JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam memastikan akses listrik yang merata ke seluruh pelosok Indonesia kembali menjadi sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyiapkan dukungan anggaran dalam rangka melistriki 5.700 desa. Permintaan ini bukanlah tambahan anggaran baru, melainkan bagian dari perencanaan anggaran nasional yang lebih komprehensif dan terarah.
Pertemuan antara dua menteri penting dalam kabinet ini berlangsung di kawasan Lapangan Banteng. Dalam keterangannya kepada media, Bahlil menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Keuangan demi mempercepat penyelesaian masalah desa tanpa listrik.
“Bukan permintaan tambahan anggaran. Anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa,” ujar Bahlil. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa yang belum teraliri listrik di Tanah Air.
Bahlil menilai bahwa kebutuhan akan perencanaan anggaran yang terukur sangat mendesak agar penyelesaian persoalan listrik desa dapat dilakukan secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya mengakhiri pembahasan masalah listrik desa sebagai isu berulang dalam setiap periode pemerintahan.
“Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif yang terukur dan tidak boleh diulang-ulangi lagi. Jangan listrik desa dijadikan sebagai isu terus-menerus. Kita ingin untuk menyelesaikan dengan baik,” tegasnya.
Hingga saat ini, Bahlil belum menyampaikan angka pasti berapa dana yang perlu dialokasikan untuk program tersebut. Ia menyebut bahwa pembahasan mengenai nominal anggaran akan dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan. “Nanti kita bahas ya,” ucapnya singkat.
Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta Kementerian ESDM untuk mendata desa-desa yang belum memiliki akses listrik. Pemerintah juga menetapkan bahwa solusi teknis yang akan digunakan untuk program ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Dengan penggunaan PLTS, proses elektrifikasi desa menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan penarikan jaringan dari kota atau kabupaten. Langkah ini juga menunjukkan perhatian terhadap penggunaan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi menggunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” ungkap Bahlil.
Dalam hal realisasi anggaran, Bahlil menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan langsung digunakan oleh Kementerian ESDM. Ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya di mana anggaran pembangunan listrik desa dikelola melalui perusahaan BUMN seperti PLN. Menurut Bahlil, anggaran listrik desa merupakan bagian dari anggaran negara yang perlu dikelola sesuai prioritas nasional.
“Nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkeu tentang biaya. Nanti anggarannya akan lewat ESDM, selama ini kan ditaruh di PLN dan itu dianggap anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design, rencana pemerintah,” katanya.
Selain efisiensi dan efektivitas dalam penganggaran, kebijakan ini juga diarahkan agar lebih sesuai dengan skala prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden. Penentuan desa-desa yang menjadi sasaran elektrifikasi akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, aksesibilitas, dan kontribusi terhadap pembangunan kawasan.
Dengan mempercayakan pelaksanaan anggaran kepada Kementerian ESDM, pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini berjalan sesuai desain kebijakan yang telah disusun. Pendekatan ini dinilai akan memperkuat koordinasi antarinstansi serta mempercepat penyelesaian program strategis nasional, khususnya di sektor energi.
Program elektrifikasi desa dengan pendekatan energi terbarukan ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi. Akses listrik tidak hanya menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian optimal.
Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memegang peranan kunci dalam memastikan kesiapan anggaran untuk program ini. Meski belum disampaikan secara resmi mengenai alokasi dana, sinergi antara Kemenkeu dan ESDM menjadi penentu keberhasilan program dalam jangka lima tahun ke depan.
Langkah Bahlil dalam menyampaikan permintaan secara terbuka juga mencerminkan transparansi dan semangat kolaborasi antar kementerian demi kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, peran Sri Mulyani sangat penting untuk menjaga kesinambungan fiskal negara sambil tetap mendorong program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka sebanyak 5.700 desa yang saat ini belum mendapatkan listrik akan segera merasakan perubahan signifikan. Penggunaan PLTS juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong pemanfaatan energi hijau yang ramah lingkungan.
Melalui kerja sama lintas sektor, target pemerataan listrik nasional menjadi lebih realistis untuk diwujudkan. Ini sekaligus menjadi langkah konkret menuju transformasi energi nasional yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga berkelanjutan.
