JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) semakin gencar mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah sukses menggelar program pemutihan bertajuk “Tak Diskon Maka Tak Sayang” yang berakhir beberapa waktu lalu, upaya kini difokuskan pada penertiban pajak dan penguatan edukasi kepada para wajib pajak.
Program pemutihan yang berlangsung sejak memberikan kesempatan emas bagi masyarakat yang selama ini lupa atau belum sempat membayar pajak kendaraannya. Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang, Chairunnisa, mengungkapkan bahwa animo warga sangat tinggi selama masa pemutihan tersebut. Setiap hari, pelayanan kepada wajib pajak mampu menjangkau hingga tiga ribu orang.
Keberhasilan program pemutihan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat memanfaatkan kesempatan agar tidak terbebani denda dan sanksi administrasi. Namun, Chairunnisa menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak boleh hanya muncul saat ada program seperti pemutihan. Oleh sebab itu, langkah strategis berikutnya adalah penertiban dan edukasi yang digelar secara berkelanjutan.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Bapenda Jawa Tengah bersama tim Samsat aktif turun langsung ke lapangan menyambangi kecamatan, sekolah, serta perusahaan untuk memberikan layanan dan penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan tertib berlalu lintas. Pendekatan langsung ini diyakini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara berkesinambungan.
Dalam kegiatan operasi kepatuhan yang berlangsung di kawasan Benteng Fort Willem II, Kabupaten Semarang, ditemukan sebanyak 83 kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan kelengkapan dan pajak. Dari jumlah tersebut, 17 pemilik kendaraan memanfaatkan kesempatan dengan melakukan pembayaran pajak di tempat, sehingga berhasil mengumpulkan pendapatan pajak sebesar Rp5,15 juta secara langsung.
Chairunnisa menambahkan bahwa penertiban ini bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pendorong budaya taat pajak di kalangan pengguna kendaraan bermotor. Dengan cara tersebut, diharapkan proses pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang bergantung pada pendapatan daerah dari pajak kendaraan bisa berjalan lebih baik dan merata.
Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat membayar pajak, karena pajak kendaraan bermotor sangat berperan dalam mendukung program pembangunan daerah. Pajak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memajukan infrastruktur, meningkatkan layanan transportasi, serta kegiatan sosial lainnya demi kemajuan Jawa Tengah.
Selain penertiban, aspek pelayanan pun berarti mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat merasa nyaman dan terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak. Pelayanan prima di berbagai titik Samsat dan kegiatan jemput bola ke lingkungan masyarakat, sekolah, maupun perusahaan diharapkan mampu menarik lebih banyak wajib pajak untuk disiplin melakukan pembayaran.
Langkah-langkah progresif ini juga mencerminkan semangat Jawa Tengah dalam membangun kesadaran pajak dengan cara humanis dan edukatif. Tidak hanya mengandalkan tindakan penindakan semata, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga warga mau mengerti bahwa pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari kontribusi dalam pembangunan daerah.
Melihat respon positif dari berbagai pihak, Chairunnisa optimis bahwa penertiban seperti ini dapat menjadi momentum untuk menggalakkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya tertib lalu lintas dan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Dari rangkaian kegiatan ini terlihat jelas bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pendekatan yang humanis, edukatif, dan sistematis diyakini akan memberi dampak positif dalam jangka panjang terhadap budaya patuh pajak di Jawa Tengah.
Secara keseluruhan, penerapan program pemutihan yang diikuti penertiban pajak secara menyeluruh menjadi langkah strategis yang memberikan manfaat ganda; membantu masyarakat memperbaiki status administratif kendaraan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Inisiatif ini juga menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat dapat berjalan efektif untuk membangun tata kelola pajak yang baik.
Dengan semangat baru dan kerja keras bersama, Jawa Tengah terus memperlihatkan langkah positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penguatan edukasi dan pelayanan yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga semangat masyarakat agar selalu taat pajak, sehingga manfaat pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
