JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya. Langkah konkret ini terlihat dari rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Kantor Gubernur Kalbar, bersama berbagai pemangku kepentingan seperti Hiswana Migas, Organda, Aliansi Supir Truk Kalbar, serta perangkat daerah terkait.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat, khususnya para sopir truk, terhadap potensi kelangkaan BBM bersubsidi dan dampak yang ditimbulkan, seperti antrean panjang hingga terganggunya distribusi logistik. Pemerintah daerah menyadari bahwa distribusi BBM yang lancar bukan hanya soal energi, tetapi juga soal keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Harisson mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Tim Pengawas khusus yang akan turun langsung ke lapangan, terutama ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini diyakini menjadi solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menjamin pasokan tetap stabil dan tepat sasaran.
“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa turun langsung ke SPBU untuk melihat permasalahan langsung dan dapat mengambil keputusan untuk mencegah kelangkaan BBM bersubsidi,” tegas Harisson.
Menurut Harisson, kehadiran tim ini tidak hanya akan melibatkan unsur pemerintah daerah atau Forkopimda semata, tetapi juga pihak-pihak yang sehari-hari bersinggungan langsung dengan distribusi BBM, termasuk Organda dan Aliansi Supir Truk. Keterlibatan para pengemudi ini diyakini dapat memberikan pandangan objektif terhadap kondisi riil di lapangan.
“SK Tim Pengawasan ini masih dalam proses, tetapi kita buat dengan melibatkan BPH Migas serta dari Aliansi Supir Truk. Kita harap pengawasan ini dapat mengurangi antrian panjang kendaraan di SPBU, terutama BBM jenis Solar,” lanjutnya.
Harisson juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan pelibatan aktif masyarakat pengguna BBM bersubsidi untuk mengawal distribusi secara transparan dan efisien. Menurutnya, pengawasan yang kuat dan koordinasi yang solid akan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan maupun keterlambatan distribusi.
“Pengawasan BBM subsidi di Kalbar harus diperkuat dengan kerjasama melalui berbagai pihak dan penegakan hukum yang tegas, untuk memastikan BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Harisson.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, juga menyuarakan beberapa persoalan yang dihadapi oleh para pengemudi truk di lapangan. Menurutnya, beberapa SPBU di Kalbar saat ini menerapkan sistem jatah harian yang dianggap memberatkan.
“Di daerah Kalbar ini ada SPBU yang hanya menjual BBM Subsidi dengan jatah 250 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah dan waktu menjual pun ditentukan sama pihak SPBU,” ungkapnya.
Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah titik jalan utama yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta menghambat aktivitas distribusi logistik barang ke daerah-daerah.
“Kami meminta solusi kepada Pemerintah Daerah untuk diprioritaskan truk bermuatan yang dijatah oleh SPBU, supaya nanti dapat kebagian semua dengan kapasitas 80 liter ataupun 50 liter, sehingga mereka ini tidak terhambat ketika mendistribusikan barang ke daerah,” tambah Maturji.
Rapat pengawasan distribusi BBM ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa energi subsidi benar-benar sampai pada pihak yang berhak. Pemprov Kalbar tidak hanya sekadar melakukan koordinasi administratif, tetapi juga mengambil tindakan nyata di lapangan melalui tim gabungan yang tengah disiapkan.
Rencana pembentukan tim ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendengar keluhan masyarakat dan meresponsnya dengan solusi konkret. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, asosiasi pengusaha transportasi, serta sopir truk menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga mencegah persoalan serupa di masa mendatang.
Langkah preventif yang dilakukan ini diharapkan mampu menekan potensi konflik sosial akibat keterbatasan BBM bersubsidi, yang selama ini sering menjadi sumber ketegangan di masyarakat. Selain itu, efisiensi distribusi BBM bersubsidi juga akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke berbagai wilayah Kalbar.
Komitmen yang ditunjukkan oleh Pemprov Kalbar dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi memberikan optimisme baru bahwa ketersediaan energi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetap menjadi prioritas utama. Pendekatan kolaboratif yang diterapkan diharapkan bisa menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam mengatasi tantangan distribusi BBM di wilayah masing-masing.
Dengan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan aturan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih transparan, adil, dan efektif. Distribusi energi yang merata dan tepat sasaran akan berkontribusi besar terhadap kelancaran roda perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
