JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengonfirmasi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan premanisme oleh Oknum Ormas yang berpotensi merugikan investasi senilai ratusan triliun rupiah di sektor manufaktur Indonesia. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa tindakan ormas-ormas nakal tersebut telah menimbulkan hambatan bagi para investor dan menekankan pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi proyek-proyek investasi strategis di negara ini.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan di Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025, Febri menegaskan bahwa Kemenperin telah berupaya memasukkan beberapa industri strategis ke dalam kategori objek vital yang memerlukan pengamanan lebih ketat dari pihak kepolisian. "Kami menerima laporan serupa bahwa ada ormas-ormas yang diduga menghambat upaya investasi di bidang manufaktur," ujar Febri, menandai bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ketidakamanan Investasi dan Peran Aparat

Isu premanisme ormas ini pertama kali disuarakan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, yang menyoroti betapa cepatnya ormas bereaksi terhadap kegiatan investor di kawasan industri, terutama terkait pengelolaan limbah dan scrap. Bahkan sebelum investor menetapkan kavling, sudah ada tuntutan dari kelompok-kelompok ini.

Kemenperin berharap aparat penegak hukum dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para investor. Febri menyatakan bahwa hal ini penting untuk menekan biaya-biaya tidak terkait yang biasanya muncul akibat pengutipan liar (pungli) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. "Kami berharap penegak hukum, terutama pemegang keamanan, memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi guna menurunkan pungli terkait dengan investasi pabrik baru," ujarnya.

Ancaman Biaya Ekstra dan Pengelolaan Scrap yang Bermasalah

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para investor adalah pungli dalam pembangunan pabrik baru, yang secara signifikan meningkatkan biaya investasi. Kemenperin mengungkapkan bahwa mereka menerima laporan tentang pengelolaan scrap atau sisa material industri yang kerap dimonopoli oleh para preman tanpa pengaturan khusus.

"Kita juga ada yang laporan preman yang mengelola scrap hasil, bahan baku pabrik yang tidak terpakai, itu juga ada. Bahan baku daur ulang, pungli di pabrik. Karena gini itu perlu diatur juga," terang Febri menambahkan bahwa banyak informasi terkait aktivitas premanisme ini berasal dari daerah sekitar Bekasi dan Purwakarta.

Seruan untuk Tindakan Tegas

Pada kesempatan yang sama, Sanny Iskandar dari HKI menyoroti bahwa ormas sering kali meminta bagian atau jatah dari berbagai kegiatan pengusaha di kawasan industri. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk investasi, terutama ketika ormas mulai menuntut jatah lebih sebelum investasi benar-benar dimulai. "Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua," ujarnya dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan.

Sebagai tanggapan, Kemenperin berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk mendesak polisi untuk mengamati lebih ketat aktivitas yang mencurigakan di sekitar kawasan industri dan meningkatkan jaminan keamanan bagi para investor.

Langkah Ke Depan

Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar dalam memastikan bahwa lingkungan investasi tetap menarik dan bebas dari intimidasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan pengusaha, sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang ramah bagi investor dan memberikan kontribusi maksimal untuk pembangunan ekonomi nasional.

Dengan potensi investasi manufaktur yang signifikan, Indonesia berada di persimpangan jalan. Keputusan yang diambil saat ini akan menentukan daya tarik investasi negara ke depan. Adalah penting bagi semua pihak untuk bekerja sama mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa investasi dapat terus mengalir serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, tindakan cepat dan tangkas dari Kemenperin serta kemauan politik yang kuat dari pemerintah adalah kunci untuk menanggulangi ancaman premanisme yang mengganggu sektor industri di Indonesia.