JAKARTA - Penempatan puluhan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan BUMN mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan sinergi antar-lembaga. Hingga pertengahan Juli 2025, terdapat 30 wamen aktif yang kini menjalankan peran ganda di lingkup eksekutif dan korporasi negara.

Kebijakan ini bukan hal baru, namun belakangan kembali mencuat ke ruang publik seiring dengan penunjukan resmi lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing BUMN. Praktik ini disebut sebagai bentuk penugasan, bukan pengangkatan biasa, yang memberi warna baru dalam kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan dunia usaha milik negara.

Namun demikian, praktik ini turut menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya soal urgensi dan efektivitas dalam menjalankan dua peran sekaligus. Bagi sebagian pihak, ini merupakan peluang mempererat koordinasi dan efisiensi antar-lembaga. Sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah peran tersebut dapat dilakukan secara optimal dalam waktu yang bersamaan.

Secara hukum, rangkap jabatan antara posisi wakil menteri dan komisaris BUMN tidak melanggar aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019 yang secara eksplisit hanya melarang rangkap jabatan bagi menteri, bukan wakilnya.

Artinya, secara legal, penunjukan tersebut sah-sah saja. Namun dalam praktiknya, tantangan efektivitas dan persepsi publik tetap menjadi perhatian penting. Perdebatan yang muncul lebih banyak berkisar pada pertimbangan etika dan efisiensi pemerintahan ketimbang persoalan hukum.

Sejumlah figur publik dari berbagai latar belakang kini mengisi posisi strategis di tubuh BUMN. Penempatan ini dinilai mencerminkan keberagaman keahlian dan latar belakang yang dibutuhkan oleh perusahaan pelat merah dalam menjawab tantangan industri saat ini.

Misalnya, Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis Indonesia yang kini menjabat sebagai Wamenpora, ditunjuk menjadi Komisaris PLN Energi Primer Indonesia. Sementara Giring Ganesha, mantan vokalis grup musik Nidji dan kini menjabat Wamen Kebudayaan, diangkat sebagai Komisaris GMF AeroAsia. Di bidang energi, Stella Christie, Wamendiktisaintek, kini menjabat sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE).

Berikut daftar lengkap 30 wakil menteri yang saat ini mengemban tugas ganda sebagai komisaris di BUMN:

Fenomena ini menyisakan ruang bagi publik untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan, terutama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor BUMN. Banyak pihak menilai bahwa keterlibatan para wakil menteri dalam posisi komisaris bukan sekadar pembagian peran, tetapi bisa menjadi jembatan kebijakan yang mempercepat pencapaian target korporasi.

Namun demikian, peran ganda ini juga menuntut komitmen tinggi dari para pejabat yang menjabat, agar tanggung jawab di kedua posisi dapat dijalankan secara optimal dan profesional.

Kehadiran para wamen sebagai komisaris diharapkan mampu meningkatkan koordinasi strategis, memperkuat tata kelola perusahaan, dan membawa perspektif baru dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Alih-alih melihatnya sebagai konflik kepentingan, banyak kalangan mendorong agar kebijakan ini dapat dikelola secara terbuka, dengan kinerja yang terukur dan transparan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat secara luas.