JAKARTA - Komitmen lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan mental kembali terlihat di Fakfak, Papua Barat. Kolaborasi antara KSOP Fakfak, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, dan PT Pelni menjadi langkah strategis dalam memastikan akses transportasi laut bagi dua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jayapura.
Rapat koordinasi lintas lembaga yang berlangsung di ruang kerja Kepala KSOP Kelas IV Fakfak membahas teknis keberangkatan dua pasien ODGJ menggunakan kapal Pelni KM Ciremai. Pertemuan ini sekaligus menandai peran aktif BUMN sektor pelayaran dalam mendukung layanan sosial dan kemanusiaan di kawasan timur Indonesia.
Kepala KSOP Kelas IV Fakfak, Hendro Wibowo, mengungkapkan bahwa langkah ini menunjukkan keterlibatan nyata negara dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk bagi warga yang mengalami gangguan kejiwaan.
"Ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam penanganan pasien ODGJ agar bisa mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan di RSJ Jayapura," ujar Hendro.
Ia menambahkan bahwa hasil komunikasi dengan Dinas Sosial Fakfak menyebutkan ada dua pasien ODGJ yang perlu segera dirujuk. Jadwal keberangkatan direncanakan menggunakan KM Ciremai yang akan berlayar dari Fakfak pada 13 Juli 2024.
Demi mendukung keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan, KSOP turut mengambil peran dalam menjembatani komunikasi teknis antara pihak Dinas Sosial dan Pelni. Salah satu perhatian utama adalah penyediaan ruang khusus di kapal bagi pasien ODGJ agar tetap aman serta tidak mengganggu penumpang lainnya.
Upaya tersebut disambut positif oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Yuliana Yordan. Menurutnya, keberangkatan dua pasien ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penanganan kondisi kejiwaan yang telah lama menjadi perhatian Dinsos.
"Kami menyampaikan terima kasih atas respons cepat dari KSOP dan Pelni. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dua pasien ODGJ dapat segera dirujuk dan mendapatkan penanganan yang sesuai," ujar Yuliana.
Ia menambahkan bahwa saat ini kedua pasien masih berada dalam pengawasan keluarga masing-masing dan tenaga sosial. Pendampingan serta pemeriksaan rutin dilakukan sambil menunggu waktu keberangkatan, guna memastikan kesiapan fisik dan mental mereka selama dalam pelayaran.
Dalam forum koordinasi tersebut, perwakilan dari PT Pelni turut hadir untuk memastikan kesiapan armada dan fasilitas. Pelni menyampaikan dukungannya terhadap program sosial seperti ini dan menegaskan bahwa mereka siap menyediakan ruang khusus di kapal bagi pasien ODGJ, dengan standar keselamatan sesuai prosedur.
"Pelni mendukung penuh inisiatif ini sebagai bagian dari pelayanan publik. Kami akan menyiapkan akomodasi yang aman dan sesuai prosedur agar pasien merasa nyaman selama perjalanan," tegas perwakilan Pelni.
Pelni sebagai BUMN pelayaran nasional memiliki mandat untuk melayani seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Dalam situasi tertentu, kapal Pelni sering menjadi satu-satunya moda transportasi andalan yang menjangkau wilayah-wilayah timur Indonesia.
Lebih jauh, inisiatif bersama yang diambil oleh KSOP, Dinsos, dan Pelni ini menjadi cerminan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjawab tantangan sosial yang kompleks. Di banyak daerah, pasien ODGJ masih sering terabaikan karena minimnya fasilitas dan sulitnya akses transportasi menuju pusat layanan kesehatan jiwa.
Dengan langkah konkret seperti ini, pemerintah daerah dan instansi vertikal menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental perlu ditangani secara serius. Tidak hanya melalui intervensi medis, tapi juga penyediaan logistik dan transportasi yang aman serta manusiawi.
Sinergi tersebut juga memberikan harapan baru bagi keluarga pasien dan komunitas sosial lainnya, bahwa ada dukungan nyata dari negara untuk menjamin pemulihan dan pemenuhan hak-hak dasar para penyandang gangguan kejiwaan.
Kepala KSOP Hendro juga menambahkan bahwa langkah ini bisa menjadi role model bagi daerah lain dalam menyiapkan skema transportasi bagi ODGJ maupun pasien dengan kebutuhan khusus lainnya. KSOP siap mendukung keberlanjutan program serupa melalui koordinasi lintas sektor.
“Ke depan, kami ingin langkah seperti ini menjadi pola tetap dalam merespons kebutuhan layanan transportasi yang sifatnya mendesak, terutama untuk kelompok rentan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Sosial Fakfak menyatakan bahwa proses administratif dan koordinasi dengan pihak RSJ Jayapura juga tengah dilakukan. Hal ini penting agar pasien bisa langsung ditangani saat tiba tanpa menunggu lama.
Inisiatif ini membuktikan bahwa pelayanan sosial yang efektif dapat terwujud jika seluruh pihak bergerak dalam visi yang sama: memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.
