JAKARTA - Percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui program strategis bertajuk PASTI PADU. Dalam mendukung agenda tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menunjukkan keseriusan mereka melalui langkah konkret penyediaan listrik gratis untuk masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini sejalan dengan visi Kementerian ESDM dalam memastikan energi tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam rapat teknis yang berlangsung di Kantor Bapperida Sulbar, kehadiran perwakilan Dinas ESDM Sulbar menjadi simbol nyata dari sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Sinergi Pusat dan Daerah Dorong Akses Energi Berkeadilan
Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qamaruddin Kamil, yang hadir mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperluas jangkauan listrik gratis ke lebih dari 27.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Ia menegaskan bahwa skema ini merupakan bagian dari prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga.
Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan penerangan, melainkan juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap energi listrik yang andal diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga serta meningkatkan standar hidup secara menyeluruh.
“Penyediaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Qamaruddin dalam pertemuan yang dihadiri berbagai OPD dan mitra pembangunan seperti Yayasan Karampuang.
Dukungan dari APBD dan APBN untuk Pemerataan Energi
Dalam mewujudkan program ini, Dinas ESDM Sulbar menggabungkan dukungan pendanaan dari APBD dan APBN. Strategi ini dilakukan guna memperluas cakupan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Sebagai tindak lanjut, surat resmi telah diajukan kepada Menteri ESDM untuk mengalokasikan program Bantuan Penyambungan Baru Listrik (BPBL) di wilayah Sulawesi Barat.
Dengan skema ini, pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas teknis, tetapi juga mengedepankan proses administrasi yang transparan. Mulai dari survei lokasi, verifikasi data penerima, hingga pelaksanaan penyambungan listrik dilakukan dengan prinsip akuntabilitas.
PLN sebagai Mitra Pelaksana Listrik Gratis
Untuk menjamin pelaksanaan program secara teknis, Dinas ESDM menggandeng PT PLN sebagai mitra strategis. Kerja sama ini penting agar pasokan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga terdistribusi secara merata dan berkelanjutan.
Keterlibatan PLN dalam proyek ini dinilai krusial mengingat pengalaman dan kapasitasnya dalam manajemen jaringan listrik di daerah terpencil sekalipun. Program ini juga memperkuat komitmen lintas sektor yang terus diperkuat melalui koordinasi intensif agar seluruh proses berjalan tepat sasaran.
Listrik Sebagai Pondasi Pembangunan Sosial
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar terus mendorong percepatan akses energi di wilayahnya. Langkah ini dinilai mampu menjadi katalisator dalam menurunkan angka stunting dan mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah pelosok.
Arahan ini direspons cepat oleh jajaran Dinas ESDM Sulbar dengan memastikan bahwa akses listrik bisa dimanfaatkan sebagai landasan transformasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, energi adalah salah satu elemen kunci yang mendukung tumbuhnya sektor produktif di masyarakat.
Harapan untuk Masa Depan Sulbar yang Lebih Sejahtera
Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga mitra pembangunan, program listrik gratis ini diharapkan menjadi model keberhasilan yang bisa direplikasi di wilayah lain. Qamaruddin menyampaikan optimisme bahwa program ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga strategi berkelanjutan untuk membangun keadilan sosial di masyarakat.
“Kami percaya, listrik yang merata dan terjangkau adalah pondasi dasar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi di Sulbar,” ujarnya.
Dengan semangat tersebut, Kementerian ESDM dan seluruh jajarannya di daerah terus bergerak bersama untuk mewujudkan pemerataan energi, bukan hanya sebagai fasilitas teknis, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
