JAKARTA - Komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menata wilayahnya sebagai destinasi wisata unggulan kembali ditunjukkan melalui langkah strategis di sektor logistik. Salah satu upaya penting yang tengah diambil adalah pemindahan aktivitas logistik dari Pelabuhan Tanjungpandan ke Pelabuhan Tanjung Batu.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pelabuhan, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan Tanjungpandan agar lebih ramah wisatawan dan sesuai dengan visi pengembangan wilayah.

“Pelabuhan yang direncanakan untuk dipindahkan adalah Pelabuhan Tanjungpandan yang saat ini dikelola oleh PT Pelindo,” kata Bupati Belitung, Djoni Alamsyah.

Pemindahan ini diharapkan dapat memisahkan antara aktivitas logistik yang bersifat industri dan fungsi kawasan kota sebagai tujuan pariwisata. Dengan demikian, ruang kota menjadi lebih tertata dan mobilitas masyarakat pun tidak terganggu aktivitas bongkar muat barang.

Dorongan Investasi dan Infrastruktur

Sejalan dengan pembenahan di sektor logistik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus mendorong percepatan pembangunan melalui penguatan kerja sama investasi, salah satunya dengan mendatangkan investor dari Tiongkok.

Gubernur Babel, Hidayat Arsani, menyebutkan rencana pembangunan dua megaproyek infrastruktur yang diinisiasi bersama investor asal Tiongkok sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

"Besok kami akan membawa Mr. Yu ke Belinyu untuk melihat langsung lokasi pembangunan megaproyek yang akan dibangun Mr. Yu untuk dijadikan seperti Batam," ujar Hidayat Arsani.

Kedatangan investor ini diyakini akan menjadi motor penggerak pembangunan kawasan industri dan pelabuhan yang lebih modern, sekaligus membuka peluang kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Penguatan Perlindungan PMI

Sementara itu, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi ketenagakerjaan di Babel juga terus ditingkatkan. Dalam rapat koordinasi khusus penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Babel, Kemenko Polhukam RI mengungkapkan bahwa provinsi ini termasuk dalam tiga besar wilayah dengan jumlah kasus PMI bermasalah di luar negeri.

Mohammad Kurniadi Koba, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam menyampaikan harapan besar agar persoalan ini segera tertangani dengan lebih terstruktur dan sistematis.

"Kita berharap setelah rakor ini tidak ada lagi PMI asal Kepulauan Babel bermasalah di luar negeri," katanya.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat pun terus diperkuat, termasuk dari sisi perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

Edukasi Masyarakat Soal Identitas Digital

Langkah antisipatif juga diambil oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengimbau masyarakat agar mewaspadai upaya penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut.

Penipuan ini dilakukan dengan modus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kepala Disdukcapil Bangka Selatan, Benny Supratama, menyebutkan pihaknya sudah menerima sejumlah aduan dari masyarakat.

“Kami minta masyarakat lebih berhati-hati dan memastikan segala urusan administrasi kependudukan hanya dilakukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Imbauan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar tidak menjadi korban penyalahgunaan data dan informasi pribadi.

Dinamika Kepemimpinan Tetap Kondusif

Dalam konteks pemerintahan daerah, hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur juga menjadi perhatian publik. Gubernur Hidayat Arsani menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Hellyana terkait hubungan yang dirasa renggang di antara keduanya.

Gubernur memastikan bahwa seluruh mekanisme kerja pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan tugas-tugas negara harus selalu berlandaskan pada regulasi dan koordinasi yang jelas.

“Intinya ikut aturan saja karena semua ada aturan. Wagub juga ada atasan. Semua hal yang dilakukan terkait tugas negara harus izin gubernur,” ujar Hidayat Arsani.

Pernyataan ini menegaskan bahwa fungsi koordinasi tetap berjalan baik demi menjaga stabilitas pemerintahan provinsi.

Pemanasan Mesin Politik Pilkada

Di sisi politik, DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Maulan Aklil (Molen) dan Zeki Yamani dalam Pilkada Pangkalpinang 2025. Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi internal partai menjelang hari pemilihan yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025.

Ketua DPD Gerindra Babel, Erzaldi Rosman, menyampaikan bahwa seluruh kader partai telah siap menjalankan strategi pemenangan dan menjaga semangat solidaritas partai.

“Gerindra melaksanakan rapat koordinasi pemenangan pasangan Molen-Zeki sekaligus memanaskan mesin partai,” ungkapnya.

Langkah ini menunjukkan kesiapan partai dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan partisipatif di tingkat daerah.

Dengan dinamika pembangunan yang aktif, mulai dari penguatan infrastruktur logistik, upaya menarik investasi asing, hingga penguatan sistem perlindungan sosial dan pemerintahan yang responsif, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menegaskan posisinya sebagai wilayah yang strategis dan terus berkembang di Indonesia. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjawab tantangan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.