JAKARTA - Langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional kembali menjadi sorotan dalam pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin dan membahas berbagai aspek strategis dalam pengelolaan sektor energi nasional, termasuk target lifting minyak dan optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kementrian ESDM untuk menyampaikan laporan terkini sekaligus menyampaikan strategi lanjutan dalam mencapai sasaran energi nasional sesuai kebijakan fiskal tahun berjalan. Menteri Bahlil menyampaikan secara langsung kepada Presiden bahwa capaian lifting minyak nasional berada di jalur yang sesuai dengan proyeksi pemerintah. "Saya baru selesai melaporkan kepada Bapak Presiden, rapat sama Bapak Presiden, itu pertama adalah melaporkan tentang lifting minyak yang insyaallah akan mencapai target APBN di 2025," ujar Bahlil..
Menurut Bahlil, target lifting minyak merupakan salah satu komponen penting yang terus dimonitor dan dikelola secara terukur oleh pemerintah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mencerminkan keberhasilan pengelolaan sektor hulu migas nasional yang mendukung ketahanan energi jangka panjang.
Selain pembahasan mengenai lifting minyak, Presiden dan Menteri Bahlil juga mendiskusikan strategi peningkatan PNBP sektor energi. Fokus ini bertujuan untuk memastikan kontribusi optimal dari sektor energi terhadap penerimaan negara secara berkelanjutan. "Yang kedua adalah bicara strategi untuk PNBP kita yang ditargetkan oleh APBN. Insyaallah mencapai target," tambahnya.
Kementrian ESDM terus menjalankan langkah-langkah terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui efisiensi kebijakan, optimalisasi produksi energi nasional, serta peningkatan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi.
Salah satu langkah kebijakan yang saat ini tengah dikaji oleh pemerintah adalah penguatan kerja sama energi internasional, terutama terkait impor energi dari negara mitra strategis. Dalam rapat tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun perangkat kebijakan baru untuk mendukung proses impor BBM, crude oil, dan LPG dari Amerika Serikat. "Kita akan lakukan dengan langkah-langkah, dengan memperhatikan nilai ekonominya, harganya harus kompetitif. Sekarang kita lagi membuat perangkatnya," ungkapnya.
Upaya penguatan kerja sama dengan Amerika Serikat ini dinilai sebagai pendekatan strategis dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional dengan harga yang kompetitif. Selain itu, langkah ini sekaligus memperluas diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada kawasan tertentu.
Dalam konteks ini, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia telah memulai proses impor LPG dari Amerika Serikat. Saat ini, pemerintah sedang mengevaluasi kemungkinan peningkatan volume impor sebagai bagian dari strategi penguatan cadangan energi domestik. "Mengurangi dari negara lain, iya. Ya Timur Tengah lah, Timur Tengah dan Asia," ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait negara-negara yang kemungkinan akan mengalami pengurangan volume impor dari Indonesia.
Strategi tersebut diyakini akan membawa dampak positif terhadap stabilitas pasokan energi nasional, termasuk ketersediaan LPG bagi rumah tangga maupun sektor industri. Dengan diversifikasi negara pemasok, Indonesia dapat mengelola risiko geopolitik dan volatilitas harga global dengan lebih baik.
Langkah-langkah yang diambil oleh Kementrian ESDM juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk memastikan ketahanan energi nasional yang mandiri dan berdaulat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung transformasi energi menuju sistem yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Di tengah dinamika global, kebijakan energi yang adaptif dan responsif menjadi kunci utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Kementrian ESDM tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan teknis, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri nasional.
Dengan memastikan lifting minyak tetap sesuai target dan memperkuat PNBP, serta membuka peluang baru dalam kerja sama energi lintas negara, Kementrian ESDM berupaya menghadirkan fondasi energi nasional yang lebih tangguh.
Selain itu, strategi penguatan perangkat kebijakan impor energi yang sedang dikembangkan juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengedepankan prinsip efisiensi ekonomi dan keberlanjutan.
Dalam beberapa waktu ke depan, Kementrian ESDM diperkirakan akan terus melanjutkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian teknis dan lembaga strategis guna mempercepat pelaksanaan rencana yang telah disusun. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Indonesia diyakini akan mampu menjaga stabilitas sektor energi dan memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah melalui Kementrian ESDM juga terus mengawal agenda transisi energi yang mencakup peningkatan bauran energi baru dan terbarukan. Dengan tetap menjaga kestabilan pasokan energi konvensional, Indonesia berupaya mewujudkan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya energi nasional.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menteri ESDM bukan hanya sebagai forum rutin, melainkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan sektor energi sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.
