JAKARTA - Kepatuhan warga terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Dalam semangat ini, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menggelar kegiatan interaktif yang menyentuh langsung ke lapisan masyarakat. Bukan hanya sekadar sosialisasi, kegiatan tersebut mengajak warga secara aktif untuk melihat kembali kontribusi nyata mereka terhadap kemajuan daerah melalui pajak kendaraan.

Di tengah suasana pertemuan warga, Sigit melakukan pendekatan yang unik dan langsung: memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) peserta secara terbuka. “Coba yang membawa STNK, maju ke depan. Mari kita cek bersama apakah pajaknya sudah dibayar atau belum,” ujarnya.

Langkah ini tidak hanya memberikan kesan edukatif, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap peran masyarakat sebagai mitra pembangunan. Dalam praktiknya, lima orang peserta maju ke depan dan menunjukkan STNK masing-masing. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruhnya telah melunasi kewajiban pajaknya. Respon positif warga ini memberikan gambaran bahwa kesadaran akan pentingnya pajak kendaraan mulai tumbuh secara alami.

Sigit pun tidak lupa mengapresiasi sikap disiplin tersebut. “Pajak yang kita bayar akan kembali kepada kita dalam bentuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Maka penting bagi kita untuk memenuhi kewajiban ini dengan benar dan tepat waktu,” tegasnya.

Di balik pernyataan tersebut, tergambar keyakinan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah semata, melainkan juga dari kesadaran kolektif masyarakat. Pajak yang dibayarkan setiap tahun menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan, mulai dari perbaikan jalan hingga penyediaan layanan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pula Wawan Sanjaya yang menjadi narasumber. Ia menjelaskan pentingnya sistem pengelolaan pajak yang baik dan transparan. Menurutnya, pemerintah provinsi terus berupaya menyempurnakan tata kelola pajak agar lebih profesional dan dapat dipercaya.

“Dengan Perda ini, kita harapkan partisipasi masyarakat meningkat, dan dana pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama,” katanya menutup sesi pemaparan.

Pesan yang disampaikan Wawan menjadi penegasan bahwa sistem yang transparan dan akuntabel adalah kunci utama dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ketika warga merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar dikelola dengan baik dan kembali dalam bentuk manfaat nyata, maka kepatuhan akan meningkat secara alami.

Sementara itu, kegiatan seperti ini dinilai sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pajak. Pendekatan interaktif dengan melibatkan warga secara langsung membawa nilai lebih dalam upaya edukasi publik. Kegiatan ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang untuk dialog dua arah antara warga dan wakil rakyat.

Edukasi langsung yang dilakukan di tengah masyarakat terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan suasana yang lebih santai namun tetap substansial, warga lebih mudah menyerap informasi dan merasa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi seperti ini juga menjadi salah satu cara memperkuat demokrasi lokal. Dengan membuka ruang komunikasi secara langsung, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun keluhan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan.

Selain menjadi media edukasi, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Hubungan yang dibangun melalui keterbukaan dan partisipasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang responsif dan inklusif.

Dalam konteks yang lebih luas, inisiatif seperti yang dilakukan oleh Sigit Wibowo mencerminkan transformasi dalam cara penyampaian kebijakan publik. Pendekatan top-down yang bersifat satu arah mulai bergeser menjadi pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Langkah ini juga memberi peluang bagi masyarakat untuk lebih memahami secara menyeluruh isi Peraturan Daerah (Perda) terkait perpajakan. Tidak hanya sebagai informasi sepihak, tetapi juga sebagai dokumen hidup yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas dan kewajiban warga.

Dengan terbukanya ruang dialog dan interaksi yang dibangun melalui kegiatan seperti ini, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah juga semakin terbangun. Ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk menjalankan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan edukatif yang dilaksanakan di lapangan membawa harapan akan peningkatan kepatuhan pajak yang lebih luas. Jika pola semacam ini direplikasi di berbagai wilayah, maka bukan tidak mungkin akan lahir budaya sadar pajak yang lebih kuat di masyarakat.

Akhirnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak kendaraan bukan hanya mencerminkan kedisiplinan warga, tetapi juga menggambarkan sinergi positif antara rakyat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan. Ketika kontribusi kecil seperti membayar pajak disadari sebagai bagian dari usaha bersama membangun masa depan daerah, maka langkah menuju kemajuan bisa dilakukan bersama, satu kendaraan pada satu waktu.