JAKARTA – Keluhan petani terkait kelangkaan solar subsidi kian mencuat ke permukaan. Dalam beberapa bulan terakhir, petani di Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menghadapi kesulitan serius dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang mereka butuhkan untuk kegiatan pertanian. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Masama mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya desakan dari para petani yang harus antre berjam-jam demi mendapatkan solar bersubsidi, bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong. Petani menduga adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran, seperti keterlibatan calo dan pihak-pihak yang tidak berhak menerima solar subsidi.
Kelangkaan BBM Solar Subsidi Picu Krisis di Sektor Pertanian
Para petani mengandalkan solar subsidi untuk menjalankan aktivitas pertanian seperti mengoperasikan traktor, mesin pompa air, dan alat panen. Tanpa solar, proses produksi terganggu dan berdampak langsung terhadap hasil panen dan pendapatan mereka. Namun, realitas di lapangan menyajikan pemandangan berbeda: antrean panjang di SPBU dan ketersediaan solar yang sangat terbatas bagi petani.
Di Masama, kondisi ini memicu keresahan meluas. Hal ini mencerminkan persoalan yang juga terjadi di berbagai daerah lain, seperti Toili dan Banggai. Di Kecamatan Toili, petani bahkan menyebut bahwa mendapatkan solar subsidi kini lebih sulit dibandingkan menghadapi ancaman hama tanaman.
“Petani di Toili menjerit karena solar subsidi langka. Lebih sulit mendapatkan solar ketimbang mengatasi hama,” kata seorang petani padi di Toili yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Penyelewengan oleh Calo dan SPBU Nakal
Isu utama yang menjadi sorotan dalam krisis ini adalah dugaan adanya praktik curang dalam penyaluran solar subsidi. Para petani mengaku kerap kalah cepat dengan para calo atau kendaraan tak dikenal yang mengisi solar dalam jumlah besar di SPBU. Dugaannya, solar tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada industri atau pihak yang tidak berhak.
Praktik seperti ini menyebabkan alokasi solar yang seharusnya diperuntukkan bagi petani, justru dinikmati oleh pihak yang tidak sesuai sasaran. Tak heran jika antrean panjang di SPBU kerap diwarnai ketegangan, bahkan konflik horizontal antar pengguna.
Seorang tokoh petani lokal di Masama mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami ini petani kecil, solar subsidi adalah kebutuhan utama untuk kami bisa bertani. Tapi tiap hari kami kehabisan karena ada permainan di lapangan,” tegasnya.
Camat Masama Ambil Tindakan Tegas
Merespons situasi yang semakin tidak kondusif ini, Camat Masama mengambil inisiatif untuk mengundang seluruh pemangku kepentingan ke dalam forum tertutup guna membahas secara mendalam penyebab, dampak, dan solusi dari krisis penyaluran solar subsidi.
Rapat tersebut melibatkan perwakilan petani, distributor BBM, pihak Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat. Dalam rapat itu, Camat Masama menyoroti pentingnya penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran demi menjaga ketahanan pangan lokal.
“Rapat ini kami gelar untuk memastikan suara petani terdengar dan ada solusi nyata. Kami tidak bisa membiarkan solar subsidi terus-menerus tidak sampai ke tangan petani,” ujar Camat Masama.
Camat juga menekankan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat untuk menyelidiki dugaan penyimpangan oleh SPBU atau calo.
Evaluasi dan Rencana Aksi
Dalam rapat koordinasi, sejumlah solusi jangka pendek dan panjang dibahas. Di antaranya:
Pembuatan kartu kuota khusus petani: Kartu ini akan diberikan kepada petani terdaftar agar mereka bisa mendapatkan jatah solar subsidi langsung di SPBU tanpa campur tangan pihak lain.
Pengawasan distribusi berbasis digital: Didorong penggunaan sistem monitoring distribusi BBM secara daring agar transparansi dapat terjaga dan dapat ditelusuri apabila ada penyimpangan.
Penindakan tegas terhadap SPBU nakal: Bila terbukti menyalahgunakan alokasi solar subsidi, SPBU akan dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
Pendirian posko pengaduan petani: Agar setiap keluhan terkait kelangkaan solar dapat tercatat dan segera ditindaklanjuti.
Selain itu, Camat Masama meminta perwakilan Pertamina untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang dicurigai melakukan penyimpangan.
Masalah Serupa Terjadi di Wilayah Lain
Apa yang terjadi di Masama ternyata bukan kasus tunggal. Di Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi terkait kelangkaan solar subsidi. Mereka menuding adanya “mobil siluman” yang mendapatkan prioritas di SPBU, sementara sopir angkutan umum dan petani tidak kebagian.
Hal ini mengindikasikan bahwa masalah distribusi solar subsidi sudah berskala nasional dan menyentuh berbagai sektor, terutama petani dan nelayan. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bukan hanya pada ekonomi rumah tangga petani, tapi juga pada ketersediaan pangan nasional dan inflasi harga-harga pokok.
“Distribusi solar subsidi harus dikawal agar sampai ke tangan yang tepat. Pemerintah perlu hadir lebih kuat,” ujar salah satu mahasiswa saat aksi di Pontianak.
Harapan Petani: Kepastian dan Keadilan
Di tengah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, harapan besar kini ada di pundak para pengambil kebijakan di tingkat atas. Petani membutuhkan kepastian bahwa hak mereka atas solar subsidi dilindungi, bukan sekadar janji rapat.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh solar untuk kerja. Kalau terus begini, pertanian kami bisa mati,” kata seorang petani di Masama.
Mereka berharap hasil rapat koordinasi tidak berhenti di atas meja, tetapi segera diterjemahkan dalam aksi nyata. Khususnya penertiban SPBU, penghapusan praktik percaloan, serta penerapan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan.
Masalah kelangkaan solar subsidi yang menimpa petani di Masama dan berbagai daerah lain merupakan sinyal darurat bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi. Aksi cepat Camat Masama menggelar rapat koordinasi lintas sektor menjadi langkah awal yang patut diapresiasi, namun tantangan ke depan akan bergantung pada implementasi dan pengawasan di lapangan. Petani menunggu solusi nyata, bukan sekadar wacana.
