JAKARTA - Raja Ampat, sebuah wilayah di Papua Barat yang tersohor akan kekayaan lautnya, kini menjadi titik penting dalam diskursus pembangunan desa berbasis sumber daya alam, terutama sejak kehadiran aktivitas pertambangan nikel. Di tengah geliat pembangunan nasional yang mengandalkan desa sebagai ujung tombak kemajuan, keberadaan tambang nikel di kawasan ini membawa berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dicermati lebih dalam.

Desa menjadi elemen penting dalam peta pembangunan berkelanjutan. Seiring diberlakukannya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), banyak desa di Indonesia mulai menunjukkan penguatan tata kelola lokal. Pendekatan pembangunan berbasis desa telah menjadi sarana strategis untuk mencapai target SDG's, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga pelestarian ekosistem daratan. Namun, kekayaan alam yang melimpah di desa seperti yang terlihat di Raja Ampat juga menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya.

Sosiologi pedesaan dan studi agraria membantu memahami dinamika pembangunan desa dalam konteks pertambangan. Relasi antara pemanfaatan tanah, penguasaan sumber daya, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat menjadi aspek penting dalam melihat bagaimana kegiatan tambang bisa mengubah wajah sosial dan ekologis suatu wilayah.

Di Raja Ampat, aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh perusahaan besar ternyata berdampak terhadap masyarakat adat setempat. Sumber daya yang semula menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat yang dimanfaatkan untuk bertani, berburu, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam berubah fungsi menjadi wilayah konsesi tambang. Perubahan ini berdampak langsung terhadap struktur sosial dan lingkungan yang selama ini terjaga turun-temurun.

Transformasi fungsi lahan ini tidak jarang menimbulkan ketegangan, baik antara warga dengan pemerintah maupun antarwarga sendiri. Ketika tanah sebagai sumber kehidupan beralih fungsi, yang terjadi bukan sekadar gangguan terhadap alam, tetapi juga guncangan pada tatanan sosial yang telah terbangun dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, pendekatan agraria modern menjadi penting. Sebagaimana dipaparkan oleh Krismantoro (2024), agraria bukan sekadar tentang pembagian ulang kepemilikan tanah. Lebih dari itu, agraria menyangkut pengaturan seluruh relasi sosial dan struktur penguasaan terhadap berbagai sumber daya, termasuk mineral seperti nikel. Pendekatan menyeluruh ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana pembangunan yang bersifat ekstraktif dapat memengaruhi keseimbangan antara kemajuan dan kearifan lokal.

Pertambangan nikel sejatinya dapat menjadi peluang bagi desa, selama dikelola secara adil, inklusif, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal. Namun, tanpa pengaturan yang berpihak pada keseimbangan sosial dan ekologis, pertambangan dapat mengakibatkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan mereka. Karena itu, pembangunan yang terjadi di wilayah seperti Raja Ampat harus mampu menjawab kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun hak-hak masyarakat adat.

Untuk memahami lebih dalam dinamika ini, studi agraria dengan pendekatan historis dan politik menjadi relevan. Sejarah penguasaan tanah dan perubahan kebijakan pemerintah memainkan peran besar dalam pembentukan pola pemanfaatan sumber daya saat ini. Ketika kekuasaan atas tanah dan legalitas eksploitasi berada di tangan perusahaan besar, muncul ketimpangan yang mengganggu harmoni antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Konflik yang muncul bukan hanya antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga dalam relasi antara komunitas itu sendiri. Ketika sumber daya menjadi semakin terbatas dan dikuasai pihak luar, warga lokal menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang dapat melemahkan struktur sosial mereka.

Selain itu, ketimpangan dalam akses dan kepemilikan tanah memperbesar jurang sosial. Tanpa perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat, pembangunan akan cenderung berpihak pada kelompok pemilik modal, bukan pada rakyat kecil yang selama ini hidup dari tanah dan hutan mereka. Oleh sebab itu, pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertambangan tidak menjadi beban, melainkan berkah bagi desa.

Raja Ampat bukan hanya simbol keindahan laut Indonesia, tetapi juga representasi dari bagaimana kekayaan alam dapat menjadi tumpuan pembangunan jika dikelola secara bijak. Di balik potensi nikel yang besar, tersimpan harapan bahwa wilayah ini dapat menjadi contoh bagaimana desa, pemerintah, dan industri bisa bersinergi membangun masa depan yang seimbang.

Keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, antara kepentingan industri dan hak-hak masyarakat lokal, serta antara modernisasi dan kearifan tradisional, menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pertambangan nikel di wilayah adat seperti Raja Ampat. Jika keberpihakan terhadap masyarakat lokal bisa dijadikan landasan utama, maka nikel tidak hanya membawa hasil tambang, tetapi juga harapan baru untuk kemajuan desa.