JAKARTA - Upaya pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi wacana di Kabupaten Berau. Pemerintah setempat secara aktif memastikan bahwa infrastruktur menjangkau hingga pelosok, menjawab kebutuhan masyarakat yang berada jauh dari pusat kota. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun daerah secara adil dan berkelanjutan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang merata merupakan bagian dari visi dan misi besar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tidak ada wilayah yang diabaikan, baik di pusat kota maupun daerah kampung yang terpencil.
“Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Semua masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok kampung, berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak. Komitmen ini yang terus kami jaga bersama DPUPR dan perangkat daerah lainnya,” kata Sri Juniarsih Mas.
Pernyataan itu menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya menyasar lokasi strategis, tetapi juga diarahkan hingga ke titik-titik yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Pemerintah Kabupaten Berau menempatkan pemerataan sebagai prioritas penting, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Komitmen tersebut juga mendapatkan dukungan dari jajaran teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, sebagai garda terdepan dalam merealisasikan pembangunan fisik, aktif melakukan percepatan berbagai proyek di lapangan.
Sri Juniarsih juga mengapresiasi peran DPUPR dalam memastikan pembangunan berjalan menyeluruh dan berkeadilan. Ia berharap program-program yang berjalan dapat sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar.
Sementara itu, Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memang difokuskan untuk menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di perkotaan. Ini menjadi bagian dari langkah nyata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai lapisan dan lokasi.
“Pada dasarnya kami melaksanakan proyek itu mengingat asas kebermanfaatannya untuk masyarakat,” ujar Fendra.
Menurutnya, keberhasilan dalam pembangunan yang merata sangat tergantung pada kerja sama lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dibutuhkan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan dengan optimal.
Fendra mencontohkan proyek Jalan Poros Tanjung Redeb Batu Putih yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski bukan proyek yang langsung berada dalam kendali kabupaten, namun DPUPR Berau tetap aktif mendorong percepatan penyelesaiannya demi mendukung mobilitas masyarakat.
“Kami juga memaksimalkan proyek yang dibiayai APBN seperti pembangunan Jalan Batu Putih dari Dana Inpres,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Berau tidak bersifat eksklusif atau parsial. Justru sebaliknya, pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya untuk mendukung dan menyinergikan berbagai sumber pendanaan demi percepatan pembangunan.
Tak hanya soal jalan, peningkatan kualitas infrastruktur juga membawa dampak positif bagi aktivitas ekonomi warga. Banyak kampung di Berau yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk itu, infrastruktur jalan menjadi penunjang utama agar distribusi hasil panen tidak terkendala.
“Peningkatan akses jalan akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga di kampung-kampung,” ucap Fendra.
Ia menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur jalan penghubung antarkampung dan antarkecamatan menjadi prioritas DPUPR. Tujuannya untuk membuka konektivitas yang lebih baik antarwilayah serta mendukung mobilitas warga secara optimal.
“Kami terus melaksanakan peningkatan infrastruktur di wilayah luar perkotaan. Utamanya adalah interkoneksi antarwilayah, baik antarkampung ataupun antarkecamatan, sehingga mendukung akses mobilisasi masyarakat,” ungkapnya.
Dengan fokus yang jelas dan arah pembangunan yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan langkah konkret dalam membangun dari pinggiran. Tanpa membeda-bedakan lokasi, setiap sudut wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.
Pendekatan ini sekaligus mencerminkan nilai-nilai pemerintahan inklusif, yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan kota besar, tetapi juga memperhatikan masyarakat di pelosok. Komitmen tersebut bukan sekadar retorika, tetapi dibuktikan lewat kerja nyata yang berkelanjutan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Berau membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata bukan hal yang mustahil, asalkan ada tekad dan kerja sama dari berbagai pihak. Dari desa hingga kota, seluruh masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan yang saling menguatkan.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada kebermanfaatan jangka panjang, Kabupaten Berau terus bergerak menuju pemerataan infrastruktur yang berdampak nyata. Konektivitas yang terbuka dan akses yang setara menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil.
