JAKARTA - Transformasi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) tak lagi bertumpu pada kekayaan tambang. Kini, Bank Indonesia melalui kantor perwakilannya di provinsi tersebut aktif mendorong langkah strategis ke arah pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada energi terbarukan dan investasi sektor non-tambang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Budi Widihartanto, menyatakan bahwa upaya menggeser tumpuan ekonomi Kaltim dari sektor tambang menuju struktur yang lebih beragam. Hal itu ditandai dengan pembentukan Tim Transformasi Ekonomi berdasarkan surat keputusan Gubernur Kaltim, serta telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Budi menekankan pentingnya target ambisius yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 70 persen pada tahun 2030. Target ini diyakini sebagai pijakan penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan.
"Kaltim tidak dapat terus-menerus bergantung pada komoditas tambang seperti batu bara. Melalui RPJMD, keberadaan tim, dan target EBT, transformasi tengah dibangun secara struktural dan menyeluruh," ujar Budi dalam forum Temu Media yang digelar KPw BI Kaltim pada 1 Juli 2025.
Langkah konkret penguatan arah baru ini terlihat melalui peluncuran program Regional Investor Relations Unit (RIRU). Inisiatif bersama antara BI Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Pemerintah Provinsi Kaltim ini ditujukan untuk memperluas investasi di sektor non-ekstraktif.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam agenda transformasi ini meliputi energi terbarukan, hilirisasi industri, pariwisata, pertanian, dan maritim. Kelima sektor ini dipilih karena potensinya dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal.
Fokus Lima Sektor Non-Tambang
Pertama, sektor energi terbarukan menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Kaltim memfokuskan pengembangannya pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBio). Upaya ini diarahkan untuk mendekati target EBT 70 persen dalam lima tahun ke depan.
Kedua, hilirisasi industri juga masuk dalam prioritas transformasi. Potensi pengolahan sumber daya alam terbarukan seperti kelapa sawit, kakao, dan karet akan dimanfaatkan untuk membangun industri bernilai tambah dan memperkuat daya saing produk lokal.
Ketiga, sektor pariwisata dianggap memiliki prospek sebagai penyangga baru perekonomian daerah. Daya tarik wisata alam dan budaya khas Kaltim dikembangkan dengan dukungan infrastruktur serta fasilitas perhotelan untuk menjawab kebutuhan wisatawan.
Keempat, pertanian menjadi bagian integral dari transformasi. Investasi diarahkan pada komoditas unggulan seperti kakao dan pemrosesan hasil pertanian menjadi produk bernilai jual tinggi. Di samping itu, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus digencarkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Kelima, sektor maritim yang mencakup perikanan, pelabuhan, dan logistik laut menjadi titik tumpu baru dengan potensi wilayah perikanan tangkap seluas 2 juta hektare lebih.
Menurut Budi, kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha menjadi penentu keberhasilan dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. “Melalui sinergi antara pemerintah, BI, dan sektor swasta, Kaltim berupaya mewujudkan ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Dorongan Pembiayaan dan Digitalisasi UMKM
Lebih lanjut, Asisten Direktur BI Kaltim sekaligus Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Iwan Kurniawan, menyoroti peran BI dalam mendukung sektor pertanian melalui pendekatan pembiayaan dan kebijakan moneter.
Dukungan itu mencakup penurunan giro wajib minimum (GWM) oleh BI hingga 4 sampai 5 persen yang memberi ruang likuiditas tambahan bagi bank untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Selain itu, hadir program lokal seperti Bima Etam, yang bekerja sama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperluas akses pembiayaan bagi petani dan pelaku UMKM pertanian.
Tak hanya itu, BI juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan platform UMKM seperti Kios Sigap, serta digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS. Kegiatan promosi seperti forum Kaltim Paradise of The East pun terus dioptimalkan untuk memperluas pasar dan potensi ekspor UMKM.
"Transformasi ekonomi juga diwujudkan melalui pengembangan platform usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti Kios Sigap dan digitalisasi transaksi melalui QRIS. Forum ekonomi dan investor seperti Kaltim Paradise of The East untuk meningkatkan skala dan daya saing UMKM, termasuk membantu ekspor lokal," kata Iwan.
Literasi keuangan digital juga menjadi perhatian, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan dalam edukasi keuangan untuk memperluas inklusi serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan finansial.
Tiga Tantangan Besar Transformasi Ekonomi
Namun demikian, upaya besar ini tidak lepas dari tantangan. Iwan menyebut ada tiga kendala utama yang harus diatasi agar transformasi ekonomi daerah berjalan optimal.
Pertama, pencapaian target EBT 70 persen pada 2030 menuntut percepatan regulasi, penyediaan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan di semua level pemerintahan. Potensi energi hijau Kaltim memang besar, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan.
Kedua, proses hilirisasi tambang, khususnya batu bara, masih menghadapi hambatan besar akibat keterbatasan teknologi dan kebutuhan pembiayaan yang besar, termasuk kesiapan infrastruktur dasar.
Ketiga, di sektor pertanian, efektivitas pembiayaan dan adopsi teknologi sangat tergantung pada kesiapan petani serta dukungan dari sistem keuangan nasional. “Karena ketidaksiapan pola pertanian lokal dan kurangnya literasi keuangan dapat menghambat peningkatan produktivitas dan modernisasi di sektor ini,” tegas Iwan.
