JAKARTA – Semangat akselerasi pembangunan kembali digaungkan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keduanya bergerak cepat menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 sebagai dasar reformasi layanan publik serta peningkatan iklim investasi di kota industri ini.
Langkah kolaboratif itu ditegaskan dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Batam yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam dan pejabat dari lingkungan BP Batam.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa penerapan kedua regulasi ini bukan semata sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, substansi dari aturan tersebut menjadi kunci untuk mempercepat realisasi Batam sebagai kota yang tangguh, maju, dan kompetitif di tengah dinamika zaman. “Ini bukan soal siap atau tidak siap. Ini soal menjawab tantangan zaman dengan kerja nyata,” tegas Amsakar.
Regulasi Bukan Sekadar Administrasi
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), sementara PP Nomor 25 Tahun 2000 membahas tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Amsakar memandang, keberadaan kedua regulasi ini sangat penting untuk menyederhanakan birokrasi dan memperjelas tanggung jawab antara lembaga-lembaga pemerintah.
Ia juga menekankan bahwa penyederhanaan prosedur perizinan dan kejelasan kewenangan merupakan dua pilar penting untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, efisien, dan ramah terhadap investor. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota dan BP Batam harus menyatukan langkah sebagai satu entitas pelayanan.
Tugas Tim Percepatan Jadi Prioritas
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menegaskan perlunya pembentukan tim percepatan implementasi regulasi. Tim ini, katanya, harus dibentuk segera dengan struktur kerja yang jelas dan fokus pada jenis-jenis izin strategis. “Jangan ada yang menggantung. Kita butuh sistem yang bergerak cepat dan tim yang tahu persis siapa mengerjakan apa,” ujar Li Claudia.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyesuaian sistem dan sumber daya manusia harus segera dilakukan, agar transisi implementasi regulasi dapat berjalan mulus tanpa hambatan.
Rencana Aksi: Dari Strategi Menuju Eksekusi
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan strategis. Di antaranya adalah pembentukan tim percepatan pelaksanaan regulasi, penyusunan Peraturan Kepala (Perka) sebagai turunan kebijakan, hingga pemetaan ulang tenaga teknis di lapangan. Tidak hanya itu, Pemko Batam dan BP Batam juga mulai menyusun prosedur baru yang lebih ramping dan efisien.
Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk konkret dari komitmen bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mendorong transformasi layanan publik. Tim hukum dari kedua lembaga juga ditugaskan untuk segera merancang regulasi pendukung, termasuk penyederhanaan proses perizinan berbasis OSS serta pemrosesan digital untuk Persetujuan Lingkungan (PL).
Batam Siap Jadi Role Model Nasional
Komitmen Pemerintah Kota dan BP Batam bukan hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menawarkan model tata kelola yang bisa ditiru secara nasional. Amsakar menyatakan bahwa Batam memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan nasional dalam hal reformasi layanan publik dan percepatan investasi. “Batam punya peluang besar jadi percontohan nasional dalam reformasi layanan publik dan percepatan investasi. Kita tidak boleh ragu,” ujar Amsakar dalam penutupan rapat.
Visi tersebut tidak berlebihan. Batam selama ini dikenal sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan merupakan salah satu motor industri nasional. Dengan sistem birokrasi yang disederhanakan dan kerja sama erat antara dua institusi kunci—Pemko Batam dan BP Batam—kota ini semakin siap membuka diri terhadap investasi-investasi strategis, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sinergi yang Terstruktur, Aksi yang Terukur
Kunci dari percepatan ini terletak pada sinergi yang terstruktur dan aksi yang terukur. Langkah-langkah yang diambil tidak bersifat sporadis, tetapi berdasarkan pemetaan regulasi dan kebutuhan pelayanan yang konkret. Penyusunan Perka, pembentukan tim khusus, hingga evaluasi SDM menjadi indikator bahwa reformasi yang dijalankan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga berbasis pada analisis teknis yang mendalam.
Wajah baru Batam bukan sekadar pembangunan fisik seperti kawasan industri, infrastruktur jalan, atau ruang publik. Lebih dari itu, pembenahan sistem pelayanan publik yang pro-investasi menjadi fondasi jangka panjang. Kejelasan siapa mengerjakan apa, serta kecepatan merespons permintaan investor menjadi indikator utama keberhasilan transformasi tersebut.
Menatap Masa Depan dengan Penuh Energi
Di tengah berbagai tantangan global dan persaingan antarwilayah untuk menarik investasi, Batam memilih tancap gas. Dengan semangat kolaboratif, keberanian untuk berinovasi, dan landasan hukum yang kuat, Batam menyiapkan dirinya sebagai kota masa depan.
Transformasi ini tidak hanya menguntungkan sektor usaha, tetapi juga masyarakat luas yang akan mendapatkan manfaat dari peningkatan layanan publik, terciptanya lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkualitas.
Langkah yang diambil hari ini akan menjadi pondasi kuat bagi Batam untuk terus melaju dalam peta ekonomi nasional dan regional. Dengan visi yang jelas, kemauan kuat, dan kebijakan yang progresif, Batam bergerak pasti menuju masa depan yang modern, kompetitif, dan ramah investasi.
