JAKARTA - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah progresif dengan melelang kendaraan dinas yang sudah lama tidak digunakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah sekaligus meringankan beban biaya perawatan kendaraan yang mangkrak. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa mobil-mobil yang selama ini hanya terparkir dan tidak berfungsi, justru menjadi beban bagi pengelolaan aset pemerintah.

“Ini adalah salah satu upaya kami untuk memperbaiki kondisi aset yang ada. Kendaraan yang tidak terpakai lagi akan kami lelang sesuai ketentuan yang berlaku agar bisa memberikan manfaat lebih besar,” ujarnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Pemkot Pekanbaru dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus mendukung program pembangunan daerah yang memerlukan tambahan dana.

Kendaraan Dinas Lama dan Pendataan Sebelum Lelang

Banyak kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Pekanbaru sudah lama tidak beroperasi dan kondisinya mulai menurun karena kurang perawatan. Melihat hal ini, pemerintah kota mengambil inisiatif untuk melakukan pendataan menyeluruh sebagai persiapan proses pelelangan. Hal ini penting agar kendaraan yang dilelang memang sudah tidak layak pakai atau memang tidak dibutuhkan lagi.

“Sayang jika kendaraan tersebut hanya diam begitu saja tanpa memberikan kontribusi apa pun. Oleh sebab itu, kami sedang melakukan pendataan secara teliti sebelum melaksanakan pelelangan,” tambah Wali Kota Agung.

Dengan pendataan yang terencana, proses pelelangan dipastikan akan berjalan transparan dan dapat memberikan nilai jual yang sesuai. Selain itu, kendaraan yang dilelang juga tidak akan mengganggu operasional pemerintahan karena sudah tidak digunakan lagi.

Hasil Lelang untuk Mendukung Program Kota

Pemkot Pekanbaru memandang lelang kendaraan ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Uang hasil lelang nantinya akan masuk ke kas daerah dan akan digunakan untuk membiayai berbagai program yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Agung menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal menjual aset, melainkan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berorientasi pada efisiensi serta manfaat maksimal.

“Setiap hasil lelang akan kami alokasikan untuk program-program penting di Pekanbaru agar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Kebijakan ini juga menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan pengelolaan aset yang lebih efektif dan terarah, sehingga tidak ada lagi aset daerah yang terlantar tanpa fungsi.

Langkah Progresif dalam Pengelolaan Aset Daerah

Inisiatif pelelangan kendaraan dinas yang tidak terpakai menunjukkan keseriusan Pemkot Pekanbaru dalam memperbaiki manajemen aset dan keuangan daerah. Selain itu, hal ini juga membantu mengurangi biaya perawatan yang selama ini harus dikeluarkan untuk kendaraan yang tidak produktif.

Wali Kota Agung berharap langkah ini akan memicu perubahan positif dalam pengelolaan aset pemerintah, sehingga sumber daya yang ada dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan kota.

“Saya yakin dengan pengelolaan yang lebih baik, aset daerah akan lebih berdaya guna dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” ujar Agung.

Optimisme Pemkot Pekanbaru untuk Masa Depan

Langkah lelang kendaraan dinas ini merupakan bagian dari visi Pemkot Pekanbaru untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Dengan mengelola aset secara profesional, pemerintah kota berharap bisa terus memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat pun diharapkan dapat menerima kebijakan ini sebagai bentuk pengelolaan sumber daya daerah yang tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

Pelelangan kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai adalah langkah strategis dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan aset daerah. Selain mengurangi beban perawatan, hasil lelang juga akan mendukung berbagai program pembangunan kota. Dengan pendekatan yang transparan dan terukur, kebijakan ini membawa dampak positif yang nyata bagi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di Pekanbaru.