JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi penyediaan rumah subsidi demi mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Wali Kota Medan Bobby Nasution menjadi salah satu pemimpin daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan program ini dengan menyatakan kesiapan tancap gas untuk merealisasikan pembangunan 15.000 rumah bersubsidi.

Program ini dijalankan sebagai tindak lanjut dari kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Sumut, dan para pelaku industri properti. Ketersediaan rumah subsidi tersebut akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan target utama di Kota Medan dan sekitarnya.

Bobby menegaskan, pihaknya sangat terbuka terhadap percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan. “Kami siap mengeksekusi dengan cepat. Di Medan, kami tidak punya banyak tanah, jadi kita akan percepat pengurusan RTRW dan RDTR,” ujarnya dalam agenda pembukaan Sumatera Utara Property Expo 2024 di Medan.

Ia juga menyatakan bahwa koordinasi antarpemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut. Bobby menyarankan agar pembangunan rumah subsidi juga dapat difokuskan di kawasan luar Kota Medan, seperti Kabupaten Deli Serdang dan Binjai, yang masih memiliki lahan cukup luas. Dengan begitu, pemerataan hunian layak pun bisa tercapai secara berkelanjutan.

“Salah satu tantangan di Kota Medan adalah lahan yang semakin terbatas, sehingga pengembangan ke wilayah lain menjadi solusi strategis,” jelas Bobby, yang juga menantu Presiden Joko Widodo itu.

Kementerian PUPR mendukung penuh proyek ini, sejalan dengan target nasional untuk menyediakan sejuta rumah setiap tahunnya. Ketersediaan 15.000 unit rumah subsidi di Sumut dinilai sangat penting untuk menekan backlog perumahan yang masih tinggi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan pemerintah sangat serius untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama MBR.

“Kita harus mendorong rumah subsidi. Ini untuk rakyat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” tegas Herry saat menyampaikan sambutan pada acara yang sama.

Menurut Herry, realisasi program perumahan nasional akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan proaktif dalam menyediakan data kebutuhan hunian dan mempercepat penyusunan peraturan tata ruang demi kelancaran pembangunan.

“Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk aktif menginformasikan kebutuhan rumah subsidi di wilayahnya. Pemerintah pusat siap memfasilitasi melalui dukungan pembiayaan dan infrastruktur dasar,” ungkapnya.

Program rumah subsidi ini juga didukung oleh pelaku industri properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI). Ketua DPD REI Sumatera Utara, Yozua Makes, menyatakan bahwa pengembang siap ambil bagian dalam menyediakan hunian bersubsidi yang layak dan terjangkau.

Yozua menyampaikan bahwa REI Sumut siap membangun hingga 15.000 unit rumah subsidi dalam waktu dekat, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pengembang, perbankan, dan instansi pemerintah dalam menyukseskan program tersebut.

“Kami siap bangun 15.000 rumah subsidi, tapi kami butuh kepastian regulasi dan percepatan proses perizinan,” ujar Yozua.

Ia menambahkan, percepatan sertifikasi lahan, izin mendirikan bangunan (IMB), dan dukungan akses pembiayaan dari perbankan merupakan hal krusial yang harus segera diselesaikan.

Sementara itu, kebutuhan rumah subsidi di Sumatera Utara terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di provinsi ini masih tinggi, dengan mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah belum memiliki rumah yang layak huni.

Dengan harga rumah subsidi yang berada di kisaran Rp 150 juta hingga Rp 170 juta, program ini menjadi harapan besar bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Apalagi, bunga cicilan yang ditetapkan dalam skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sangat terjangkau, yaitu sekitar 5 persen dengan tenor panjang.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah juga tengah memperkuat sinergi lintas sektor agar penyediaan rumah subsidi tidak terkendala oleh masalah teknis, administratif, atau koordinasi.

“Intinya, sekarang kita tancap gas. Tidak bisa pelan-pelan kalau menyangkut kebutuhan dasar rakyat,” tegas Bobby lagi di hadapan para pengembang dan pejabat daerah.

Sumatera Utara Property Expo 2024 menjadi momentum penting untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor perumahan. Acara ini menampilkan berbagai proyek properti, mulai dari rumah subsidi, rumah komersial, hingga hunian vertikal.

Selain sebagai ajang promosi, expo ini menjadi media dialog antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat mengenai arah pengembangan sektor properti di Sumatera Utara.

Melalui sinergi dan tancap gas dari seluruh pihak, target pembangunan 15.000 rumah subsidi bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Diharapkan, langkah ini akan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor properti.

Dengan semakin banyaknya rumah terjangkau yang dibangun, Sumatera Utara bisa menjadi percontohan dalam pelaksanaan program sejuta rumah secara terintegrasi. Dan bagi Bobby Nasution, ini menjadi salah satu langkah konkret sebelum dirinya menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan.