JAKARTA - Pemerintah menilai pengelolaan energi terbarukan berbasis komunitas bukan hanya soal pasokan listrik, tetapi juga cara membangun kemandirian desa, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan manfaat ekonomi berputar di tingkat lokal. 

Dalam konteks inilah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung pengelolaan energi surya berbasis komunitas. 

Program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat transisi energi nasional sekaligus mempercepat pembangunan dari desa.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berperan penting dalam pengelolaan energi berbasis komunitas. 

Hal ini mengacu pada salah satu langkah mewujudkan ketahanan energi Indonesia melalui inisiatif pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang dilengkapi dengan 320 gigawatt hour (GWh) sistem penyimpanan energi, di mana pengelolaannya akan dilakukan oleh 80 ribu Kopdes Merah Putih. 

Program tersebut dipandang sebagai terobosan besar yang menghubungkan agenda transisi energi dengan penguatan ekonomi lokal.

“Peran Koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat penting dalam pengolahan energi berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi dapat berputar di tingkat desa dan memperkuat pembangunan dari bawah,” kata Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian Sunandar.

Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas memberi ruang partisipasi aktif masyarakat desa dalam mengelola sumber daya energi yang berkelanjutan.

Sunandar menambahkan, program PLTS 100 GW bukan sekadar tentang menambah kapasitas pembangkit listrik, tapi juga merupakan upaya membangun sistem energi yang lebih bersih, lebih tangguh, dan lebih merata. 

Menurutnya, energi surya yang dikelola koperasi desa membuka peluang bagi pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur energi. Dengan model ini, desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pengelola dan penerima manfaat ekonomi dari energi terbarukan.

Peran Kopdes Dalam Pengelolaan Energi Komunitas

Peran Koperasi Desa Merah Putih dipandang strategis karena koperasi memiliki akar kuat di komunitas lokal. Kemenko Perekonomian menilai pengelolaan PLTS oleh Kopdes akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur energi di wilayahnya. Dengan demikian, keberlanjutan operasional pembangkit dapat terjaga melalui partisipasi langsung warga desa. 

Skema ini juga dinilai relevan dengan semangat pembangunan dari bawah, di mana desa menjadi aktor utama dalam proses transisi energi.

Lebih lanjut, Sunandar mengatakan inisiatif ini diharapkan agar rantai pasok PLTS dapat berkembang di dalam negeri sejalan dengan upaya transisi energi hijau nasional. 

Dengan pengelolaan oleh puluhan ribu Kopdes, kebutuhan komponen, perawatan, dan layanan teknis akan menciptakan permintaan pasar yang berkelanjutan. Hal ini membuka peluang bagi industri nasional untuk tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan perangkat PLTS di berbagai daerah.

PLTS Skala Besar Dorong Ketahanan Energi Nasional

Program PLTS 100 GW dinilai memiliki arti strategis bagi ketahanan energi nasional. Selain menambah kapasitas listrik berbasis energi terbarukan, inisiatif ini diarahkan untuk membangun sistem yang lebih tangguh menghadapi tantangan pasokan energi di masa depan. Sunandar menegaskan bahwa transisi energi harus memastikan ketersediaan energi yang andal bagi masyarakat dan sektor produktif.

Program tersebut, lanjut dia, harus membawa manfaat bagi masyarakat dengan penyediaan energi yang mampu mendukung kegiatan ekonomi desa dari pengolahan hasil pertanian, perikanan, usaha kecil, hingga layanan digital. Dengan ketersediaan listrik yang stabil, desa memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan nilai tambah produk lokal dan memperluas akses ke pasar digital. 

“Dengan energi yang andal, produktivitas akan meningkat” ujar Sunandar. 

Pernyataan ini menegaskan keterkaitan langsung antara ketersediaan energi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Manfaat Ekonomi Lokal Dari Transisi Energi Hijau

Pengelolaan energi surya oleh Kopdes diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Perputaran ekonomi di tingkat desa akan meningkat seiring dengan munculnya aktivitas baru yang ditopang oleh energi andal. Selain itu, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam operasional dan pemeliharaan PLTS, yang berpotensi membuka lapangan kerja baru. 

Model ini juga mendorong tumbuhnya keterampilan teknis di tingkat lokal, sehingga desa memiliki sumber daya manusia yang siap mendukung pengembangan energi terbarukan.

Sunandar menilai, sistem ini juga sangat cocok digunakan di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang beragam. 

PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi memungkinkan daerah terpencil memperoleh pasokan listrik yang stabil tanpa bergantung penuh pada jaringan listrik konvensional. Dengan demikian, pemerataan akses energi dapat lebih cepat terwujud melalui pendekatan berbasis komunitas.

Peluang Industri Dalam Negeri Dan Rantai Pasok PLTS

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, program PLTS 100 GW juga dinilai mampu membuka peluang besar bagi industri dalam negeri. 

“PLTS skala 100 GW menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panas surya dan komponen pendukungnya,” kata Sunandar.

 Pernyataan ini menegaskan bahwa skala proyek yang besar memberikan sinyal kuat bagi investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur energi surya nasional.

“Kita ingin mendorong agar rantai pasok PLTS dapat berkembang di dalam negeri,sehingga transisi energi juga sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional,” ujarnya menambahkan. 

Dengan berkembangnya industri komponen PLTS di dalam negeri, ketergantungan impor dapat ditekan dan nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri. Upaya ini sejalan dengan tujuan transisi energi hijau yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kemandirian industri nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.