JAKARTA — Perum Bulog secara resmi memulai pembelian gabah dari petani lokal yang tergabung dalam Subak Dauh Uma Ulu, Bali. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Pembelian ini dilakukan dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP), sekaligus memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Kegiatan serapan ini menjadi wujud nyata Bulog dalam merealisasikan program strategis nasional di sektor pangan. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, Bulog juga menunjukkan keseriusannya dalam memastikan cadangan beras pemerintah terpenuhi secara optimal dari hasil produksi dalam negeri.
Harga Stabil Dorong Petani Antusias
Petani Subak Dauh Uma Ulu menyambut baik kehadiran Bulog dalam proses penyerapan gabah. Dengan harga pembelian yang lebih tinggi dibandingkan tengkulak, mereka kini bisa menikmati hasil panen secara maksimal. Selama ini, tengkulak seringkali hanya menawarkan harga di kisaran Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram, jauh di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah.
"Alhamdulillah, panen tahun ini kami untung lumayan. Sekarang dibeli Bulog Rp6.500 per kilogram," ujar salah satu petani dari Subak Dauh Uma Ulu dengan penuh rasa syukur.
Pembelian langsung oleh Bulog melalui skema pembayaran tunai menjadi angin segar bagi petani. Mereka tidak perlu lagi menunggu lama untuk memperoleh uang hasil panen. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan petani terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong mereka untuk terus menanam padi dengan semangat baru.
Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Penyederhanaan Syarat
Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen per 15 Januari 2025. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025. Tak hanya menetapkan harga, pemerintah juga telah menyederhanakan persyaratan kualitas gabah yang dapat diserap oleh Bulog.
Penyederhanaan ini menjadi kabar baik bagi petani karena memungkinkan gabah mereka tetap dibeli oleh Bulog meskipun tidak memenuhi standar tinggi seperti sebelumnya. Langkah ini sekaligus memperkuat target nasional Bulog dalam menyerap 3 juta ton setara beras dari produksi dalam negeri sepanjang 2025.
Mekanisme Penyerapan: Koordinasi Ketat dan Logistik Siaga
Penyerapan gabah oleh Bulog di Subak Dauh Uma Ulu tidak dilakukan sembarangan. Prosesnya melibatkan koordinasi intensif antara kelompok tani, Subak, penyuluh pertanian, hingga aparat Babinsa. Para petani diimbau untuk berkoordinasi terlebih dahulu agar Bulog dapat mempersiapkan pengangkutan dan sistem pembayarannya secara tepat waktu.
“Petani harus berkoordinasi dengan Subak dan Bulog beberapa hari sebelumnya agar Bulog dapat menyiapkan sarana pengangkutan dan pembayaran,” ujar salah satu petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.
Di beberapa daerah lain seperti Blora, pendekatan serupa juga dilakukan. Petugas Bulog di sana menegaskan pentingnya kecepatan dan koordinasi agar serapan tidak didahului oleh tengkulak.
“Koordinasi itu penting. Jangan sampai keduluan dibeli tengkulak,” tegas petugas Bulog saat ditanya mengenai strategi distribusi dan penyerapan di lapangan.
Dengan adanya dukungan logistik dan sistem pembayaran yang tertata, proses penyerapan berjalan efisien dan cepat. Ini memberi rasa aman bagi petani karena mereka tidak perlu menanggung beban distribusi atau menyimpan gabah terlalu lama.
Bulog dan Ketahanan Pangan Nasional
Langkah strategis Bulog dalam menyerap gabah dari petani lokal bukan sekadar upaya menjaga stok beras nasional, melainkan juga bagian dari kebijakan jangka panjang menuju swasembada pangan. Dengan meningkatkan partisipasi langsung dalam penyerapan produksi domestik, Bulog turut memperkuat peran Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri dalam penyediaan pangan pokok.
Ketahanan pangan, dalam konteks ini, tidak hanya dilihat dari ketersediaan beras di gudang Bulog, melainkan juga dari keberlangsungan hidup petani. Ketika petani sejahtera, produksi akan terus berlanjut, dan ketahanan pangan menjadi lebih kuat dari akar rumput.
Pihak Bulog juga menegaskan bahwa pendekatan ini akan terus diperluas ke daerah-daerah lain di Indonesia, terutama wilayah sentra produksi padi. “Kami terus mengoptimalkan serapan gabah lokal sebagai prioritas utama, demi menjaga keseimbangan antara stok, harga, dan kesejahteraan petani,” ujar seorang pejabat Bulog yang menangani distribusi pangan.
Antisipasi Ancaman Tengkulak dan Spekulasi Harga
Salah satu tantangan terbesar dalam serapan gabah adalah praktik tengkulak yang mendominasi pasar di tingkat petani. Mereka sering memanfaatkan momentum panen untuk menawar harga jauh di bawah standar. Bulog, melalui program pembelian langsung ini, berharap bisa menekan dominasi tersebut.
Selain itu, dengan pembelian resmi dari Bulog, harga gabah di tingkat petani menjadi lebih stabil. Petani tidak perlu menjual tergesa-gesa karena adanya jaminan pembeli resmi yang memberi harga layak. Praktik ini diharapkan mampu memutus siklus keterpurukan petani akibat fluktuasi harga musiman.
Harapan Petani dan Prospek Jangka Panjang
Kebijakan pembelian gabah oleh Bulog ini membawa harapan baru bagi petani. Mereka kini tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga yakin bahwa profesi sebagai petani masih menjanjikan secara ekonomi. Pemerintah dan Bulog diharapkan terus memperluas jangkauan program ini serta meningkatkan volume serapan agar lebih banyak petani yang bisa menikmati manfaatnya.
"Kalau Bulog terus beli dengan harga bagus dan langsung dibayar, kita semangat terus tanam," kata seorang petani lainnya dari Subak Dauh Uma Ulu.
Langkah Perum Bulog menyerap gabah petani Subak Dauh Uma Ulu dengan skema pembayaran tunai dan harga sesuai HPP memberikan angin segar bagi dunia pertanian. Ini bukan hanya strategi pengamanan stok beras nasional, melainkan juga langkah konkrit meningkatkan kesejahteraan petani di lapangan.
Dengan keterlibatan langsung dalam distribusi, logistik, dan koordinasi lapangan, Bulog membuktikan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di tingkat petani mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Petani merasa lebih dihargai, lebih semangat, dan lebih percaya bahwa pertanian adalah masa depan yang menjanjikan.
