JAKARTA - Upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat semakin konkret dengan adanya kerja sama strategis antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025, demi mendukung penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Turut hadir dalam acara penting ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, yang mengungkapkan optimisme dan urgensi akan kerjasama ini. "Hari ini kita menyaksikan nota kesepahaman penting antara TNI AD, BP Tapera, dan Bank Mandiri mengenai dukungan penyediaan KPR melalui FLPP. Program ini mencakup prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, ini adalah program inklusif yang mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan kesepakatan ini, akan dibangun 5.517 unit rumah," ujarnya.

Kerja sama strategis ini disepakati langsung oleh tiga pihak yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Darmawan Junaidi. Mereka berkomitmen untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi prajurit TNI AD, ASN, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sinergi Multilapis Pihak Terlibat

Menteri Maruarar menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi dukungan penyediaan KPR melalui FLPP khusus untuk prajurit, ASN, dan MBR, dengan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan kompetensi yang sesuai di masing-masing pihak. "Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tahap pertama akan dimulai dengan groundbreaking sebanyak 5.517 unit di lima lokasi, yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes," tambahnya.

FLPP adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan menciptakan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, memungkinkan berbagai kelompok masyarakat terutama MBR dapat memiliki rumah sendiri dengan skema pembiayaan yang lebih ringan. Adanya keterlibatan Bank Mandiri dalam kemitraan ini menjadi kekuatan penunjang dari sisi pengelolaan pembiayaan keuangan.

Groundbreaking Menjelang

Menteri PKP juga menyatakan kesiapan untuk segera melakukan groundbreaking pada minggu ketiga Februari 2025. "Tanggal 20 itu hari Kamis, jadi kami siap melaksanakan pada Kamis, Jumat, atau Sabtu. Saya juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo dan berharap beliau dapat hadir jika waktu memungkinkan," jelas Maruarar.

Keputusan untuk memulai pembangunan perdana di kawasan strategis seperti Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes dipilih bukan tanpa alasan. Lokasi-lokasi ini dinilai memiliki aksesibilitas yang baik dan sangat dibutuhkan oleh populasi di sekitarnya untuk memiliki hunian tetap.

Harapan dan Agenda Ke Depan

Menteri PKP menyatakan akan segera mengirimkan undangan resmi serta laporan kepada Presiden mengenai kesiapan pelaksanaan groundbreaking di Serang, Banten. "Kami akan segera mengirim undangan dan laporan kepada Presiden bahwa kami siap untuk groundbreaking di Serang," tutupnya.

Kerja sama lintas sektor ini adalah contoh nyata dari kolaborasi antara institusi pemerintah, militer, dan perbankan dalam memenuhi kebutuhan perumahan nasional. Diharapkan dengan adanya dukungan ini tidak hanya membawa angin segar bagi keluarga prajurit dan ASN, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai target nasional tiga juta rumah.

Komitmen untuk melibatkan berbagai pihak guna menawarkan solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa program ini tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik tetapi juga kesejahteraan dan stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan inisiatif ini mungkin akan menginspirasi kerjasama serupa dari sektor lain di masa depan.

Kerja sama dan interaksi berkelanjutan antara kementerian, institusi militer, dan lembaga keuangan ini membawa harapan baru bagi sektor perumahan di Indonesia. Masyarakat dapat menantikan terealisasinya hunian yang lebih terjangkau serta dukungan untuk kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang selama dekade mendatang.