JAKARTA - Di tengah geliat pembangunan di berbagai daerah, akses transportasi publik di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dinilai masih tertinggal. Khususnya bagi para pelajar, tidak adanya layanan bus sekolah serta minimnya angkutan umum menjadi sorotan sejumlah pihak. Situasi ini mencerminkan perlunya kebijakan serius dan terarah dari pemerintah daerah dan provinsi.
Kondisi itu mencuat dalam diskusi terbuka di Rumah Peradaban MEP Jombang yang menghadirkan dua narasumber yakni Muhammad As’ad, dosen UNHASY sekaligus kandidat PhD di Leiden University Belanda, serta Yusron Aminulloh, Founder Rumah Peradaban MEP. Keduanya mengungkapkan keprihatinan terhadap belum adanya tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam merespons kebutuhan dasar transportasi, terutama untuk para pelajar. "Bisa anggarkan Rp17 miliar untuk beli tanah sekolah rakyat yang siswanya tidak sampai seribu, tapi mengabaikan ratusan ribu pelajar tanpa transportasi publik adalah menggugah rasa ketidakadilan," ungkap mereka dalam diskusi tersebut.
Yusron secara gamblang mempertanyakan arah kebijakan Pemkab Jombang. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan sikap yang tegas dalam menyediakan sarana transportasi pelajar. Setiap hari, siswa harus antre panjang menggunakan motor dan mobil, sementara di kota-kota lain sudah banyak yang mulai menata transportasi pelajar dan umum. “Sampai hari ini, kita masih menunggu statemen Pemkab Jombang. Kemana arah kebijakan transportasi pelajar. Apa tetap dibiarkan seperti sekarang? Antri panjang motor dan mobil tiap hari tanpa ada fasilitas dari pemkab,” tegas Yusron.
Minimnya Fasilitas Transportasi Publik
Lebih dari sekadar kebutuhan pelajar, sistem transportasi publik di Jombang secara umum juga belum memadai. Hal ini berdampak pada lambatnya pergerakan ekonomi lokal. Padahal, keberadaan transportasi yang layak seringkali menjadi indikator kemajuan sebuah daerah. "Jombang adalah kabupaten strategis di Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Namun, hingga saat ini, sistem transportasi publik di Jombang masih sangat terbatas dan belum memadai," kata Muhammad As’ad.
Menurut As’ad, masyarakat Jombang hanya mengandalkan angkutan desa yang kondisinya jauh dari ideal. Kendaraan tersebut tidak bisa mengakomodasi kebutuhan mobilitas harian masyarakat, baik untuk keperluan kerja maupun pendidikan.
Sebagai pembanding, kota-kota lain di Jawa Timur telah memiliki layanan transportasi publik yang cukup mapan. Surabaya dengan layanan Wira-Wiri, serta program Trans Jatim yang diluncurkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menjadi bukti nyata komitmen daerah lain dalam membenahi transportasi. "Sayangnya, hingga kini layanan Trans Jatim belum menjangkau Jombang, padahal kebutuhan akan transportasi publik yang terjadwal, aman, dan terjangkau sangat dirasakan oleh masyarakat," sambung As’ad.
Lebih lanjut, ia mencontohkan bagaimana Kabupaten Tuban telah meluncurkan program bus sekolah gratis bernama “Si Mas Ganteng” yang terdiri dari puluhan armada. Program ini dinilai mampu memberikan akses pendidikan yang aman dan nyaman bagi pelajar di wilayah pedesaan.
Usulan dan Solusi Konkret
Dari diskusi tersebut, muncul gagasan agar Jombang memiliki program serupa seperti Trans Jombang. Program ini diharapkan dapat menjangkau berbagai kecamatan mulai dari Diwek, Wonosalam, Ploso, hingga Ngoro.
As’ad meyakini bahwa meskipun penyediaan transportasi publik mungkin tidak langsung memberikan keuntungan finansial, kebijakan tersebut penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin aksesibilitas dan keadilan sosial bagi masyarakatnya. "Meskipun secara finansial mungkin tidak menguntungkan dalam jangka pendek, namun penyediaan transportasi publik adalah kewajiban pemerintah dalam menjamin aksesibilitas, kesetaraan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar As’ad.
Sementara itu, Yusron yang juga CEO Saieda Greenview menyampaikan beberapa opsi praktis yang bisa dilakukan sambil menunggu alokasi anggaran yang memadai. "Sambil menunggu anggaran memadai, Pemkab Jombang bisa ATM (amati, tiru, modifikasi) langkah Pemkab Banyuwangi. Membayar angkutan umum sesuai tarifnya, dan saat pagi dan siang pelajar bisa naik gratis," jelas Yusron.
Dengan skema subsidi tersebut, keberadaan angkutan umum bisa tetap hidup dan sekaligus memberikan solusi transportasi bagi pelajar. Di luar jam sekolah, kendaraan tersebut tetap bisa beroperasi melayani masyarakat umum.
Yusron juga mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan pengadaan armada khusus pelajar secara bertahap. "Langkah ini diambil sambil menunggu dianggarkan beli 10 sampai 20 bis mini untuk pelajar. Karena kayaknya di Rancangan Anggaran 2026 belum ada," tutupnya.
Arah Kebijakan yang Diharapkan
Diskusi ini menggarisbawahi bahwa kebutuhan transportasi publik bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut keadilan dan hak dasar masyarakat. Kehadiran transportasi yang layak akan mendukung mobilitas, memperkuat akses pendidikan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Jombang sebagai wilayah strategis dengan banyak potensi, membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal ini. Kebijakan transportasi yang inklusif dan terencana akan menjadi pendorong utama kemajuan wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dengan adanya dorongan dari masyarakat sipil dan tokoh pendidikan, diharapkan Pemkab Jombang serta pemerintah provinsi bisa segera mengambil langkah nyata. Harapan besar tertuju pada inisiatif lokal yang inovatif dan dukungan dari program-program provinsi agar ketimpangan transportasi ini segera teratasi.
