JAKARTA - Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hunian di desa melalui sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Kolaborasi ini diyakini menjadi kunci sukses mencapai target ambisius Program 3 Juta Rumah, khususnya bagi masyarakat perdesaan yang membutuhkan rumah layak huni.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dari Kementerian Desa dan PDT sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan renovasi rumah di desa. Menurutnya, sinergi antar kementerian ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan hunian yang nyaman dan aman.
“Adanya dukungan dari Kementerian Desa dan PDT Dalam Program 3 Juta Rumah (membangun dan merenovasi) merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antar Kementerian untuk mensejahterakan rakyat dengan menyediakan hunian layak bagi masyarakat di desa,” ujar Maruarar.
Dalam pertemuan bertema “Aksi dan Kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal”, kedua menteri berbagi berbagai program dan kebijakan yang menjadi solusi nyata bagi tantangan perumahan di desa. Data rumah yang memerlukan bantuan pemerintah pun menjadi fokus diskusi, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak maksimal.
Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Irjen Kementerian PKP, Heri Jerman; Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran; serta Sekjen Kemendes PDT dan pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Kemendes PDT.
Menteri PKP kembali menegaskan kesiapannya untuk bersinergi dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Ahmad Riza Patria. “Kami akan bekerja bersama untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah, khususnya dengan pembangunan rumah layak huni di daerah pedesaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PBG) gratis, dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Hal ini diyakini mendorong masyarakat untuk memiliki rumah sendiri dan naik kelas menjadi masyarakat kelas menengah baru.
“Dukungan alokasi dana Rp130 triliun untuk KUR Perumahan adalah wujud nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat. Kami ingin masyarakat desa naik kelas dengan rumah layak dan mudah dijangkau,” tambah Menteri Maruarar.
Menteri Yandri Susanto juga memberikan gambaran tentang capaian Kementerian Desa dan PDT dalam program perumahan. “Kami sudah berhasil merenovasi 25.000 rumah tidak layak huni. Dengan MoU yang akan segera diteken dengan Kementerian PKP, proses pengentasan rumah tidak layak huni ini bisa lebih cepat dan lebih luas jangkauannya,” jelasnya.
Yandri menambahkan, tantangan perumahan di desa sangat kompleks mengingat Indonesia memiliki sekitar 75.265 desa. Oleh karena itu, pendataan akurat terkait kondisi rumah sangat penting agar bantuan bisa disalurkan secara tepat dan efektif.
“Kami ingin memastikan setiap rumah di desa memenuhi standar layak huni. Melalui kolaborasi ini, kami optimis dapat mewujudkan desa yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kemendes PDT menjadi pilar penting untuk memperkuat pembangunan perumahan desa. Program 3 Juta Rumah yang inklusif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
