JAKARTA - Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menertibkan ruang publik kembali terlihat nyata. Kali ini, giliran kawasan sepanjang Jalan Nikel, yang berada di belakang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi target penertiban oleh jajaran Kecamatan Panakkukang.
Sebanyak 30 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang selama bertahun-tahun berdiri di atas fasilitas umum akhirnya dibongkar. Kegiatan penertiban ini melibatkan 20 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 40 orang Satgas Kebersihan, demi memastikan proses berlangsung tertib dan lancar.
Camat Panakkukang Ary Fadly menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari program penataan kawasan publik sesuai dengan arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi (Aliyah). “Hari ini (kemarin), sekitar 30 lapak kita bongkar di situ. Kegiatan ini selaras dengan apa yang menjadi arahan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin dan Ibu Wawali Aliyah untuk penataan kembali pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar,” ungkap Ary Fadly, Selasa.
Tak ada perlawanan dari para pedagang saat pembongkaran dilakukan. Beberapa bahkan telah membongkar sendiri lapaknya sebelum tim turun ke lokasi, menyusul sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan selama satu bulan terakhir.
Oknum Penyewa Lokasi dan Drainase Tersumbat
Namun, penertiban kali ini tidak hanya soal pelanggaran ruang publik. Ary mengungkapkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan lokasi oleh pihak-pihak yang menyewakan lapak secara tidak resmi kepada pedagang. “Sehingga kita mau tahu ini siapa yang menyewakan, karena dari pihak kelurahan, kecamatan, kami berkeyakinan bukan kami yang menyewakan di situ. Makanya kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat, itu kita bongkar dalam penegasan bahwasanya kelurahan kecamatan clear,” ujarnya.
Kondisi itu memicu kekhawatiran akan praktik pungutan liar yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, pembongkaran tidak hanya bersifat administratif, tapi juga sebagai bentuk penegasan moral dari Pemkot.
Selain itu, keberadaan lapak PKL di Jalan Nikel juga disebut menghambat pembersihan drainase, yang saat ini menjadi agenda besar bersama antara Pemkot Makassar dan Balai Besar Jalan.
Menurut Ary, kawasan Jalan AP Petta Rani, yang menjadi saluran utama, telah dibersihkan. Namun, jika saluran penghubung yang berada di Jalan Nikel tetap tersumbat, maka upaya tersebut tak akan efektif. “Sedangkan di situ, pedagang kaki lima sudah berdiri di atasnya got, sehingga ketika kita mau dibersihkan oleh satgas kebersihan kecamatan, itu sudah tidak bisa karena sudah permanen di sana. Makanya kita akan bongkar dulu. Kita tertibkan dulu, baru nanti satgas akan mengintervensi lokasi tersebut untuk pembersihan,” jelasnya.
Tidak Ada Unsur Kekerasan
Meskipun biasanya penertiban PKL kerap memicu konflik atau protes, kali ini semua berjalan kondusif. Ary menyebutkan, penertiban yang dilakukan tidak mendapatkan perlawanan karena komunikasi sudah terbangun sebelumnya melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif.
Langkah ini pun diapresiasi karena menunjukkan model penanganan PKL yang lebih humanis, tanpa mengabaikan ketegasan aturan. “Usai mendapat informasi dari pihak Kecamatan Panakkukang, bahkan ada beberapa PK-5 yang berjualan di sana membongkar sendiri lapaknya,” ujarnya.
Harapan dan Rencana untuk PKL
Kendati penertiban dilakukan secara tegas, Pemkot Makassar tidak menutup mata terhadap nasib para PKL yang terdampak. Ary mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Wali Kota Makassar untuk membicarakan solusi jangka panjang bagi para pedagang tersebut. “Kan memang ada program wali kota untuk UMKM itu diberdayakan. Namun walaupun diberdayakan, tetapi lokasinya itu tidak menyalahi aturan,” imbuhnya.
Artinya, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tetap menjadi perhatian pemerintah kota. Namun, hal itu tetap harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan penggunaan fasilitas umum.
Penataan untuk Kepentingan Bersama
Apa yang dilakukan di Jalan Nikel adalah bagian dari skenario besar Pemkot Makassar dalam menciptakan kota yang lebih tertib, bersih, dan fungsional. Kawasan yang selama ini dipadati lapak kini diharapkan bisa difungsikan kembali sesuai peruntukan, terutama dalam menjaga infrastruktur saluran air jelang musim hujan.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam menata kota tanpa menyingkirkan para pelaku usaha kecil, tetapi justru mendorong mereka agar naik kelas lewat pendekatan program UMKM yang lebih sistematis.
