JAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kebijakan yang memberi kemudahan. Salah satu langkah yang diambil adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang kembali digelar hingga 31 Oktober 2025. Langkah ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak sekaligus meringankan beban kewajiban administrasi kendaraan.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mencakup penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, serta diskon pokok PKB sebesar 10 persen. Seluruh kebijakan ini berlaku selama periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DIY, Bambang Purwadi, menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi denda. "Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka," ujar Bambang.
Pemberlakuan pemutihan ini juga sejalan dengan semangat transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program sosial yang bermanfaat luas.
Selain itu, program ini dapat menjadi solusi bagi para pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama kendaraan namun terkendala oleh biaya administrasi. Dengan adanya penghapusan BBNKB II, masyarakat bisa mengurus balik nama tanpa harus membayar bea yang biasanya cukup membebani.
Bambang juga menyebutkan, penghapusan denda PKB berlaku untuk seluruh jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Diskon 10 persen atas pokok PKB pun diberikan secara otomatis saat proses pembayaran dilakukan. Artinya, masyarakat tidak perlu melakukan permohonan khusus untuk memperoleh keringanan ini.
Dalam upaya memperluas jangkauan program, Bapenda DIY juga menggandeng Samsat dan berbagai kanal digital pembayaran untuk mempermudah akses masyarakat. Pembayaran dapat dilakukan secara daring maupun langsung di kantor Samsat terdekat.
Untuk mendukung kelancaran program, Pemerintah DIY juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan resmi dan tidak tergiur praktik percaloan yang dapat merugikan. Seluruh informasi terkait pemutihan pajak kendaraan tersedia secara terbuka melalui situs resmi Bapenda dan media sosial instansi terkait.
Salah seorang warga Sleman, Tanti, menyambut baik adanya program ini. Ia mengaku sempat menunda pembayaran pajak motornya karena terkendala denda yang menumpuk. “Saya sangat terbantu dengan pemutihan ini. Jadi lebih ringan dan bisa bayar tanpa beban tambahan,” katanya.
Program ini juga mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya tertib administrasi kendaraan. Selain menjadi kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak tepat waktu juga mendukung sistem transportasi dan keselamatan di jalan raya.
Tercatat pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan program serupa berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan persuasif melalui pemutihan lebih efektif dibandingkan penindakan.
Dengan diberlakukannya pemutihan pajak kendaraan ini, Pemerintah DIY berharap terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat, sekaligus mendorong pemutakhiran data kendaraan bermotor. Data yang valid sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan transportasi yang tepat sasaran.
Sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme masyarakat, Bapenda juga akan melakukan evaluasi berkala dan tidak menutup kemungkinan memperpanjang atau menerapkan kembali program sejenis di masa mendatang. Namun demikian, masyarakat tetap didorong untuk disiplin membayar pajak sesuai jadwal guna menghindari penumpukan kewajiban.
Pemutihan pajak kendaraan bukan hanya tentang menghapus denda, tetapi merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dengan adanya program ini, Pemerintah DIY tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan administrasi, tetapi juga menyuarakan semangat inklusivitas dalam pelayanan publik. Semua kalangan dapat menikmati manfaatnya secara merata tanpa diskriminasi.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui syarat dan ketentuan lebih rinci, informasi lengkap tersedia melalui layanan resmi Samsat DIY. Petugas di lapangan juga siap membantu setiap proses pengurusan agar berjalan lancar dan nyaman.
Langkah Pemerintah DIY dalam menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan cerminan dari pelayanan publik yang responsif dan adaptif. Diharapkan, langkah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan yang memihak kepada rakyat sekaligus tetap menjaga ketertiban dan ketegasan dalam pengelolaan administrasi publik.
