JAKARTA - Suara para pensiunan kembali menggema di jantung ibu kota. Sekitar 900 pensiunan dan karyawan dari sejumlah perusahaan milik negara berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dalam aksi damai yang menyerukan keadilan dan transparansi dari pemerintah serta manajemen BUMN.
Dengan mengenakan atribut khas dan semangat yang tak padam meski usia tak lagi muda, para peserta aksi datang dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Palembang, Jambi, Jawa Barat, hingga Jakarta. Aksi ini digelar oleh Perkumpulan Pensiunan Pekerja BUMN (P.3 BUMN) dan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum bergerak ke lokasi utama, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Gedung Pos Indonesia, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dari titik ini, mereka berjalan menuju Patung Kuda Indosat sebagai pusat penyampaian aspirasi.
Koordinasi Aksi dari Berbagai Lini
Aksi ini dikoordinasikan oleh tokoh-tokoh pensiunan dari beberapa BUMN besar. Di antaranya adalah Pj. Dr. Sugiyanto dari PT Pos Indonesia, Teddi Irawan dari eks Pegawai Bank Bumi Daya, dan Jhoni Victor yang mewakili Pensiunan Pertamina. Ketiganya berperan penting dalam mengorganisir dan mengarahkan tuntutan kepada para pemangku kebijakan.
Sorotan Utama: Hak yang Belum Terpenuhi
Setidaknya terdapat dua isu utama yang menjadi dasar dari aksi damai tersebut. Pertama, permasalahan yang dialami oleh para pensiunan Bank Bumi Daya (BBD). Mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan untuk memastikan pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) dari PHT—yang mencakup pesangon, honorarium, dan tunjangan—yang belum diberikan sejak tahun 1999.
Kedua, permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dan pensiunan PT Pos Indonesia. Mereka mendesak Direksi PT Pos Indonesia untuk membatalkan Keputusan Direksi Nomor: KD.021/DIRUT/0425 tanggal 30 April 2025 terkait kebijakan Bantuan Pensiunan. Keputusan tersebut dinilai merugikan karena menyebabkan tunjangan tidak lagi dibayarkan.
Lebih dari sekadar pembatalan kebijakan, para peserta aksi juga menuntut perombakan dalam jajaran manajemen. Mereka ingin agar posisi direksi diisi oleh sosok yang benar-benar memahami bisnis PT Pos Indonesia dan diutamakan dari kalangan internal.
Desakan Reformasi Pengelolaan Dana Pensiun
Tuntutan lainnya berkaitan dengan sistem pembayaran tunjangan pensiun. Para pensiunan meminta agar skema pembayaran diserahkan ke Dapenpos, yang dikelola oleh Dana Pensiun Pos Indonesia, melalui perubahan regulasi.
Menurut mereka, pengelolaan dana pensiun selama ini tidak mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan. Ketidakjelasan dalam aliran dan alokasi dana dinilai sebagai bentuk kelalaian yang harus segera diperbaiki.
Aksi Long March di Jantung Ibu Kota
Para peserta aksi tak hanya berkumpul secara diam, tetapi melakukan long march dari kantor PT Pos Indonesia menuju kawasan Patung Kuda. Aksi berjalan melalui rute strategis, antara lain Lapangan Banteng Utara dan Barat, Jalan Pejambon, kawasan Gereja Imanuel, Tugu Tani (putar balik), hingga Merdeka Selatan.
Rute ini menggambarkan tekad kuat dari para pensiunan untuk memperjuangkan hak mereka secara terbuka dan damai. Di sepanjang perjalanan, para peserta membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah serta publik luas.
Reaksi Organisasi dan Serikat Pekerja
Hingga berita ini diterbitkan, Jhoni Victor selaku koordinator aksi dari Pensiunan Pegawai Pertamina belum dapat memberikan pernyataan resmi. Namun, dari pihak Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ari Gumilar menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait keikutsertaan organisasi-organisasi pensiunan Pertamina dalam aksi tersebut.
Empat organisasi yang dimaksud antara lain HIMPANA, OP3, FKPPB, dan SPKP. Ketidakterlibatan mereka menunjukkan bahwa tidak semua lini pensiunan Pertamina turut ambil bagian dalam aksi yang digelar hari ini.
Dukungan dan Respons dari DPR
Aksi ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI. Rekomendasi yang disampaikan untuk membatalkan keputusan direksi PT Pos Indonesia menandakan bahwa isu ini bukan hanya keluhan biasa, melainkan telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Kehadiran DPR sebagai pihak yang turut menilai dan menanggapi kebijakan BUMN menunjukkan bahwa permasalahan pensiunan kini telah masuk ke dalam diskursus publik yang lebih luas.
Cermin Krisis Kepercayaan Terhadap Kementerian BUMN
Di balik aksi ini, terdapat pesan penting yang ingin disampaikan: menurunnya kepercayaan para pensiunan terhadap kepemimpinan di Kementerian BUMN. Kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada mereka serta pengelolaan dana pensiun yang dinilai tidak transparan membuat keresahan makin meluas.
Aliansi Perjuangan Pensiunan Pos Indonesia yang turut menginisiasi aksi hari ini menjadi simbol bahwa suara-suara dari masa lalu BUMN masih ingin didengar. Mereka menuntut bukan hanya keadilan finansial, tapi juga perbaikan sistemik dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
Harapan untuk Dialog Terbuka
Para peserta berharap bahwa aksi ini dapat menjadi pintu pembuka bagi dialog yang lebih terbuka dan solutif antara pemerintah, manajemen BUMN, serta para pensiunan. Tanpa adanya penyelesaian yang konkret, konflik ini dikhawatirkan akan terus membayangi kredibilitas dan stabilitas internal perusahaan-perusahaan negara.
Melalui aksi damai yang mereka lakukan hari ini, para pensiunan tidak hanya menagih hak, tetapi juga menyuarakan harapan. Harapan agar BUMN tak melupakan jasa-jasa mereka, dan agar sistem yang ada saat ini mampu memberikan keadilan bagi semua generasi pekerja.
