JAKARTA - Upaya memastikan kelancaran proses pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel terus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh, terutama dalam hal distribusi logistik. Dalam laporannya kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Boven Digoel, Adrianus Paulus Kairen Oropka, mengungkapkan bahwa seluruh tahapan PSU telah berjalan sesuai jadwal. Saat ini, tahapan kampanye tengah berlangsung sebagai bagian dari rangkaian persiapan menjelang hari pemungutan suara ulang.
Kabupaten Boven Digoel sendiri memiliki struktur wilayah yang cukup luas dan menantang secara geografis. Terdapat 20 distrik dan 112 kampung dengan total 221 tempat pemungutan suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 42.607 orang, dengan rincian 22.644 pemilih laki-laki dan 16.963 pemilih perempuan. Untuk menunjang pelaksanaan PSU di seluruh wilayah tersebut, KPU Boven Digoel telah menyiapkan badan adhoc yang terdiri dari 100 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan 336 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kampung.
Selain itu, KPU juga mengerahkan 1.547 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta melibatkan 442 personel perlindungan masyarakat (linmas) guna menjaga keamanan dan ketertiban di setiap tempat pemungutan suara. Kesiapan ini menjadi fondasi penting dalam menjamin pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah distribusi logistik. Proses pengiriman logistik PSU telah dimulai sejak 31 Juli dengan Distrik Ambatkui menjadi lokasi pengiriman pertama. Selanjutnya, logistik disalurkan secara bertahap ke berbagai distrik lainnya. Pada tanggal 2 Agustus, logistik dikirimkan ke distrik Yaniruma, Fofi, Bomakia, dan Kombai. Kemudian, pada 3 Agustus, pengiriman dilanjutkan ke distrik Jair, Firiwage, Kawagit, Manggelum, Kou, Mindiptana, Ninati, Sesnuk, Subur, Ki, dan Waropko.
Jadwal distribusi terus bergulir hingga 4 Agustus dengan pengiriman ke distrik Waropko, Arimop, dan Iniyandit. Distribusi ini akan mencapai titik puncaknya pada tanggal 5 Agustus di mana distrik Mandobo dijadwalkan menjadi lokasi terakhir yang menerima logistik PSU. Penjadwalan distribusi ini telah disusun secara matang dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta akses transportasi di masing-masing wilayah.
Beberapa kampung mengalami penyesuaian jadwal distribusi karena pertimbangan teknis di lapangan. Kampung-kampung tersebut di antaranya Arimbett, Awaken, dan Kuken. Penyesuaian ini dilakukan tanpa mengganggu keseluruhan jadwal pendistribusian secara umum. Bahkan, empat kampung telah menerima pengiriman logistik lebih awal, termasuk kampung-kampung di Distrik Ambatkui seperti Jair, Yaniruma, Fofi, dan Kombai.
Distribusi yang menyasar seluruh wilayah hingga ke titik-titik terjauh menegaskan komitmen KPU Boven Digoel dalam menyelenggarakan PSU yang inklusif dan menyeluruh. Proses ini pun dilanjutkan dengan pengiriman logistik dari Distrik Ambatkui ke kampung-kampung berikutnya, seperti Kolopkan dan Anyumka. Perencanaan dan pelaksanaan pengiriman logistik tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan tidak ada kendala yang dapat menghambat pelaksanaan PSU.
Ketua KPU Boven Digoel, Adrianus Paulus Kairen Oropka, dalam penyampaiannya kepada Gubernur Papua Selatan menegaskan bahwa semua persiapan PSU berjalan sesuai rencana. Ia berharap pelaksanaan PSU nantinya dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, sebagaimana yang telah dipersiapkan oleh seluruh tim penyelenggara. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu memfasilitasi kelancaran logistik, mulai dari tenaga pendukung hingga aparat keamanan di daerah.
“Demikian yang dapat Kami laporkan, selaku Ketua KPUD Boven Digoel pada Gubernur PSS dalam kunjungan kerjanya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel,” tutup Adrianus.
Langkah yang telah ditempuh menunjukkan sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan PSU tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tetapi juga melibatkan partisipasi dan kerja sama dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat setempat.
Dengan proses distribusi logistik yang berjalan secara sistematis dan tepat waktu, serta kesiapan sumber daya manusia yang solid di lapangan, penyelenggaraan PSU diharapkan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik dan berintegritas di wilayah Papua Selatan. Semangat koordinasi dan kerja sama yang telah dibangun juga menjadi modal penting dalam menyongsong hari pemungutan suara ulang dengan optimisme dan harapan tinggi.
