JAKARTA - Kabar baik kembali hadir bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena bantuan sosial atau bansos tahap ketiga tahun 2025 akan segera disalurkan oleh pemerintah. Menjelang pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sejumlah persiapan tengah dilakukan demi memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai dengan data terkini.
Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah telah mengambil langkah sistematis dengan menginstruksikan para pendamping sosial untuk melaksanakan survei lapangan. Surat edaran resmi pun telah diterbitkan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas program bansos. Survei yang dilakukan dalam waktu tiga hari kerja ini menjadi bagian penting dari upaya verifikasi dan validasi ulang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis data penerima bansos 2025.
Langkah awal ini menyasar rumah-rumah KPM, di mana para pendamping sosial akan hadir secara langsung untuk melaksanakan survei mendalam. Proses ini mencakup wawancara, pengecekan kondisi fisik tempat tinggal, hingga pengisian kuesioner. Informasi yang dikumpulkan meliputi status sosial ekonomi keluarga, kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau akses terhadap program BPNT, serta data jumlah anggota keluarga. Seluruh proses dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan, demi memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria kelayakan.
Tak hanya itu, survei ini juga dilengkapi dokumentasi berupa pengambilan foto kondisi rumah sebagai bukti validasi. Tentunya, proses ini dilakukan atas persetujuan dari KPM, sehingga tetap menjaga etika dan hak pribadi warga. Pelaksanaan survei tersebut dijadwalkan berlangsung dari akhir Juli hingga akhir Agustus 2025, selaras dengan jadwal pencairan bansos tahap ketiga.
Untuk pencairan sendiri, bantuan akan mulai disalurkan pada rentang waktu Juli hingga September 2025. Sebelumnya, telah dilakukan tahap verifikasi awal pada 1–7 Juli 2025 yang dilanjutkan dengan validasi lanjutan sampai pertengahan bulan. Seluruh proses ini berjalan sesuai rencana, dengan harapan bahwa setiap bantuan yang diterima benar-benar membawa manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.
Pemerintah juga mengingatkan para KPM untuk terus memantau perkembangan status mereka melalui aplikasi resmi “Cek Bansos” atau situs Kementerian Sosial. Teknologi ini dirancang agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui hak mereka dan melakukan pengecekan data secara mandiri tanpa harus menunggu informasi dari luar. Ini adalah bagian dari transformasi digital yang mendukung program perlindungan sosial yang lebih efisien dan partisipatif.
Namun demikian, Kemensos juga menetapkan beberapa kriteria yang menjadi dasar evaluasi kelayakan penerima bansos pada tahap ketiga ini. Di antaranya adalah KPM yang tercatat memiliki aset bernilai tinggi, rumah mewah, kendaraan mewah, atau memiliki anggota keluarga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja tetap. Selain itu, pendapatan keluarga yang sudah melebihi upah minimum kabupaten atau kota juga akan menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan nama dari daftar penerima bansos.
Salah satu indikator yang turut diperhitungkan adalah daya listrik rumah. Jika rumah KPM memiliki daya listrik sebesar 2.200 watt atau lebih, maka ada kemungkinan tidak lagi termasuk dalam daftar penerima bantuan tahap berikutnya. Indikator ini digunakan sebagai representasi kondisi sosial ekonomi yang dianggap telah meningkat. Namun, bukan berarti keputusan diambil secara sepihak. Jika ada ketidaksesuaian atau kekhawatiran terkait data ini, masyarakat dapat memberikan penjelasan atau dokumen pendukung untuk dikaji lebih lanjut.
Bagi para KPM, langkah paling penting yang bisa dilakukan saat ini adalah memastikan bahwa seluruh data yang tercatat dalam sistem telah valid dan diperbarui. Pemerintah membuka ruang bagi setiap warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi untuk segera mengajukan pembaruan data melalui operator desa atau kelurahan setempat. Dengan begitu, hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan tersampaikan secara adil.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mempersiapkan informasi terkait daya listrik rumah serta kepemilikan aset lain yang relevan. Hal ini akan sangat membantu proses survei dan verifikasi oleh pendamping sosial. Dalam situasi di mana terdapat pertanyaan atau ketidaksesuaian data, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing. Pendamping sosial akan memberikan informasi serta penjelasan yang dibutuhkan dengan sikap terbuka dan bersahabat.
Program bansos tahap ketiga ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat jaringan perlindungan sosial di Indonesia. Dengan survei rumah sebagai salah satu instrumen validasi, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menyalurkan bantuan secara akurat dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, seluruh rangkaian ini bertujuan mulia. Bantuan sosial tidak hanya soal angka atau nominal, tetapi juga tentang harapan dan keberlanjutan hidup bagi jutaan keluarga Indonesia. Maka dari itu, penting bagi setiap penerima manfaat untuk turut berperan aktif dalam proses ini, menjaga keakuratan data, dan menyambut survei dengan terbuka.
Dengan persiapan yang matang dan keterbukaan dalam proses verifikasi, bansos 2025 tahap ketiga akan menjadi bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pastikan rumah Anda siap, data Anda benar, dan nantikan kedatangan pendamping sosial sebagai bagian dari perjalanan bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera.
