JAKARTA - Upaya menghadirkan manfaat nyata bagi negara kembali ditegaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengajukan usulan anggaran tahun 2026 sebesar Rp604 miliar. Namun, lebih dari sekadar angka, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa alokasi tersebut bukan beban, melainkan bagian dari strategi untuk menghasilkan kontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui peningkatan kinerja perusahaan pelat merah.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Kementerian BUMN terus berupaya menjadi institusi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan nilai tambah langsung bagi keuangan negara melalui optimalisasi performa BUMN, khususnya lewat entitas khusus Danantara yang kini menjadi bagian penting dalam transformasi sektor tersebut. "Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta.
Pernyataan ini mencerminkan pandangan jangka panjang pemerintah dalam memperkuat peran BUMN sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Anggaran yang diajukan, menurut Erick, bukan hanya untuk operasional semata, melainkan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan efektivitas kinerja di lingkungan BUMN.
Komitmen Tata Kelola dan Efisiensi
Sebagai bagian dari strategi besar, Kementerian BUMN bersama Danantara akan terus fokus pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan efisiensi pengelolaan. Prinsip good corporate governance (GCG) dianggap sebagai kunci untuk menjaga kesinambungan performa dan memperbesar peluang kontribusi ke kas negara.
“Hal ini bertujuan menjaga performa operasional Danantara ke depan,” lanjut Erick, menggarisbawahi pentingnya peran regulator dalam mendorong transformasi yang berkelanjutan di sektor BUMN.
Selain mendampingi Danantara sebagai entitas strategis, Kementerian BUMN juga mengambil peran aktif dalam bernegosiasi langsung dengan pemerintah terkait sejumlah program penugasan. Salah satunya adalah inisiatif yang menjangkau wilayah perdesaan, sebagai bentuk upaya konkret menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Sinergi dengan Kementerian Keuangan pun menjadi bagian dari strategi memperkuat peran BUMN dalam mendukung kebijakan pemerintah. Salah satu pencapaian penting adalah kolaborasi dalam penyesuaian skema subsidi dan kompensasi, yang sebelumnya diterapkan selama dua tahun dan kini menjadi enam bulan.
Langkah ini menjadi bentuk efisiensi anggaran negara sekaligus memperkuat fleksibilitas BUMN dalam menjalankan peran strategisnya.
“Bersama Kementerian Keuangan telah berhasil menjalin kolaborasi dalam penugasan pemerintah, salah satunya subsidi kompensasi sebelumnya dua tahun menjadi enam bulan,” jelas Erick, menggambarkan efektivitas pendekatan kolaboratif antar-lembaga.
Menjaga Masa Depan Melalui Penugasan Strategis
Kementerian BUMN juga mengambil tanggung jawab lebih besar dalam hal pengawasan atas penugasan yang diberikan pemerintah kepada BUMN. Penugasan ini mencakup beragam aspek, termasuk penghapusan buku dan penghapusan tagih, yang semuanya ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan memperkuat fondasi finansial BUMN.
Erick menambahkan bahwa langkah-langkah seperti restrukturisasi melalui Danantara juga akan mendapatkan dukungan penuh dari kementeriannya. Semua upaya ini dimaksudkan untuk memastikan BUMN tetap adaptif, kompetitif, dan siap menjawab tantangan di masa depan. "Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ucap Erick menambahkan.
Visi BUMN sebagai Agen Pertumbuhan
Gambaran yang disampaikan Menteri Erick mencerminkan visi jangka panjang Kementerian BUMN untuk menjadikan seluruh BUMN sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus tidak lagi hanya pada profit, tetapi juga keberlanjutan, kontribusi terhadap negara, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika global.
Dalam konteks ini, Danantara menjadi instrumen penting yang tidak hanya mempercepat transformasi internal, tapi juga memperluas dampak BUMN secara nasional. Lewat penguatan peran regulator, pendampingan program, hingga penyusunan strategi bersama lintas kementerian, Kementerian BUMN menegaskan perannya sebagai mitra pembangunan yang andal.
Tak Sekadar Anggaran, Tapi Investasi Jangka Panjang
Dengan pendekatan tersebut, anggaran Rp604 miliar yang diusulkan untuk tahun 2026 tidak dipandang sebagai pengeluaran semata. Justru, ini merupakan investasi jangka panjang untuk mendorong transformasi dan akselerasi kinerja perusahaan milik negara agar semakin mandiri, kompetitif, dan kontributif.
Lewat penguatan struktur pengawasan, efisiensi penugasan, hingga peningkatan tata kelola perusahaan, Kementerian BUMN bertekad memperbesar potensi dividen yang disetorkan ke negara, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dianggarkan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas.
