JAKARTA - Pemerataan akses listrik kini menjadi sorotan utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya memperkuat fondasi pendidikan nasional, terutama di wilayah terpencil. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menaruh perhatian serius terhadap permasalahan ketimpangan elektrifikasi yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Langkah ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan infrastruktur, melainkan merupakan bagian dari strategi besar yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kemajuan teknologi nasional.
Dalam sebuah acara bertajuk Energi dan Mineral Festival 2025, Bahlil mengungkapkan fakta yang menggugah: masih ada ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum tersentuh oleh jaringan listrik. Berdasarkan data yang dikumpulkannya selama kunjungan kerja ke sejumlah wilayah pelosok, termasuk Papua dan Sulawesi, terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum memiliki akses listrik.
Situasi ini menjadi dasar pijakan bagi Kementerian ESDM untuk meluncurkan berbagai program elektrifikasi, dengan tujuan menghapus kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Fokus utamanya tidak hanya pada ketersediaan energi, tetapi pada dampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.
“Menurut saya, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan investasi besar bagi pemerataan dan sekaligus untuk menerobos akses bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia,” ungkap Bahlil.
Pernyataan ini tidak berdiri sendiri. Bahlil menyampaikan bahwa inisiatifnya juga dilandasi pengalaman pribadinya semasa kecil, saat dirinya harus menjalani pendidikan tanpa listrik. Cerita masa lalunya menjadi cerminan perjuangan banyak anak Indonesia yang masih menghadapi kondisi serupa di era digital ini.
Langkah konkret yang diambil Bahlil adalah menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) untuk membangun sinergi lintas sektor dalam percepatan elektrifikasi. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat perluasan akses listrik ke sekolah-sekolah di pedesaan.
“Listrik ini sangat penting di era digitalisasi untuk semua sekolah sekarang. Di desa-desa, di kampung-kampung itu kan setiap desa punya satu sekolah. Jadi kalau listriknya tidak ada, bagaimana kita bicara tentang edukasi digitalisasi di tingkat sekolah,” jelasnya.
Pemikiran tersebut sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan nasional. Bahlil menyatakan bahwa langkahnya merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang lebih setara dan berdaya.
“Cukuplah saya yang sekolah dulu tidak ada listrik. Dan ini menjadi komitmen Bapak Presiden juga, untuk segera merumuskan dan menjalankan. Jadi saya menjalankan apa yang diperintahkan Bapak Presiden,” tutur Bahlil.
Untuk mendukung kebijakan ini secara terstruktur, pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit nasional sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya akan bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW, ditambah kapasitas penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW.
Model pembangkit EBT seperti ini dinilai paling cocok untuk menjangkau daerah-daerah terpencil karena tidak bergantung pada jaringan transmisi konvensional. Dengan begitu, potensi sumber daya energi lokal seperti surya, air, dan angin dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sekolah-sekolah di pelosok negeri.
Selain itu, RUPTL juga mencantumkan bahwa sekitar 67 persen proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi akan ditempatkan di luar Pulau Jawa. Strategi ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah timur Indonesia dan daerah-daerah lain yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam hal infrastruktur energi.
Komitmen pemerintah terhadap elektrifikasi nasional mencerminkan arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan yang lebih merata hanya akan tercapai jika fasilitas dasar seperti listrik tersedia bagi semua. Upaya ini juga menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital yang menyeluruh, dari kota hingga pelosok desa.
Kementerian ESDM melihat listrik bukan hanya sebagai sumber energi semata, tetapi juga sebagai pengungkit masa depan generasi penerus bangsa. Ketika setiap sekolah, bahkan yang berada di wilayah paling terpencil, memiliki akses listrik, maka kesempatan belajar yang setara akan semakin nyata.
Ke depan, percepatan elektrifikasi akan terus dipantau secara intensif. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap wilayah yang belum teraliri listrik mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan lokalnya. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong lintas kementerian dan lembaga, misi mulia ini diharapkan segera membuahkan hasil.
Langkah yang dilakukan Kementerian ESDM saat ini membuka peluang besar bagi terwujudnya transformasi nasional berbasis energi bersih dan berkelanjutan. Bukan hanya memberikan cahaya, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi jutaan anak Indonesia di seluruh penjuru negeri.
