JAKARTA - Pemerintah kembali menaruh perhatian pada sektor kendaraan listrik roda dua sebagai bagian dari strategi elektrifikasi dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah terbarunya adalah memastikan keberlanjutan program subsidi sepeda motor listrik yang akan dimulai lagi pada Agustus 2025 mendatang.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan insentif tersebut. Ia menyebut bahwa nilai total subsidi yang dialokasikan masih sama seperti sebelumnya. “Nilai total insentif subsidi sama,” kata Faisol kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen.

Keputusan untuk melanjutkan program subsidi ini tidak datang begitu saja. Menurut Faisol, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui anggaran yang diperlukan untuk subsidi sepeda motor listrik pada tahun 2025, yakni sebesar Rp250 miliar.

“Rapat terakhir secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani). Waktu itu cari angka (besaran subsidi) berapa, terus ada atau tidak (anggarannya),” jelasnya.

Skema Subsidi Masih Didiskusikan

Meski pemerintah sudah memastikan kelanjutan program insentif, skema pemberian subsidi masih dalam tahap pembahasan. Belum ada kepastian apakah model subsidi akan tetap mengacu pada pemotongan harga Rp7 juta per unit kendaraan seperti sebelumnya, atau menggunakan skema lain seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

“Saat ini masih diskusi. Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” ujar Faisol. Hal ini menandakan bahwa arah insentif kendaraan listrik masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan skema dan pendekatan.

Mobil Listrik Masih Disubsidi, Tapi...

Sementara itu, insentif untuk mobil listrik masih tetap berlaku. Namun, Faisol tidak menjamin apakah subsidi untuk mobil listrik akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Ia menyinggung soal produksi baterai dalam negeri yang sudah mulai berjalan dan kemungkinan akan memengaruhi kebijakan subsidi ke depan.

“Kita lihat karena kita kan sudah memproduksi baterai nih, apakah dengan produksi baterai itu mempengaruhi nanti kebijakan subsidi atau tidak,” katanya.

Pernyataan ini membuka kemungkinan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas subsidi jika produksi komponen utama seperti baterai sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, yang tentu dapat menurunkan harga kendaraan listrik secara alami.

Daya Dorong untuk Industri Otomotif

Faisol juga menyinggung kondisi terkini sektor otomotif. Ia mengatakan bahwa meskipun terdapat peningkatan penjualan kendaraan sejak awal tahun, secara umum industri otomotif masih mengalami tekanan.

“Walaupun ada peningkatan dari awal tahun tetapi ini masih boleh dibilang agak landai,” ucapnya.

Pemerintah berharap ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni hingga awal Agustus 2025 bisa menjadi stimulan bagi pasar otomotif. Pameran ini diharapkan bisa membangkitkan kembali animo masyarakat terhadap kendaraan, khususnya kendaraan listrik.

Bagian dari Paket Stimulus Ekonomi

Perpanjangan program subsidi sepeda motor listrik ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan bahwa insentif kendaraan listrik terutama motor listrik masuk dalam paket besar stimulus ekonomi nasional.

Program ini merupakan bagian dari lima langkah strategis stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Kelimanya meliputi:

-Diskon tarif listrik,

-PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan otomotif,

-PPN Barang Mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan listrik dan hibrida,

-Subsidi pajak DTP untuk motor listrik, serta

-PPh DTP untuk sektor padat karya.

Dengan masuknya insentif kendaraan listrik ke dalam paket tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa program elektrifikasi tidak hanya mendorong transisi energi bersih, tetapi juga menciptakan efek pengganda terhadap industri, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

Stimulus Tambahan dari Kementerian Lain

Dukungan terhadap program kendaraan listrik juga datang dari kementerian lain. Misalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengumumkan program gratis sertifikasi sepeda motor listrik guna mempercepat proses elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai akan membantu menekan biaya tambahan bagi konsumen dan produsen, sehingga bisa mempercepat penetrasi motor listrik ke pasar nasional.

Sementara itu, Kementerian ESDM pun ikut meluncurkan kebijakan konversi gratis untuk motor listrik, khususnya bagi warga di wilayah Jabodetabek. Dalam program ini, tersedia kuota hingga 500 unit motor yang bisa dikonversi secara cuma-cuma.

Harapan terhadap Pasar dan Infrastruktur

Dengan kombinasi berbagai insentif, pemerintah berharap masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Namun, tantangan tetap ada. Mulai dari keterbatasan infrastruktur stasiun pengisian daya hingga harga kendaraan listrik yang masih tergolong tinggi di sebagian kalangan.

Oleh karena itu, kebijakan subsidi tetap menjadi instrumen penting dalam masa transisi. Dengan adanya dorongan dari sisi harga, serta pembangunan infrastruktur yang terus digenjot, diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin matang.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan subsidi sepeda motor listrik pada Agustus 2025 mempertegas konsistensi kebijakan transisi energi yang sejalan dengan agenda besar dekarbonisasi nasional. Meski skema teknisnya masih dirundingkan, alokasi anggaran dan sinyal positif dari berbagai kementerian menunjukkan bahwa kendaraan listrik akan tetap menjadi prioritas strategis pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.