan wilayah yang sesuai dengan potensi dan tantangan ekonomi masing-masing daerah.

Pembaruan data ini penting agar pemerintah daerah bisa menyusun anggaran dan merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Terlebih, dengan tantangan ekonomi global yang terus berubah, data yang up-to-date menjadi kebutuhan mutlak bagi semua pengambil kebijakan.

Langkah Konkret Menuju Percepatan Program Perumahan

MoU ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen simbolis, tetapi diikuti oleh aksi konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti nota kesepahaman ini dengan melakukan pemetaan ulang kebutuhan perumahan berdasarkan data terbaru dari BPS.

BPS sendiri juga menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi teknis, termasuk dalam pengolahan dan visualisasi data yang mempermudah pengambilan keputusan di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan setiap data yang disajikan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan yang efektif,” kata Sonny Harry.

Harapan Terhadap Keberlanjutan Program

Dengan terjalinnya sinergi lintas lembaga ini, Pemprov Jawa Barat berharap dapat mempercepat target penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses perumahan yang memadai. Termasuk di antaranya para ASN yang bertugas di daerah-daerah terpencil dan membutuhkan dukungan fasilitas tempat tinggal.

Kerja sama ini juga sejalan dengan program nasional pemerintah dalam menurunkan backlog perumahan nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Menurut data Kementerian PUPR, backlog perumahan Indonesia masih mencapai angka 12,7 juta unit, di mana sebagian besar berada di wilayah urban dan semi-urban.

Langkah Pemprov Jawa Barat menggandeng BPS untuk memperkuat sinergi data MBR dan ASN merupakan bentuk nyata dari pendekatan berbasis bukti dalam pembangunan. Melalui penyediaan perumahan layak berbasis data yang akurat, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong terciptanya keadilan sosial dalam akses terhadap perumahan.

Dengan dukungan penuh dari lembaga statistik nasional dan sinergi lintas pemerintahan, Provinsi Jawa Barat kini berada pada jalur yang lebih kuat untuk mewujudkan visi “Jabar Istimewa” melalui program perumahan yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.