JAKARTA - Kesadaran kolektif untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor strategis seperti pertambangan dan kehutanan terus tumbuh. Hal ini terlihat jelas dalam forum Rapat Koordinasi Gubernur yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai wadah strategis bagi para kepala daerah penghasil sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat posisi fiskal mereka.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menjadi salah satu tokoh penting yang menunjukkan komitmennya terhadap agenda ini. Dalam rapat yang mengusung tema penguatan sinergi pengelolaan SDA untuk mendorong Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil dan transparan, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah guna memperjuangkan hak fiskal secara bersama.

Sumber Daya Besar, Manfaat Belum Maksimal

Kalimantan Barat dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan SDA yang besar, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan. Meski demikian, nilai ekonomi yang diperoleh daerah dari hasil kekayaan tersebut masih belum optimal. Ria Norsan menyoroti bahwa dana transfer dari pusat, khususnya dalam bentuk DBH, belum mencerminkan potensi yang sebenarnya.

"Kami dari Kalimantan Barat sangat mendukung upaya sinergi ini. Kami ingin mendorong transparansi dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan dan kehutanan, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya," ujar Ria Norsan usai kegiatan.

Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang adil dan akuntabel dalam sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal namun belum secara proporsional memberikan dampak fiskal yang setara.

Membangun Tekanan Positif lewat Suara Bersama

Forum koordinasi yang berlangsung bukan hanya sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai panggung strategis untuk menyatukan suara kepala daerah dalam memperjuangkan hak-hak fiskal di tingkat nasional. Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa tekanan kolektif dari berbagai daerah penghasil SDA akan jauh lebih efektif dalam mendorong evaluasi kebijakan dari pusat.

"Melalui sinergi seperti ini, kita bisa satu suara dalam memperjuangkan hak daerah. Kita tidak bicara ego sektoral, tapi bicara masa depan masyarakat daerah penghasil," tegasnya.

Dengan sinergi yang terbangun, daerah-daerah penghasil dapat menghindari pendekatan individual yang selama ini kerap tidak efektif dalam memengaruhi kebijakan nasional.

Revisi Formula Dana Bagi Hasil Jadi Sorotan Utama

Salah satu pokok diskusi utama dalam forum ini adalah perlunya meninjau ulang rumus perhitungan DBH dari sektor pertambangan dan kehutanan. Banyak kepala daerah, termasuk Ria Norsan, mengangkat isu ketidakseimbangan antara beban dampak lingkungan yang ditanggung daerah dengan nilai transfer yang diterima.

Contohnya, meskipun Kalimantan Barat dan sejumlah provinsi lainnya menjadi lokasi utama kegiatan pertambangan dan pembalakan hutan, dana kompensasi yang diperoleh belum memadai untuk memperbaiki kerusakan lingkungan atau membiayai infrastruktur dasar.

Menurut Ria Norsan, ke depan harus ada mekanisme baru yang tidak hanya memberi porsi lebih besar kepada daerah, tapi juga memberikan dana tambahan untuk upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai tanpa mengorbankan ekosistem lokal.

Pentingnya Transparansi dan Teknologi

Lebih lanjut, forum ini juga menyinggung isu transparansi data produksi SDA. Ketimpangan informasi antara pusat dan daerah kerap menyulitkan proses validasi terhadap volume produksi maupun transaksi, yang pada akhirnya membuka celah terjadinya kebocoran penerimaan negara maupun daerah.

“Kita ingin pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Data produksi tambang dan hasil hutan harus transparan, agar perhitungannya bisa valid dan DBH-nya akurat,” ungkap Ria Norsan.

Salah satu usulan konkret adalah pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan hasil produksi serta sistem pelacakan transaksi, yang bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas.

Membangun Dasar Ekonomi yang Mandiri

Langkah Kalimantan Barat dalam berpartisipasi aktif dalam forum lintas daerah ini menandai perubahan pendekatan menuju pembangunan ekonomi daerah yang lebih mandiri. Harapannya, melalui penguatan kapasitas fiskal berbasis SDA, ketergantungan terhadap dana pusat dapat secara perlahan dikurangi.

Meski demikian, Norsan menyadari bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, hasil diskusi dalam rakor ini diharapkan dapat dilanjutkan dalam forum nasional seperti Rakornas atau pembahasan APBN.

Dengan begitu, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspirasi daerah penghasil SDA, dan menyusun kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.

Sinergi Menuju Masa Depan yang Lebih Adil

Rapat koordinasi di Balikpapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif memperjuangkan keadilan fiskal di sektor pertambangan dan kehutanan. Semangat sinergi yang dibawa oleh para gubernur, termasuk Ria Norsan, memperlihatkan bahwa arah pembangunan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bukan sekadar wacana, melainkan sebuah proses nyata yang terus diperjuangkan.

Pada akhirnya, kehadiran Kalimantan Barat dalam forum ini mencerminkan dedikasi untuk memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan nasional, tetapi juga sumber kemakmuran bagi masyarakat di daerah-daerah penghasil.

Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, potensi besar sektor pertambangan dan kehutanan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun fondasi fiskal daerah yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.