JAKARTA - Transformasi digital di sektor pemerintahan menuntut aparatur sipil negara memiliki kemampuan teknologi yang memadai. 

Tanpa dukungan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan digital, berbagai program reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi akan sulit berjalan secara optimal.

Hal tersebut menjadi perhatian sejumlah pemangku kebijakan, termasuk anggota parlemen yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi calon aparatur sipil negara. 

Penguatan kapasitas digital dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan birokrasi yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi II, Romy Soekarno, menekankan pentingnya revitalisasi fasilitas digital di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. 

Menurutnya, penguatan sarana pendidikan berbasis teknologi diperlukan agar lembaga tersebut mampu mencetak aparatur sipil negara yang memiliki literasi digital yang baik.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan kedinasan tertua di Indonesia sejak 1960, Politeknik STIA LAN Bandung selama ini dikenal sebagai tempat pembentukan aparatur negara yang profesional. Lembaga tersebut bahkan kerap disebut sebagai “kawah candradimuka” bagi para calon aparatur sipil negara yang dipersiapkan menghadapi tantangan birokrasi modern.

“Revitalisasi fasilitas digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan baru 34,23 persen ASN melek digital secara nasional, Politeknik STIA LAN Bandung harus menjadi pionir teaching factory dan laboratorium berstandar SPBE,” kata Romy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pentingnya Transformasi Digital Bagi ASN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek pelayanan publik. Pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sistem administrasi negara untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, aparatur sipil negara dituntut memiliki kemampuan digital yang memadai agar mampu menjalankan berbagai sistem berbasis teknologi. Tanpa kemampuan tersebut, proses transformasi digital di lingkungan pemerintahan akan menghadapi berbagai hambatan.

Romy menilai Politeknik STIA LAN Bandung memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, revitalisasi fasilitas digital di lingkungan kampus menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas pendidikan aparatur negara.

Ia menyebut bahwa lembaga pendidikan kedinasan ini perlu menjadi pionir dalam pengembangan laboratorium digital serta teaching factory yang mendukung penguasaan teknologi oleh mahasiswa dan tenaga pengajar.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebutuhan Nyata

Selain penguatan fasilitas digital, Romy juga mendorong pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan birokrasi modern. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah penerapan co-creation kurikulum berbasis tracer study secara real-time.

Pendekatan ini diharapkan mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja di sektor pemerintahan. Dengan demikian, lulusan Politeknik STIA LAN Bandung dapat lebih siap menghadapi tantangan birokrasi setelah menyelesaikan pendidikan.

Romy mengusulkan agar lembaga tersebut menargetkan tingkat penyerapan lulusan mencapai 90 persen dalam waktu kurang dari enam bulan setelah kelulusan.

Selain itu, ia juga mendorong agar hasil penelitian yang dilakukan di kampus dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh lembaga negara. Target yang diusulkan adalah konversi riset minimal tiga puluh kali setiap tahun untuk mendukung kebutuhan kebijakan di parlemen maupun pemerintah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kampus sebagai pusat kajian kebijakan publik yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan Laboratorium Digital Dan Peningkatan Kompetensi Dosen

Upaya revitalisasi fasilitas digital juga mencakup pembangunan laboratorium berbasis teknologi terkini. Romy mendorong optimalisasi sumber pendanaan, termasuk pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak serta pengajuan anggaran pendidikan tinggi untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

Laboratorium digital yang direncanakan diharapkan dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan dan pengolahan data besar. Fasilitas ini akan menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami berbagai sistem teknologi yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Selain penguatan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga pengajar juga menjadi perhatian penting. Romy mengusulkan target agar sekitar delapan puluh persen dosen di Politeknik STIA LAN Bandung dapat memperoleh sertifikasi dalam kurun waktu dua tahun.

Di samping itu, ia juga mendorong pengembangan modul pendidikan yang menekankan nilai integritas dalam birokrasi. Modul tersebut mencakup materi anti-korupsi, sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing, serta penguatan prinsip netralitas politik aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kolaborasi Nasional Dan Internasional

Penguatan kualitas pendidikan aparatur negara juga perlu didukung oleh kerja sama dengan berbagai lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri. Romy mendorong Politeknik STIA LAN Bandung untuk memperluas jaringan kolaborasi akademik dan penelitian.

Ia menargetkan lembaga tersebut memiliki sedikitnya lima puluh nota kesepahaman aktif dengan berbagai institusi serta lima belas mitra internasional pada tahun 2029.

Selain itu, pengembangan sistem pembelajaran juga perlu mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Salah satu strategi yang diusulkan adalah penerapan blended learning dengan porsi pembelajaran digital mencapai sekitar tujuh puluh persen.

Rencana pengembangan tersebut juga mencakup integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam seluruh program studi yang ada di Politeknik STIA LAN Bandung.

Dengan berbagai langkah tersebut, lembaga pendidikan kedinasan ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kebijakan publik yang memiliki reputasi internasional.

Romy menyatakan siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus untuk mendukung revitalisasi fasilitas digital tersebut.

“Revitalisasi fasilitas digital di kawah candradimuka ini adalah investasi langsung bagi birokrasi yang efektif, adaptif, dan melayani rakyat,” tuturnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam menghadapi era transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.